Breaking News
Trending Tags

Akibat Kehabisan Stok,Kepala DKP3 Kota Sukabumi Usulkan Penambahan Pupuk Subsidi Ke Provinsi Jabar

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Kamis, 24 Sep 2020
  • visibility 49
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SUKABUMI- Dinas Ketahanan Pangan pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Sukabumi membenarkan jika pupuk bersubsidi megalami kelangkaan diwilayahnya. Hal ini setelah ada laporan dari sejumlah para petani yang mengeluhakn pupuk subsidi tersebut sulit didapat.”Benar, pupuk subsidi di wilayah kita habis,”ujar Kepala DKP3 Kota Sukabumi Andri Setiawan. Kamis, (24/9/2020).
Andri juga memebatah jika harga pupuk alami kenaikan harga, hal itu didasarisulitnya didapat pupuk subsidi, sehingga petani terpaksa membeli pupuk non subsid.”Pupuk tidak naik apalagi jenis subsidi. Hanya saja tidak ada dipasaran, sehingga para petani memebeli pupuk non subsidi dengan harga yang jauh beda dengan yang disubsidi,”aku Andri.
Melihat situasi tersebut Andri mengakui, jika pihaknya langsung mengambil langkah cepat dengan segera akan melayangkan surat ke Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa barat, untuk penambahan kuota pupuk bersubsidi.”Secepatnya akan kita layangkan surat permohonan tambahan kebutuhan pupuk tersebut, dan ini barus akan saya tulis suratnya,”aku Andri.
Andri menjelaskan, berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), yang disusun oleh pengurus kelompok tani, bersama penyuluh pertanian dengan sasaran tanam mencapai mencapai 3.556 hektaretahun ini berjumlah 2669 ton terdiri dari Pupuk urea 823 ton, Sp-36 349 ton, ZA 230 ton, NPK 1077 ton, dan organik 190 ton. Sedangkan ter alokasikan mencapai 1204 ton, terdiri dari pupuk urea sebanyak 552 ton, Sp-36 180 ton, Za, 103 ton, NPK 978 ton, dan organik 291 ton.”Jadi meluhat data tersebut tentu saja pupuk subsidi di Kota Sukabumi tidak mencukupi,”ungkapnya.
Sementara jumlah penambahan yang akan diusulkan ke Dinas Tanaman Privinsi Jawa barat tersebut, yaitu untuk pupuk jenis urea pihaknya meminta 271 ton, SP-36 169 ton, NPK 99 ton, sedangkan untuk ZA dan organik pihaknya meminta pengurangan.”Kalau untuk pupuk ZA kita minta pengurangan sebanyak 53 ton, dan organik 101 ton, Dan itu yang akan diusulkan ke provinsi Nanti,”ungkapnya.Andri pun mengingatkan kepada petani yang sudah memiliki kartu tani bisa dimanfaatkan. Yakni dengan cara menunjukan kartu tani saat pembelian pupuk bersubsidi.” Gunakan kartu tani sehingga kedepannya penyaluran pupuk subsidi bisa tepat dan benar- benar bisa terkendali,” pungkasnya.ardan

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sekretaris DPRD Kota Sukabumi, Asep Koswara.

    Reses Masa Persidangan Ke II DPRD Kota Sukabumi Usai, Ini Kata Sekwan

    • calendar_month Kamis, 2 Feb 2023
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 59
    • 0Komentar

    SUKABUMI, Mbinews.id – Tuntasnya masa reses, agenda terdekat kegiatan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi, diantaranya akan melakukan audensi dan pembahasan lainnya. Terutama, dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah (Perda). “Kemarin sekitar tanggal 24 hingga 28 Januari 2023, ke 35 anggota DPRD sudah melakukan kegiatan resesnya. Dan saat ini, dihadapkan ke agenda lainya. […]

  • Komisi IV : DPRD Mendukung Percepatan Relokasi dan Penguatan Layanan RSKGM Kota Bandung

