BANDUNG, MBInews.id – Kerja sama antara Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bersama Bloomberg Philanthropies Initiative for Global Road Safety (BIGRS) tidak dilanjutkan. Sebab, BIGRS menilai Pemkot Bandung sudah mampu menjalankan program keselamatan jalan secara mandiri.
Surveilance Coordinator BIGRS Bandung, Estiara Ellizar menyatakan selama lima tahun kerjasama sejak 2014-2019 ini Pemkot Bandung dinilai mampu menyerap materi dan mengimplementasikannya secara optimal. Sehingga, hanya tinggal dipantau saja tanpa perlu pendampingan.
“Kalau pertimbangnnya itu intinya Bandung udah lebih mandiri dari kota lainnya. Di kita pengumpulan data sudah cukup elektronik dan orang-orangnya sudah cukup komit sehingga berani untuk melepaskan kita,” kata Estiara di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Kamis (17/10/2019).
Perlu diketahui, Pemkot Bandung dan BIGRS bekerja sama untuk mewujudkan keselamatan jalan di Kota Bandung. Termasuk berupaya menurunkan angka kecelakaan di jalan raya.
Selain Bandung, lanjut Estiara, kota lain yang dihentikan kerjasama pendampingannya yakni Kota Fortaleza (Brazil), Bogota (Kolombia), Bangkok (Thailand) dan Kota Shanghai (Tiongkok). Namun, sekalipun kerjasama pendampingannya dilepas, kelima kota tersebut tetap masuk dalam jaringan global BIGRS.
Estiara memaparkan, selama lima tahun ini BIGRS fokus pendampingan dalam empat bidang yakni infrastruktur, penegakan hukum, kampanye dan data. Untuk bidang infrastruktur, BIGRS bekerja sama dengan World Resources Institute (WRI).
“Kalau dari infrastruktur, kami memberikan desain-desain itu dari partner kita dengan WRI. Taman Veteran dan Taman Asia Afrika kita lebarkan median jalannya supaya orang lebih mudah menyebrang. Kemudian di Cikudapateuh itu ada pulau jalannya. Sehingga orang sudah tidak akan akan kesulitan lagi di disana,” terangnya.
“Kemudian penegakan hukum itu kita berikan pelatihan kepada polisi bagaimana menindak orang yang tidak pakai helm, seat belt, atau mengebut. Kemudian di bidang kampanye juga kita punya kampanye klik biar selamat, helm dan seatblet dan stop ngebut. Kemudian di bidang data kita punya buku laporan ini kaya ‘core’ untuk penentuan intervensi apa yang akan dilakukan selanjutnya,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrstruktur dan Pengembangan Wilayah II Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kota Bandung, Sam Satriabrada menyatakan segera membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Transportasi dan Keselamatan Jalan untuk menjaga konsistensi keberlangsungan program yang telah berlangsung.
“Pokja ini bulan ini kita dorong ke Pak Wali Kota untuk ditandatangani. Mudah-mudahan substansinya sudah memenuhi persyaratan. Pokja Transportasi dan Keselamatan Jalan ini salah satu tugasnya yaitu memberikan rekomendasi, masukan, membahas permasalahan isu yang sedang tren, kemacetan, kecelakaan, transportasi itu dibahas dan rutin melaksanakan pertemuan,” jelasnya
Sam menuturkan Pokja Transportasi dan Keselamatan Jalan ini akan beranggotakan internal Pemkot Bandung dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kemudian dari eksternal menyertakan Polrestabes Bandung.
“Dari Pemerintah Kota Bandung itu ada Dinas PU, Dishub, DPKP3, Dinkes, Disdik, Bagian Hukum, Diskominfo, Diskar PB dan ada lagi yang akan masuk. Dari unsur non pemkot ada Satlantas dan tim kebijakan wali kota,” ungkapnya.
Sam menyatakan, dengan adanya Pokja Transportasi dan Keselamatan Jalan ini, Pemkot Bandung akan lebih responsif dalam menyikapi beragam persoalan. Utamanya, berkenaan dengan transportasi yang menjadi masalah di setiap kota besar di Indonesia.
“Kalau melihat nama pokjaanya bahasannya tidak akan jauh dari transportasi, kemacetan, angkutan umum, integrasi antar moda. Dan itu adalah salah satu rekomendasinya penyusunan rencana program kegiatan pada dinas teknis,” pungkasnya (Mbi/**)
