Breaking News
Trending Tags

Hadapi Pademi Covid-19, Yana Berharap FKPPI Bisa Memperkuat Harkamtibmas

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Kamis, 18 Mar 2021
  • visibility 146
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BANDUNG, MBINews.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berharap potensi yang ada di masyarakat dapat dibina dengan baik oleh Polri – TNI dalam upaya menghadapi pandemi Covid-19 bersama-sama. Salah satunya potensi tersebut adalah dari Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Polri-TNI (FKPPI).

Hal itu diungkapkan Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana yang juga menjabat sebagai Ketua PD X FKPPI Jawa Barat saat kegiatan Pembinaan Potmas kepada FKPPI Jawa Barat tentang Bela Negara dalam rangka memperkuat Harkamtibmas dan Selalu Mematuhi Protokol Kesehatan pada masa AKB di Wilayah Hukum Polda Jabar, di Gedung FKPPI Jawa Barat, Kamis 18 Maret 2021.

Kegiatan tersebut diinisiasi oleh Polda Jawa Barat yang diisi dengan pemberian materi terkait bela negara dari Aster Kodam III/Siliwangi, Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Dansat Brimob Polda Jabar, dan Staf Ahli tingkat II Brigjen TNI Dr Arief Prayitno.

Menurut Yana, anggota FKPPI di Jawa Barat mencapai 500.000 orang yang tersebar di 25 Pengurus Cabang se-Jawa Barat, sehingga hal tersebut merupakan potensi yang bisa dibina dan diberi bimbingan.

“Potensi ini bisa turut dibina, baik oleh Polda, Kodam. Karena kami semua adalah putra putri yang tentunya terus harus diberi bimbingan dan dimanfaatkan potensinya untuk kepentingan bangsa dan negara,” katanya.

“Jadi, dalam kesempatan ini, sosialisasi bela negara. Kita juga bersama-sama menghadapi Covid-19 yang belum bisa diprediksikan kapan berakhir. Kita harus bersahabat dengan pandemi, dengan selalu menerapkan protokol kesehatan di setiap kegiatan,” lanjutnya.

Dengan kegiatan tersebut, Yana pun berharap anggota FKPPI tidak saja bermanfaat untuk anggotanya saja, tapi bermanfaat juga bagi bangsa dan negara.

“Kami berharap institusi TNI-Polri tetap bisa memberikan bimbingan dan arahan, sehingga potensi yang kami miliki yang tadi saya sampaikan bisa termanfaatkan dengan baik,” ucapnya.

Sementara itu, Plt Kasubdit Ketertiban Sosial Binmas Polda Jabar, AKBP Mimin berharap, melalui kegiatan tersebut Keluarga Besar FKPPI dapat melakukan sepemahaman dalam tekad menekan penyebaran Covid-19.

“Melalui kegiatan pembinaan potmas ini diharapakan keluarga besar FKPPI secara bersama-sama kita luruskan niat dan tekad dalam menekan penyebaran virus ini di Jawa Barat semoga kehadiran kita dapat bermanfaat dalam membantu dan menolong masyarakat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan,” harapnya.

Mimin memyampaikan langkah-langkah strategis dalam penguatan Harkamtibmas Jawa Barat, yakni melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara dengan penuh ketulusan, keikhlasan sungguh-sungguh dan patuh penuh tanggung jawab.

“NKRI adalah harga mati, Pancasila adalah dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan dan sumber dari segala sumber hukum serta Bhineka Tunggal Ika adalah alat pemersatu bangsa yang harus kita pertahankan bersama. Kita harus jaga dan pertahankan, serta meningkatkan solidaritas dan sinergisitas hubungan Polri dan masyarakat dalam menjaga dan mempertahankan NKRI,” katanya.

Ia pun berpesan agar dapat mewaspadai terhadap kemungkinan terjadinya aksi kriminalitas teror dan gangguan Kamtibmas lainnya yang memanfaatkan momentum tertentu hanya untuk kepentingan pribadi atau golongan dengan cara melawan hukum dan melanggar peraturan.