    Komisi IV : DPRD Mendukung Percepatan Relokasi dan Penguatan Layanan RSKGM Kota Bandung

    • calendar_month Kamis, 4 Des 2025
    • account_circle Admin01
    • visibility 69
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews — Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung melakukan monitoring lapangan ke Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSKGM) Kota Bandung, Rabu, 3 Desember 2025. Rombongan yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, H. Iman Lestariyono, S.Si., S.H., didampingi Wakil Ketua Komisi IV, H. Rizal Khairul, S.IP., M.Si., dan Sekretaris Komisi […]

  • Pansus R-APBD 2024 Tuntas Dibentuk, Ini Kata Sekretaris DPRD Kota Sukabumi

    Pansus R-APBD 2024 Tuntas Dibentuk, Ini Kata Sekretaris DPRD Kota Sukabumi

    • calendar_month Kamis, 2 Nov 2023
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 54
    • 0Komentar

    SUKABUMI,MBinews.id– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi, langsung membentuk Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2024. Hal itu menyusul, tuntasnya tahapan awal penyampaian R-APBD, hingga jawaban Pj Wali Kota Sukabumi atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap R-APBD 2024 tersebut. “Betul, diakhir tahapan pembahasan jawaban Fraksi terhadap R-APBD 2024 yang […]

  • Rencana Tahun 2020, Diskominfo Kota Sukabumi  Luncurkan Aplikasi  “Sukabumi Kita”

    Rencana Tahun 2020, Diskominfo Kota Sukabumi Luncurkan Aplikasi “Sukabumi Kita”

    • calendar_month Kamis, 26 Des 2019
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 61
    • 0Komentar

    SUKABUMI, MBInews.id – Dinas Komunikasi Informasi (Diskominfo) Kota Sukabumi berencana akan mengeluarkan program baru tentang pelayanan kepada masyarakat. Inovasi yang akan diluncurkan tersebut dinamai “Sukabumi Kita”,  dimana aplikasi tersebut akan lebih mempermudah masyarakat dalam mencari informasi.”Program baru itu sebuah aplikasi yang rencananya akan di terjunkan pada tahun 2020 mendatang,”ujar Sekretaris Diskominfo Kota Sukabumi, Kurnia Ramdhani. […]

  • Tok! DPRD Kabupaten Bandung Resmi Setujui APBD Perubahan Rp 7,3 Triliun

    Tok! DPRD Kabupaten Bandung Resmi Setujui APBD Perubahan Rp 7,3 Triliun

    • calendar_month Jumat, 25 Jul 2025
    • account_circle MBI Admin
    • visibility 60
    • 0Komentar

    KAB. BANDUNG, MBINews.id – DPRD Kabupaten Bandung telah mengambil langkah penting dengan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 yang mencapai Rp 7,3 triliun. Persetujuan ini terjadi dalam sidang paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD pada hari Jumat, 25 Juli 2025. Dalam sidang tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Renie Rahayu Fauzi, menegaskan […]

  • Pemkot Bandung Ajukan Izin Perbaikan ke Pemerintah Pusat Untuk PJU Mati dan Jalan Nasional Rusak

    Pemkot Bandung Ajukan Izin Perbaikan ke Pemerintah Pusat Untuk PJU Mati dan Jalan Nasional Rusak

    • calendar_month Kamis, 15 Mei 2025
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 77
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews – Walikota Bandung Farhan mengatakan Pemerintah Kota Bandung telah mengajukan izin kepada pemerintah pusat untuk melakukan perbaikan sejumlah fasilitas infrastruktur, termasuk lampu penerangan jalan umum (PJU) dan ruas jalan nasional yang rusak. Sepanjang jalan Soekarno-Hatta, mulai dari Cibeureum hingga Cibiru, merupakan jalan Nasional yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Pusat. Menurut Walikota Bandung […]

expand_less