BANDUNG, Mbinews – Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) menjadi pusat dialog kebijakan luar negeri dengan menyelenggarakan kegiatan nonton bareng (nobar) Pernyataan Pers Tahunan Menlu 2026 dan Bincang Polugri yang digelar di Aula PT INITI (Kampus sementara UKRI) pada Rabu (14/1/2026).
Kegiatan yang digagas Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia ini menandai kolaborasi strategis antara pemerintah dengan dunia kampus. Dalam sambutannya, Wakil Rektor I UKRI, Dr. Heni Haryani, S.Pd., M.Hum., menyampaikan apresiasi dan rasa terhormat atas kepercayaan Kemlu yang memilih UKRI sebagai mitra akademik.
“Pernyataan pers tahunan Menlu tidak hanya menyampaikan capaian, tetapi juga menjadi refleksi posisi Indonesia di tingkat global, mulai dari isu geopolitik, perdamaian dunia, hingga kerja sama internasional,” ujar Heni Haryani.
Nobar Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri 2026 dan bincang Politik Luar Negeri (Polugri) sejatinya dibuka untuk umum dan sivitas akademi. Sebanyak 208 mahasiswa UKRI dari berbagai Fakultas, juga dihadiri sejumlah undangan eksternal dari lima perguruan tinggi di Kota Bandung, yaitu Universitas Islam Bandung, Telkom University, Universitas Teknologi Bandung, UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Universitas Informatika dan Universitas Bisnis Bandung.
Dalam sesi bincang Polugri, menghadirkan narasumber utama, Duta Besar Adam M. Tugio anggota Governing Council Indonesia ASEAN Institute for Peace & Reconciliation. Dipandu oleh Wakil Rektor UKRI, Suhaeri S. Sos., M.I.Kom sebagai moderator; dan dosen Prodi Ilmu Komunikasi UKRI, Dr. Muh. Resa Yudianto Suldani, S.S., M.A sebagai penanggap.
Menurut Dr. Heni, bagi dunia akademik, khususnya mahasiswa, kegiatan semacam ini merupakan sarana pembelajaran yang sangat penting. Mahasiswa dapat langsung menyimak arah kebijakan luar negeri Indonesia yang aktual, faktual, dan relevan dengan tantangan global saat ini.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap mahasiswa dapat memperoleh kewawasan luas, menumbuhkan kesadaran sebagai warga negara global, serta memperkuat nilai-nilai kebangsaan dalam diplomasi damai,” tambahnya.
Lebih lanjut, Heni Haryani menyatakan komitmen UKRI untuk terus mendorong kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi, khususnya dalam isu-isu strategis hubungan internasional. Ia meyakini bahwa peningkatan literasi politik luar negeri di kalangan akademisi dan generasi muda merupakan investasi penting bagi masa depan bangsa.
“Kami berharap diskusi nanti dapat memperkaya wawasan, memperluas perspektif, serta menemukan semangat kontribusi intelektual bagi Indonesia di kancah internasional,” pungkasnya sebelum mengakhiri sambutan dengan mengucap “Bismillahirrahmanirrahim” dan membuka acara secara resmi.
Kegiatan nobar dan bincang polugri ini diharapkan tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga memberikan manfaat akademik yang nyata. Dengan format yang interaktif, acara ini menjadi jembatan bagi mahasiswa untuk memahami kompleksitas diplomasi Indonesia sekaligus memantik minat mereka untuk turut berkontribusi dalam percaturan global.
Menyoroti Dunia dalam “Survival Mode” dan Diplomasi Ketahanan
Dalam diskusi bertajuk “Bincang Polugri”, Duta Besar Adam M. Tugio, Anggota Governing Council Indonesia ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR), bersama penanggap Dr. Muh. Resa Yudianto Suldani, S.S., M.A., membedah substansi PPTM 2026.
Mereka menggarisbawahi analisis Kemlu bahwa dunia tengah memasuki fase “survival mode”, ditandai melemahnya hukum internasional, meningkatnya hard power, dan ketertinggalan institusi global. Situasi ini, menurut narasumber, meningkatkan risiko konflik dan menciptakan “ruang abu-abu” antara perdamaian dan perang.
Diskusi menekankan pergeseran paradigma politik luar negeri Indonesia, yang kini tidak hanya soal positioning, tetapi menjadi instrumen strategis membangun ketahanan nasional.
Diplomasi Indonesia disebut mengacu pada prinsip “foreign policy begins at home” dengan kerangka dynamic-resilience yang antisipatif dan adaptif.
Capain Diplomasi dan Harapan untuk Sinergi yang Lebih Cepat
Para narasumber mengapresiasi capaian diplomasi Indonesia yang berperan sebagai agenda setter, seperti partisipasi dalam OECD dan BRICS, kepemimpinan di Dewan HAM PBB, serta penguatan kemitraan strategis. Ketahanan ekonomi, perlindungan WNI di luar negeri, hingga dukungan pada program Makan Bergizi Gratis juga dibahas sebagai bagian dari diplomasi ketahanan.
Dr. Resa Yudianto menambahkan perlunya penguatan kompetensi SDM, struktur, dan kelembagaan agar berbagai capaian diplomasi ini dapat disampaikan kepada publik dengan lebih cepat dan efektif.
Mahasiswa Soroti Peran Indonesia dan Dapat Kejutan Istimewa
Pada sesi tanya jawab, peserta aktif menyoroti pentingnya stabilitas kawasan, penguatan sentralitas ASEAN, keterlibatan dengan kawasan Pasifik, hingga reformasi PBB. Mereka melihat keaktifan Indonesia di forum multilateral sebagai strategi untuk memperkuat daya tawar Global South.
Kejutan istimewa datang dari Dubes Adam M. Tugio yang mengumumkan bahwa Kemlu akan mengundang dua mahasiswa perwakilan peserta untuk berkunjung ke Pejambon (Kantor Kemlu) dan mengikuti sesi temu khusus dengan Menteri Luar Negeri RI. “Mekanisme pemilihan mahasiswa akan ditentukan pihak universitas atau panitia,” ujarnya, disambut riuh rendah tepuk tangan peserta.
Acara yang dimoderatori Suhaeri, S.Sos, M.I.Kom., ini ditutup dengan kuis interaktif. Secara keseluruhan, kegiatan berlangsung efektif sebagai sarana diseminasi kebijakan luar negeri sekaligus memperkuat pemahaman generasi muda bahwa diplomasi adalah bagian integral dari ketahanan nasional. (*)
