Disdik Kota Bandung Agar Negoisasi dalam Sengketa Lahan SDN Bojongloa 026
- account_circle mbiredaktur
- calendar_month Senin, 7 Okt 2024
- visibility 130
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
BANDUNG, Mbinews — Ketua Komisi D DPRD kota Bandung, H. Iman Lestariyono, S.Si., mengusulkan agar Dinas Pendidikan Kota Bandung dengan para penggugat untuk duduk bersama kembali untuk melakukan renegosiasi di sengketa lahan SDN Bojongloa 026, Kota Bandung.
Pernyataan itu menyusul munculnya keresahan siswa dan orang tua siswa yang tersandera kasus lahan tanah SDN Bojongloa 026, Cibaduyut Kota Bandung . Tanah itu semula dimiliki oleh Pemkot Bandung dan kini dimenangkan oleh para penggugat lewat putusan Mahkamah Agung (MA).
“Beberapa waktu lalu kami rapat kerja dengan berbagai pihak terkait masalah ini. Namun, kami dari DPRD Kota Bandung , berharap pertama ada renegosiasi pertimbangan kemanusiaan sampai dengan pergantian tahun ajaran baru dan tahap kedua skema sewa masa transisi sebelum Pemkot mendapatkan pengganti gedung sekolah baru yang representatif ,” kata Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung, saat menjadi narasumber dalam talk show OPSI di Radio PR FM Bandung, Kamis, 3 Oktober 2024.
Iman pun mengingatkan Pemerintah Kota Bandung untuk menganggarkan biaya sewa SDN Bojongloa 026 bila kedua belah pihak sepakat. Sebab, dalam waktu akan ada pembahasan terkait APBD murni tahun 2025. Iman pun akan mengawal hal tersebut khawatir biaya sewa sekolah tersebut tidak teranggaran oleh Pemkot Bandung.
“Dalam sebulan ini ada pembahasan APBD murni tahun anggaran 2025. Jangan sampai, bila nantinya kedua belah pihak sepakat untuk disewakan sementara ternyata anggarannya tidak dianggarkan. Tapi Dewan akan mengingatkan dan jadi atensi komisi D DPRD Kota Bandung , Banggar juga akan mengawal nya .
Beberapa upaya lain yang didorong oleh DPRD Kota Bandung , seperti membeli lahan dan membangun gedung sekolah baru. Namun, hal tersebut merupakan program jangka panjang karena keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemkot Bandung. Belum lagi, mencari lahan untuk sekolah cukup terbatas dan rawan adanya oknum-oknum yang “bermain” bila ada rencana pembelian lahan oleh Pemerintah Kota Bandung.
“Membeli lahan dan membangun sekolah baru itu salah satu solusi juga. Namun, itu bukan solusi jangka pendek dan prosesnya bila Pemkot membeli lahan dan membangun sekolah itu prosesnya panjang. Apalagi bila ada ‘permainan’ dari oknum-oknum. Tapi masalah usulan terkait pembelian lahan dan pembangunan sekolah akan kami bicarakan lebih intens,” kata Iman.**
- Penulis: mbiredaktur
Saat ini belum ada komentar