SUKABUMI, MBInews.id — Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Sukabumi khawatir, jika adanya rencana kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) akan menggangu stabilitas harga kebutuhan pokok saat ini. Hal itu dikatakan oleh Wakil Walikota Sukabumi Andri Setiawan Hamami usai menggelar high level meeting TPID di Balikota Sukabumi. Rabu, (23/10/2019).Hadir dalam agenda tersebut Asisten Direkltur Divisi Pengembangan Ekonomi Bank Indonesia (BI) Jawa Barat (jabar) Ahmad Subarkah.
Jika itu terjadi lanjut Andri, tentu saja akan menyumbang terhadap nilai inflasi. Untuk itu, diharapkan adanya rencana kenaikan UMK tersebut, tidak menggangu terhadap kebutuhan pokok.”Kita berharap rencana kenaikan UMK yang sekitar Rp2,5 juta dari sebelumnya, tidak memicu naiknya harga sembako,”ungkap Andri.
Selain itu, TPID juga harus terus menekan angka inflasi kedepanya dibarengi dengan adanya inovasi dari semua dinas yang ikut berperan dalam penekan angka inflasi. Saat ini kata Andri, penyumbang inflasi bukan hanya dari sektor kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan lainya. Tapi, dari distribusi barang juga cukup tinggi.”Misalkan dalam penditribusian barang terjadi kemcaetan di jalan, sehingga menghabiskan BBM. Kemudian harga jengkol yang pernah setara dengan harga daging sapi, itu juga menyumbang terhadap inflasi,”tuturnya.
Makanya adanya pertemuan TPID ini dalam kerangka memberikan gambaran yang harus dilakukan dalam pengendalian inflasi. Terutama dalam ketersedian pasokan barang, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif.
Asisten Direkltur Divisi Pengembangan Ekonomi BI Jabar Ahmad Subarkah mengatakan, saat ini nilai inflasi Kota Sukabumi hitungan tahun kalender (year to date) berada di 1,75%, sedangkan inflasi tahun ke tahun (year on year) pada bulan September 2019 terhadap bulan September 2018 sebesar 2,75%.”Kalu melihat target sampai akhir tahun nanti sebesar 3,5% , posisi Kota Sukabumi masih dalam level aman,”ujarnya.
Terkait dengan rencana kenaikan UMK, Ahmad berharap stabiltas harga sembako dan barang startegis lainya tetap terjaga, jangan sampai terjadi UMK naik, para pedagang juga ikut-ikutan menaikan harga sembako.”Indikasi ke arah itu pasti ada, makanya kami mengusulkan agar di Pasar ada satu kios yang diisi oleh Bulog, sehingga toko tersebut akan menjadi barometer harga, dan otomatis pedagang akan mengacu ke toko bulog tersebut,”ujarnya.
Selain akan menjadi acuan bagi pedagang, juga akan memeprmudah bagi pemerintah sendiri, sehingga tidak perlu lagi adanya Operasi pasar (OP), sebab toko bulog juga akan menjaga harga.”Dengan begitu akan memeprmudah pemeirntah juga, sebab tidak usah ada OP, karena Bulog akan menjaga kestabilan harga,”pungkasnya.(Ardan/Mbi) G�u 9�
