SUKABUMI, Mbinews.id — Pemerintah Kota Sukabumi memberikan klarifikasi resmi terkait ramainya perbincangan di media sosial mengenai dugaan alih fungsi Lapang Merdeka. Isu tersebut mencuat setelah muncul unggahan yang memperlihatkan lapangan basket digunakan sebagai arena permainan mobil-mobilan di tengah tingginya aktivitas warga saat libur Tahun Baru.
Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, menegaskan bahwa aktivitas tersebut bersifat situasional dan tidak mengubah fungsi utama Lapang Merdeka. Menurutnya, lonjakan pengunjung pada masa libur menjadi faktor utama munculnya beragam aktivitas di kawasan tersebut.
“Lapang Merdeka tetap kami posisikan sebagai ruang terbuka publik dan sarana olahraga. Aktivitas yang kemarin terlihat itu sifatnya sementara karena situasi libur panjang,” ujar Bobby Maulana, Senin (05/01/2026).
Bobby menjelaskan, Pemerintah Kota Sukabumi telah menetapkan tahun 2026 sebagai tahun infrastruktur, dengan Lapang Merdeka masuk dalam daftar prioritas utama penataan kawasan strategis kota. Revitalisasi dirancang tidak hanya memperbaiki tampilan fisik, tetapi juga menegaskan kembali fungsi kawasan sesuai regulasi.
“Tahun ini fokus kami adalah pembenahan infrastruktur. Lapang Merdeka menjadi ikon kota yang harus ditata secara serius dan berkelanjutan,” katanya.
Revitalisasi Lapang Merdeka dijadwalkan mulai berlangsung pada April hingga Mei 2026. Seluruh kawasan akan ditata ulang, mencakup perbaikan lapangan olahraga, podium, fasilitas umum, hingga pengecatan area untuk menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan nyaman.
“Pada masa revitalisasi itu, kawasan akan disterilkan. Aktivitas yang tidak sesuai dengan peraturan daerah akan ditertibkan,” tegas Bobby.
Selain pembenahan fisik, Pemkot Sukabumi juga menyiapkan sistem pengawasan yang lebih ketat. Rencananya, Lapang Merdeka akan memiliki lima akses masuk utama yang dijaga petugas keamanan swasta bersama Satpol PP, guna memastikan kawasan digunakan sesuai peruntukannya.
“Ke depan, akses masuk akan dibatasi. Lapang Merdeka diprioritaskan untuk warga yang berolahraga, seperti jogging, berjalan, atau lari di lintasan yang tersedia,” jelasnya.
Untuk meningkatkan partisipasi publik, Pemkot Sukabumi juga akan membangun comment center sebagai sarana pengaduan masyarakat. Fasilitas ini diharapkan dapat menjadi alat kontrol sosial agar pengelolaan Lapang Merdeka berjalan transparan dan tertib.
Penataan kawasan juga menyentuh sektor ekonomi informal. Bobby menegaskan, penertiban pedagang kaki lima (PKL) dilakukan secara bertahap dengan mengacu pada ketentuan dan SK yang berlaku, serta memprioritaskan warga ber-KTP Kota Sukabumi.
“Saat ini kami dorong komitmen PKL untuk menjaga kebersihan dan ketertiban. Setelah revitalisasi selesai, semua pihak wajib mematuhi aturan yang sudah ditetapkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bobby menekankan bahwa Lapang Merdeka tetap diarahkan sebagai kawasan olahraga dan pariwisata, namun dengan batasan kewenangan yang jelas agar tidak terjadi penyalahgunaan fungsi ruang publik.
“Kegiatan di Lapang Merdeka hanya dapat difasilitasi oleh pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah kota, karena masing-masing memiliki kewenangan yang berbeda,” pungkasnya. (Ardan/Wan/Mbi)
