Rakornas TPAKD 2026, Wali Kota Sukabumi Bidik Perluasan Akses Pembiayaan bagi Pelaku Usaha

SUKABUMI,Mbinews.id – Target penyaluran kredit untuk rakyat hingga Rp 400 triliun yang disampaikan Presiden Republik Inonesia (RI) Prabowo Subianto, menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha. Pemerintah Kota Sukabumi pun mendorong penguatan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) agar manfaat pembiayaan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.

Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, yang juga menjabat Ketua TPAKD Kota Sukabumi, menyampaikan hal tersebut setelah menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2026). Kegiatan tersebut dibuka oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Dalam rakornas itu, Ayep mengapresiasi capaian penyaluran pembiayaan sekitar Rp 53 triliun dengan jumlah penerima manfaat lebih dari dua juta orang. Menurut dia, capaian tersebut menjadi modal untuk memperluas akses permodalan bagi masyarakat dan pelaku usaha di berbagai daerah.

“Penyaluran pembiayaan sekitar Rp 53 triliun dengan penerima manfaat lebih dari dua juta orang merupakan capaian yang patut diapresiasi. Kami berharap program ini dapat terus berkembang sehingga semakin banyak pelaku usaha yang memperoleh akses pembiayaan,”ujarnya dikutip dari situs resmi pemkotsukabumi.

Ia juga menyoroti arahan Presiden mengenai rencana peningkatan aliran pembiayaan ke daerah. Bagi Pemerintah Kota Sukabumi, kebijakan tersebut membuka ruang untuk memperkuat akses modal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan pembiayaan produktif.

“Arahan Presiden mengenai peningkatan aliran dana ke daerah menjadi perhatian kami. Kami berharap peluang tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperluas akses pembiayaan dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di Kota Sukabumi,” kata Ayep.

Dalam arahannya pada Rakornas TPAKD 2026, Presiden Prabowo Subianto menargetkan penyaluran kredit untuk rakyat meningkat hingga Rp 400 triliun. Pembiayaan tersebut diarahkan untuk mendukung petani, nelayan, pedagang, pelaku UMKM, serta masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perkotaan maupun perdesaan.

Presiden juga mengapresiasi terbentuknya TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia pada akhir 2024. Keberadaan tim tersebut diharapkan memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperluas inklusi keuangan.

Pemerintah menargetkan pembiayaan tersebut dapat menjangkau sekitar 28 juta keluarga. Upaya itu sejalan dengan dorongan agar pertumbuhan ekonomi memberikan dampak nyata terhadap pendapatan dan daya beli masyarakat.

“Kesejahteraan tidak boleh hanya menjadi kata-kata slogan. Penghasilan rakyat secara riil harus meningkat, dan setiap keluarga harus memiliki daya beli yang nyata,”tegas Prabowo dalam arahannya.

Bagi Kota Sukabumi, peningkatan target pembiayaan nasional perlu diikuti dengan upaya memastikan masyarakat yang membutuhkan dapat mengakses layanan keuangan secara tepat. Peran TPAKD menjadi penting untuk mempertemukan kebutuhan permodalan pelaku usaha dengan produk pembiayaan yang sesuai.

Selain memperluas jangkauan kredit, efektivitas program juga bergantung pada pemanfaatan dana untuk kegiatan produktif. Akses pembiayaan yang tepat diharapkan membantu pelaku usaha mengembangkan bisnis, meningkatkan kapasitas produksi, serta memperkuat pendapatan keluarga.

Rakornas TPAKD 2026 menjadi forum untuk memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam memperluas akses keuangan. Bagi Pemerintah Kota Sukabumi, agenda tersebut menjadi momentum untuk mendorong pembiayaan yang lebih inklusif agar peluang pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.ardan/mbi.