SUKABUMI,Mbinews.id– Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi, melalaui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat, mensosialisasikan Aplikasi SiPantas (Sistem Informasi Pantau Kabupaten/Kota Sehat).
Sosialisasai yang dibuka oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sukabumi, M. Hasan Asari, dihadiri oleh seluruh SKPD dan forum Kota Sehat, dan menghadirkan narasumber dari Diskominfo Provinsi Jawa Barat, di ruang pertemuan Bappeda Kota Sukabumi. Selasa, (04/02/2025).
Seperti diketahui, sosialisasai tersebut merupakan tindak lanjut, usai diluncurkanya Aplikasi SiPantas (Sistem Informasi Pantau Kabupaten/Kota Sehat) oleh Kementrain Kesehatan RI.
Dalm sambutanya, Pj Sekda Kota Sukabumi, M. hasan Asari mengatakan, bahwa Aplikasi SiPantas bukan sekadar alat ukur administratif, tetapi juga menjadi refleksi dari aksi nyata dalam mewujudkan kota yang benar-benar sehat.
“Kota Sukabumi sebagai Kota Sehat tidak hanya dilihat dari capaian nilai pada Aplikasi SiPantas, tetapi juga dari aksi nyata yang dilakukan dari waktu ke waktu,”ujarnya.
Hasan berharap, dengan adanya aplikasi ini, seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah semakin terlibat aktif dalam menjaga serta meningkatkan kualitas hidup di Kota Sukabumi.
“Sinergi antara kebijakan, implementasi, dan kesadaran masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan kota yang sehat dan berkualitas,”tandasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (P2M), Bappeda Kota Sukabumi, Nenden Eviyanti, menjelaskan, bahwa Aplikasi SiPantas telah diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai alat pemantauan pelaksanaan pembinaan Kota Sehat di Indonesia.

“Aplikasi ini membantu dalam melihat sejauh mana indikator kota sehat terpenuhi, sehingga dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat,”jelasnya.
Pemkot Sukabumi sendiri, smabung Nenden, tengah berupaya meraih predikat Kota Sehat, yaitu kota yang bersih, indah, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni.
“Penilaian Kota Sehat didasarkan pada sembilan tatanan yang telah terintegrasi, di mana capaian indikator prioritas serta pemenuhan standar pelayanan minimal menjadi bagian penting dalam evaluasi,”pungkasnya.ardan/wan/mbi.