BANDUNG, MBInews.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menggencarkan program Open Defecation Free (ODF) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan di seluruh wilayah.
Sampai saat ini sudah 62 persen kelurahan di Kota Bandung berhasil ODF. Targetnya, pada 2023 mendatang 151 kelurahan se-Kota Bandung sudah 100 persen ODF.
Wali Kota Bandung, Yana Mulyana menyampaikan, dalam setahun akselerasi ODF di seluruh kelurahan Kota Bandung meningkat pesat.
“Pada tahun 2020 baru ada 17 kelurahan yang ODF. Lalu, di tahun 2021, terdapat 93 kelurahan yang ODF. Ini berarti sudah 62 persen kelurahan di Kota Bandung berstatus ODF. Dari 151 kelurahan, 58 yang belum 100 persen ODF,” jelas Yana pada diskusi di Auditorium Balai Kota, Rabu, 31 Agustus 2022.
Menurutnya, ODF sangat memengaruhi stunting dan tingkat kesehatan masyarakat. Sehingga, perlu adanya kolaborasi bersama kelompok masyarakat sekitar dan sektor lain.
“Meski begitu, jika melihat indikator yang ada, 100 persen ODF di tahun 2023 bisa terpenuhi. Tapi tentunya pendampingan dari Dinas Kesehatan dan lainnya harus terus diberikan kepada pihak kelurahan,” ucapnya.
Ia berharap, melalui diskusi percepatan ODF, tingkat kesehatan masyarakat semakin meningkat.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung, Sony Adam mengatakan, untuk pelaksanaannya akan dilakukan evaluasi hasil progres terkait intervensi kepala keluarga (KK) yang masih Open Defecation (OD).
“Masih ada 58 kelurahan yang belum berstatus ODF, di mana KK nya masih banyak yang OD. Ini akan kita bahas sebagai tindak lanjut pada pertemuan 23 Agustus 2022 kemarin,” ujar Sony.
Dinkes Kota Bandung akan membuat komitmen dan strategi untuk mengintervensi KK OD disesuaikan dengan mapping yang telah disepakati di tingkat kewilayahan.
Di tempat yang sama, Ketua Paguyuban Camat, Syukur Sabar menuturkan, sinkronisasi data perlu dilakukan untuk menyelaraskan program ODF ke seluruh jajaran kewilayahan.
“Kelurahan selaku fasilitator dan koordinator. Kita juga bisa berkoordinasi dengan Citarum Harum dan sektor swasta lain untuk membangun sanitasi,” imbuh Syukur. (din)**
