SUKABUMI, Mbinews.id – Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinskominfo) Kota Sukabumi, menggelar talk show terkait Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Dalam acara yang berlangsung di radio Swara Perintis Kota Sukabumi Sukabumi tersebut, turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Sukabumi, Andri Setiawan Hamami, Husni Farhani selaku Komisi Informasi Jawa Barat, Raden Koesoemo Hutaripto sebagai Ketua Karang Taruna Kota Sukabumi, serta KH Abdul Manan dari Pimpinan Pondok Pesantren Al Islamiyyah.
“Saya sangat mendukung acara bagus yang digelar pada malam hari ini. Tentunya dengan memberikan informasi publik kepada masyarakat yang lebih luas, akan turut meringankan tugas pemerintah daerah dalam membangun Kota Sukabumi,” ujar Andri kepada Mbinews, Kamis (14/07).
Lanjutnya, KIP merupakan hak dasar masyarakat untuk bisa mendapatkannya. Dirinya jug menegaskan bahwa, dengan meningkatkan informasi yang seluas-luasnya, ini akan mempercepat proses dalam membangun masyarakat Kota Sukabumi yang religius, nyaman dan sejahtera.
“Dengan kita memberikan informasi publik kepada masyarakat, resiko pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan yang ada akan semakin sedikit,” tegasnya.
Sementara itu, Husni Farhani juga menegaskan bahwa, ada batasan yang perlu diperhatikan dalam memberikan keterbukaan informasi publik.
“Tidak semua informasi bisa diberikan langsung secara bebas. Tentunya ada alur mekanisme yang harus dilewati,” ungkapnya.
Baca Juga: Pemkot Sukabumi Raih Dua Penghargaan Sekaligus di Ajang Penerapan Teknologi Informasi
Masih menurut Husni, khususnya informasi yang berhubungan dengan negara maupun pemerintahan. Ada jenis informasi yang dikategorikan dalam pengecualian, yang artinya tidak bisa diberikan kepad siapapun.
“Itu sudah jelas diatur dalam Undang-undang dasar, dan tentunya ada tata cara dan pada siapa informasi itu bisa diminta oleh masyarakat,” ungkapnya.
Baca Juga: Tim Komisi Informasi Provinsi Jabar Sebut, Pemkot Sukabumi Alami Peningkatan Terkait KIP
Beda dengan Husni, Ketua Karang Taruna Kota Sukabumi Raden Koesoemo Hutaripto, justru meminta agar KIP bisa dirasakanoleh masyarakat seluas-luasnya.
Bahkan, menurutnya pada era digitalisasi saat ini, masyarakat harus banyak mengetahui informasi-informasi pemerintahan.
“Pada era digital saat ini, publik tentunya bisa mengakses informasi pemerintahan. Dan itu merupakan hal baik, karena untuk menunjang good gomenrment, harus adanya transparansi, harus adanya responsibility dari goverment kepada masyarakat,” jelasnya.
“Saat ini saya melihat KIP di Kota Sukabumi sudah mengarah kesana (baik), menskipun belum 100 persen baik. Contohnya kita bisa melihat saat ini adanya JDIH, yang alhamdulilah menjadi terbaik tahun lalu sebagai JDIH nomor satu terbaik di tingkat nasional,” pungkasnya. (Ardan/Wan/Mbi)
