SUKABUMI, MBInews.id — Rencana kenaikan iuran BPJS yang disebabkan defisitnya selama empat tahun ini, mendapat respon dari aktivis gerakan mahasiswa di Sukabumi, hal tersebut, disampaikan oleh Ketua IMM Cabang Sukabumi Rajib Rivaldi mengatakan, rencana kenaikan BPJS menunujukan kurang matangnya perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah, Rabu (04/09/2019).
“Seharusnya pemerintah tidak memberikan harapan palsu kepada masyarakat yang diawal harganya terjangkau oleh masyarakat, namun tiba-tiba menaikan dengan persentase yang besa,” ungkap Rajib.
Hal yang sama disampaikan oleh Ketua GMNI Cabang Sukabumi Abdullah Masyhudi mengatakan, kenaikan Iuran BPJS kesehatan memang sangat memberatkan bagi masyarakat yang menggunakan BPJS. Harusnya adanya tanggungan atau subsidi, bukan hanya dari APBN, akan tetapi juga dari APBD.
“Kan jelas dalam Aturan Perundang-undangan mengamanatkan, bahwasannya kesehatan dan pendidikan itu dijamin oleh Negara. Nah hari ini sejauhmana jaminan tersebut di realisasikan, sudah masyarakat itu kurang mampu di tambah lagi harus membayar iuran Kesehatan naik. Kalau begitu ya BPJS apabedanya dengan Calo kesehatan,” kata Abdul (04/09/2019).
Hal serupa juga disampaikan Ketua Umum PB HIMASI Eki Rukmansyah kepada MBInews.id, pihaknya sangat tidak setuju dengan kenaika premi BPJS, karena masih banyak sekali orang yang kurang mampu.
“Kami rasa kalau rencan kenaikan premi BPJS terlaksana, tidak menutup kemungkinan akan semakin bertambah beban APBN negara dan hal ini dapat menggiring opini masyarakat bahwa pemerintahan hari ini tidak bisa menyelesaikan hal mendasar tentang pengelolaan uang negara sampai harus menaikan premi BPJS,” pungkas Eki.
Sementara itu, Ketua PC PMII Kota Sukabumi, menambahkan harusnya pemerintah menimbang rencana kebijakan kenaikan BPJS, karena itu bisa memberatkan masyarakat, apalagi ekonima pas-pasan.
“Pemerintah harusnya menimbag rencana kenaiakan premi BPJS, jangan sampai memberatkan masyarakat,” singkatnya. (Isep)
