DPRD Bandung Dukung 220 Titik Pengelolaan Sampah, Nunung Tekankan Peran Warga

BANDUNG,Mbinews  – Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, Nunung Nurasiah, S.Pd., menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada keterlibatan aktif masyarakat dalam mengurangi, memilah, dan mengolah sampah sejak dari sumbernya.

Hal tersebut disampaikan Nunung saat menjadi narasumber dalam siaran langsung Radio Sonata dan PRFM bertema “Pemkot Bandung Siapkan 220 Titik Pengelolaan Sampah, Target Kurangi 125 Ton Sampah per Hari”, bersama Kepala Seksi Pengurangan Sampah sekaligus Ketua Tim Pengurangan Sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung, Syahriani, di Studio Radio Sonata, Selasa (30/6/2026).

Dalam kesempatan itu, Nunung mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Bandung yang menyiapkan 220 titik pengelolaan sampah sebagai bagian dari strategi mengurangi timbulan sampah hingga 125 ton per hari.

Menurutnya, penyediaan fasilitas pengelolaan sampah merupakan langkah positif, namun hasilnya akan optimal apabila dibarengi dengan perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah secara berkelanjutan.

“Penambahan titik pengelolaan sampah merupakan langkah strategis yang patut didukung. Namun, keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh jumlah fasilitas yang tersedia, melainkan juga oleh kesadaran masyarakat untuk mengurangi, memilah, dan mengelola sampah secara mandiri,” ujarnya.

Sebagai anggota Komisi III yang membidangi pembangunan, lingkungan hidup, dan infrastruktur, Nunung menilai sistem pengelolaan sampah berbasis kewilayahan perlu terus diperkuat. Optimalisasi berbagai fasilitas seperti Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), rumah maggot, bank sampah, hingga teknologi pengolahan sampah lainnya dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap tempat pemrosesan akhir.

Ia juga mendorong pengelolaan sampah dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan aparat kewilayahan, komunitas lingkungan, pelaku usaha, lembaga pendidikan, serta masyarakat. Menurutnya, edukasi yang berkelanjutan menjadi kunci untuk membangun budaya memilah sampah sebagai kebiasaan sehari-hari.

“Pengelolaan sampah bukan hanya urusan pemerintah. Ini merupakan tanggung jawab bersama. Semakin tinggi partisipasi masyarakat, semakin besar peluang keberhasilan program pengurangan sampah dan terciptanya lingkungan Kota Bandung yang bersih, sehat, serta nyaman,” katanya.

Selain itu, Nunung menekankan pentingnya pengawasan terhadap implementasi program agar seluruh titik pengelolaan sampah dapat beroperasi secara optimal, didukung sumber daya manusia yang memadai, serta memperoleh pendampingan teknis secara berkelanjutan.

Ia menegaskan Komisi III DPRD Kota Bandung akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran guna memastikan setiap program pengelolaan sampah berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“DPRD Kota Bandung berkomitmen mendukung kebijakan yang berpihak pada kelestarian lingkungan. Kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat harus terus diperkuat agar sistem pengelolaan sampah di Kota Bandung semakin berkelanjutan,” pungkasnya.