Bandung || MBInews.id — Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) menyerahkan secara resmi rekapitulasi data penerbitan dokumen administrasi kependudukan bagi 120 Kepala Keluarga (KK) yang menetap di kawasan tersebut.
Setelah menunggu selama 8 tahun, warga RW 11 Rumah Deret Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung tersebut, akhirnya bisa bernapas lega.
Acara penyerahan berlangsung di lingkungan RW 11 Rumah Deret Tamansari, dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Bandung H. Erwin, S.E., M.Pd, Kadisdukcapil Kota Bandung Tatang Muchtar, anggota Komisi III DPRD Kota Bandung Nina Fitriadi Sutadi, serta jajaran kecamatan dan kelurahan.
Kepala Disdukcapil Kota Bandung, Tatang Muchtar bersyukur atas terlaksananya kegiatan tersebut dan apresiasi kepada seluruh pihak yang berkolaborasi menyelesaikan permasalahan administrasi warga Tamansari.
“Urusan kependudukan ini sangat penting karena menjadi dasar dari pelayanan-pelayanan publik selanjutnya. Kami berterima kasih kepada Pak Wakil Wali Kota atas kepedulian dan arahan beliau sehingga persoalan yang sempat tertunda bertahun-tahun bisa kita selesaikan bersama,” ujar Tatang, Kamis, 9 Oktober 2025.
Pada tahap awal ini, Disdukcapil menyerahkan 154 Kartu Keluarga (KK), 331 Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), dan 7 Kartu Identitas Anak (KIA).
Tatang mengungkapkan, seluruh pelayanan administrasi kependudukan di Kota Bandung bersifat gratis tanpa pungutan biaya apa pun.
“Kalau ada yang memungut biaya, laporkan langsung ke Pak Lurah atau Bu Camat. Kami akan tindaklanjuti. Kalau masih ada hambatan, silakan lapor ke Pak Wakil,” tegasnya.
Tatang menambahkan, untuk mempercepat pelayanan, Disdukcapil akan menurunkan Mobil Pelayanan Keliling (Mepeling)ke kawasan Tamansari secara rutin.
Bahkan, jika diperlukan, pelayanan akan dilakukan setiap hari agar seluruh warga dapat memiliki dokumen kependudukan yang sah dan valid.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bandung Erwin mengungkapkan rasa bahagia dan lega setelah permasalahan administrasi warga Tamansari yang terkatung-katung selama delapan tahun akhirnya menemukan solusi nyata.
“Bagi saya, kebahagiaan hari ini adalah bisa menuntaskan apa yang sudah lama menjadi aspirasi warga. Dulu saya menerima audensi warga yang menyampaikan bahwa selama delapan tahun mereka tidak punya kepastian administrasi. Alhamdulillah, sekarang semuanya sudah jelas,” ungkapnya.
Erwin menjelaskan, salah satu langkah penting yang berhasil diwujudkan adalah perubahan nama kawasan dari ‘Apartemen Tamansari’ menjadi ‘Rumah Deret Tamansari’. Dengan status baru tersebut, warga kini memiliki alamat dan domisili yang sah secara hukum.
“Dengan nama baru ini, warga bisa kembali terdaftar secara resmi, bisa mendapatkan bantuan sosial, dan anak-anaknya bisa bersekolah gratis. Ini bukti nyata kehadiran pemerintah untuk masyarakat,” tegas Erwin disambut tepuk tangan warga.
Erwin juga sempat menyinggung beberapa persoalan lain yang sebelumnya menjadi keluhan warga, seperti kerusakan fasilitas hunian, akses air bersih, hingga pembangunan balai RW.
Semua hal tersebut kini tengah dalam proses tindak lanjut bersama Dinas terkait dan kecamatan.
Erwin bahkan berpesan agar kawasan Rumah Deret Tamansari menjadi contoh “kawasan bebas sampah” di Bandung.
“Kalau warga siap mewujudkan kawasan bebas sampah, Pemkot akan memberikan bantuan Rp200 juta melalui program Prakarsa Warga. Jadi, ayo kita buktikan bahwa Rumah Deret Tamansari bisa jadi lingkungan bersih dan mandiri,” ujarnya bersemangat.
Ia menegaskan komitmennya untuk terus menindaklanjuti kebutuhan warga, baik melalui jalur birokrasi maupun komunikasi langsung.
“Kalau ada kendala, jangan sungkan lapor ke saya. Kalau ke dinas susah, ke camat juga belum selesai, telepon saya langsung. Karena yang penting bagi saya, persoalan warga harus cepat beres,” tegasnya.
Dengan penyerahan 492 dokumen kependudukan, warga RW 11 Rumah Deret Tamansari kini resmi memiliki identitas yang sah. Momentum ini sekaligus menandai babak baru bagi kawasan yang selama bertahun-tahun menghadapi ketidakpastian administrasi.
“Hari ini bukan sekadar penyerahan dokumen, tapi penegasan bahwa negara hadir untuk memastikan setiap warga memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan,” pungkas Erwin. *red
