DPRD Bandung Dorong Penguatan Data Terpadu untuk Tekan Ketidaktepatan Bantuan Sosial
- account_circle MBI Admin
- calendar_month Sabtu, 23 Mei 2026
- visibility 137
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Bandung,MBINEWS — Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bandung, Asep Sudrajat, S.A.P., menyoroti pentingnya validasi dan penguatan data kemiskinan agar berbagai program bantuan sosial maupun pendidikan dapat tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Hal tersebut disampaikannya saat mengikuti Rapat Koordinasi Puskesos dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Satu Pintu yang digelar di Hotel Papandayan Bandung, Jumat (22/5/2026).
Asep Sudrajat, yang akrab disapa Kang Upep, mengungkapkan bahwa masih terdapat sejumlah persoalan di lapangan terkait perubahan kategori desil dalam data kesejahteraan sosial. Kondisi ini kerap berdampak pada ketidaktepatan penerima manfaat bantuan, termasuk masyarakat yang sebenarnya membutuhkan namun tidak tercatat sebagai penerima.
Ia menilai, persoalan data kemiskinan harus menjadi perhatian bersama seluruh perangkat daerah melalui kolaborasi lintas sektor agar pelayanan sosial dapat terintegrasi dalam satu sistem data yang akurat dan terpadu.
“Kolaborasi terkait data kemiskinan harus melibatkan berbagai perangkat daerah seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan agar pelayanan kepada masyarakat benar-benar tepat sasaran,” ujar Kang Upep.
Lebih lanjut, ia menekankan perlunya inovasi dalam penanganan persoalan sosial, sehingga penyelesaian masalah kesejahteraan masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada APBD. Menurutnya, perlu ada penguatan peran berbagai pihak dalam mendukung upaya pemerintah daerah.
Kang Upep juga menyoroti masih rendahnya pemahaman sebagian masyarakat terkait status desil kesejahteraan mereka. Hal tersebut berdampak pada akses terhadap berbagai program bantuan sosial maupun bantuan pendidikan.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk terus melakukan pembaruan dan penyempurnaan sistem pendataan agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat memperoleh haknya secara optimal.
Komisi II DPRD Kota Bandung, lanjutnya, mendukung penuh langkah Pemerintah Kota Bandung dan Dinas Sosial dalam meningkatkan kualitas pelayanan sosial kepada masyarakat.
“Kami berharap seluruh program bantuan sosial dan pendidikan dapat semakin terintegrasi, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi warga Kota Bandung,” ujarnya.
Saat ini belum ada komentar