BANDUNG, Mbinews – Meski telah melewati masa darurat sampah, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tetap menerapkan sejumlah strategi dalam menangani peningkatan volume sampah.
Mulai dari memilah, mengedukasi, Maggotasi, hingga mengolah sampah menjadi bernilai ekonomi.
Pj Wali Kota Bandung bambang Tirtoyuliono mengatakan, terdapat beberapa faktor yang membuat sampah di Kota Bandung sulit teratasi.
Di antaranya perilaku mindset, edukasi sosialisasi, dan koordinasi yang masih kurang, volume produksi sampah tinggi, serta minimnya penegakan hukum.
“Edukasi sosialisasi terus kita lakukan. Secara bertahap itu mendorong mindset yang berubah. Dari masyarakat yang tadinya hanya membuang sampah, sekarang jadi mengolah sampah.
Tujuannya agar volume sampah yang dibuang ke TPA itu semakin berkurang,” ungkap Bambang kepada wartawan di balaikota belum lama ini.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung, Dudy Prayudi menjelaskan, saat ini sampah organik sudah tidak boleh dibuang ke TPA Sarimukti. Sehingga pengolahannya harus diperbanyak di hulu.
Sejak Januari 2024, dari 151 kelurahan di Kota Bandung, sudah ada 125 kelurahan yang mengoperasikan rumah maggot. Dengan ini, total sampah organik yang sudah diolah dengan maggotisasi mencapai 377 ton hingga
Dudy berharap, targetnya rumah maggot bisa mengolah 1 ton sampah organik per hari di setiap kelurahan. Sehingga totalnya sebanyak 151 ton sampah per hari bisa berkurang jika semua kelurahan aktif mengoperasikan rumah maggot.
Namun, maggot itu siklusnya 35 hari. Sehingga penambahan kapasitasnya perlu waktu. Rencananya kami akan bantu sediakan mesin bubur untuk mengolah sampah organik, sehingga bisa mempercepat pengolahan oleh maggot,” paparnya.
Selain itu, pihaknya juga akan menyuplai maggot ukuran besar dari KBS ke rumah maggot di seluruh kelurahan agar peningkatan sampah organik bisa lebih cepat.
“Kami juga mendorong hotel, resto, kafe di sekitar rumah maggot untuk menyuplai sampah organik ke rumah maggot yang ada di kelurahannya. Rumah maggot yang sudah dibangun bisa dikolaborasikan dengan Buruan Sae agar lebih produktif dalam menghasilkan pangan,” imbuh Dudy.
Sementara itu, Institut Teknologi Bandung (ITB) siap membantu Pemerintah Kota Bandung mengatasi permasalahan sampah di Kota Bandung. ITB siap mengedukasi warga terkait pengelolaan sampah.
Pegiat Lingkungan ITB, Indria Diah Pratiwi menyampaikan,ada sejumlah solusi dalam penanganan sampah di Kota Bandung.
“Pendekatan yang coba kami lakukan itu tidak hanya ambil sampah terus dibawa ke satu lokasi, tetapi menitikberatkan pada edukasinya,” jelas Indria.
Menurut Indria, pihak yang bertanggung jawab dalam menangani sampah adalah sumber sampah tersebut.
“Kami Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) ITB memiliki beberapa mitra dalam penanganan sampah komersil di Kota Bandung. Salah satunya adalah hotel bintang 5. Kami mengedukasi dengan cara menjelaskan bahwa dalam pengolahan sampah ini tetap yang bertanggung jawab adalah sumbernya,” jelasnya.
Penggiat lingkungan ITB lainnya, Ramadhani Eka Putra menyampaikan solusi penanganan sampah di Kota Bandung dengan cara mengedukasi sejak pendidikan anak usia dini (PAUD).
“Salah satu solusi penanganan sampah yang sudah kami (SITH) terapkan adalah dengan mengedukasi ke PAUD, sekolah dasar dan tingkat selanjutnya,” jelas Rama.
Menurutnya, mengedukasi sejak usia dini akan lebih efektif karena mereka belum memiliki kesadaran ego yang tinggi sehingga bisa mudah diedukasi.
“Ke depannya kami akan mengusahakan kepanduan lingkungan sejak PAUD. Semacam Pramuka,” jelasnya.
ITB juga meminta untuk membuat pilot project pengelolaan sampah di salah satu pasar di Kota Bandung.
Menanggapi hal tersebut, Pj Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono memberikan lampu hijau kepada SITH untuk pengelolaan sampah kompos di salah satu pasar sebagai pilot project.
Baik akan saya izinkan piloting project pengelolaan sampah kompos. Kemungkinan antara Pasar Gedebage atau Pasar Caringin,” jelasnya.
Bambang berharap, ITB bisa mencarikan solusi karena Pemkot Bandung juga memiliki keterbatasan.
“Masalah sampah ini tidak akan selesai jika hanya dari Pemerintah saja, karena membutuhkan peran dari berbagai stakeholder,” pungkasnya.**