“Laporkan dengan segera saat terjadi perubahan situasi Kamtibmas yang mengarah kepada tindakan anarkis, intoleransi, dan makar. Terkait dengan langkah-langkah tersebut perlu dilakukan deteksi dini dan deteksi aksi terhadap segala upaya yang dapat mengancam keutuhan NKRI dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM),” katanya. (agg)**

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Banggar DPRD Kota Bandung Bahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah

    Banggar DPRD Kota Bandung Bahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah

    • calendar_month Kamis, 26 Mei 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 159
    • 0Komentar

    BANDUNG,  MBInewa.id – Badan Anggaran DPRD Kota Bandung melakukan rapat kerja bersama Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) membahas RKPD, di Ruang Rapat Bamus DPRD Kota Bandung, pada Rabu, (25/5/2022). Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Bandung, H. Tedy Rusmawan, A.T., M.M, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Hadir dalam rapat tersebut Anggota Banggar DPRD Kota Bandung, […]

  • Dewan Minta OPD Kota Bandung Dampingi Peserta UMKM Selepas Program Pelatihan Keterampilan

    Dewan Minta OPD Kota Bandung Dampingi Peserta UMKM Selepas Program Pelatihan Keterampilan

    • calendar_month Rabu, 22 Okt 2025
    • account_circle Admin01
    • visibility 129
    • 0Komentar

    Bandung || MBInews.id – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung H. Soni Daniswara, S.E., dan Elton Agus Marjan, menjadi narasumber pelatihan “Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat: Melalui pelatihan katering dan digital marketing bagi warga Babakan Ciparay dan Bojongloa Kaler”, gelaran Dinas Sosial Kota Bandung, di Hotel Santika, pada Selasa, 21 Oktober […]

  • Karantina Wilayah, Gubernur Jabar Izinkan Daerah  27 Kota/Kabupaten  Lakukan KWP

    Karantina Wilayah, Gubernur Jabar Izinkan Daerah 27 Kota/Kabupaten Lakukan KWP

    • calendar_month Selasa, 31 Mar 2020
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 136
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBInews.id — Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengizinkan kepala daerah 27 kabupaten/kota lakukan Karantina Wilayah Parsial (KWP) atau penutupan wilayah untuk tingkat RT, RW, desa, kelurahan, hingga tkecamatan, jika terdapat penyebaran COVID-19 yang cukup masif. “Saya sudah memberikan izin kepada kota/kabupaten untuk melakukan karantina wilayah parsial bila situasinya memburuk, jadi tidak ada istilah […]

  • Antusiasme Masyarakat Kabupaten Bandung Terima Sertipikat Tanah dari Presiden RI

    Antusiasme Masyarakat Kabupaten Bandung Terima Sertipikat Tanah dari Presiden RI

    • calendar_month Minggu, 4 Feb 2024
    • account_circle MBI Admin
    • visibility 149
    • 0Komentar

    Kab. Bandung, MBINews.id – Ribuan masyarakat dari 55 desa di Kabupaten Bandung berkumpul dan memenuhi area Gelanggang Olahraga (GOR) Si Jalak Harupat, pada Sabtu (03/02/2024). Mereka antusias menanti hadirnya Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto yang akan membagikan total 3.000 sertipikat tanah. Salah […]

  • Saat Di Izinkan, Pemkot Bandung Terus Dorong Para Pengelola Mal Dan Pusat Perbelajaan Untuk Lakukan Berlakukan Protokol Kesehatan

    Saat Di Izinkan, Pemkot Bandung Terus Dorong Para Pengelola Mal Dan Pusat Perbelajaan Untuk Lakukan Berlakukan Protokol Kesehatan

    • calendar_month Kamis, 4 Jun 2020
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 123
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBInews.id – Pemerintah Kota Bandung terus mendorong para pengelola mal dan pusat perbelanjaan untuk memberlakukan protokol kesehatan.. Hal itu agar para pengelola mal dan pusat perbelanjaan siap jika suatu saat diizinkan kembali beroperasi. Mulai dari menjaga jarak sampai kebersihan seperti cuci tangan, penyediaan hand sanitizer sampai cek suhu tubuh.  Ketua Harian Gugus Tugas Covid-19 […]

  • UU Sudah Diteken Presiden, Usia Minimal Perkawinan Kini 19 Tahun Untuk Pria dan Wanita

    UU Sudah Diteken Presiden, Usia Minimal Perkawinan Kini 19 Tahun Untuk Pria dan Wanita

    • calendar_month Kamis, 24 Okt 2019
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 129
    • 0Komentar

    JAKARTA, MBInews.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 14 Oktober 2019 lalu telah menandatangani Undang-Undang (UU)  Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perkawinan. UU ini sebelumnya telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 16 September 2019. Perubahan utama UU No. 16 Tahun 2019 dibanding UU Nomor 1 […]

expand_less