Breaking News
Trending Tags

Pemkot Kota Sukabumi Kembali Raih Penghargaan “JDIH” Tingkat Jabar

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Kamis, 5 Des 2019
  • visibility 70
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SUKABUMI, MBInews.id – Pemerintah Kota (pemkot) Sukabumi kembali mendapatkan penghargaan dalam dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) tingkat Jawa Barat. Penghargaan tersebut, diserahkan langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly dan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum Kepada Wakil Wali Kota Sukabumi Andri Setiawan Hamami di Gedung Sate Kota Bandung Kemarin.

Dalam piagam penghargaan disebutkan Kota Sukabumi terbaik I di Jabar sebagai anggota JDIH Pemerintah Kabupaten atau Kota di Jawa Barat Tahun 2019.”Alhamdulillah, kami bersyukur bisa kembali mempertahankan sebagai JDIH terbaik di Jabar, ujar Wakil Wali Kota Sukabumi Andri Setiawan Hamami.

Sebelumnya pada 2018 lalu JDIH Kota Sukabumi juga menjadi yang terbaik di Jabar. bahkan belum lama ini juga Kota Sukabumi keluara sebagi juara ke satu tingkat Nasional dalam pengelolaan JDIH.

JDIH adalah salah satu bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada warga masyarakat. Di mana warga yang membutuhkan berbagai dokumentasi dan informasi terkait produk hukum dapat dengan cepat dan mudah untuk memperolehnya di JDIH.

Layanan JDIH ini menyediakan dokumentasi dan informasi terkait berbagai produk hukum dari tahun ke tahun.”Untuk mendapatkannya warga dapat langsung berkunjung ke Bagian Hukum Pemkot Sukabumi maupun dengan mengunduh aplikasinya di playstore smart phone masing-masing,”ujar Andri.

Sementara itu Kepala Bagian Hukum Setda Kota Sukabumi Lulu Yuliasar mengungkapkan, penghargaan yang diterima ini tentunya suatu kebanggan bagi Pemkot Sukabumi dan masyarakat. Sebab, dalam perlombaan ini, Pemkot Sukabumi melalui Bagian Hukum mampu memenuhi semua aspek dan persyaratan yang menjadi acuan dalam lomba JDIH tersebut.”Alhamdulillah Kota Sukabumi bisa keluar sebagai juara JDIH,”ujarnya. Kamis,(05/12/2019)

Lulu juga menambahkan, dengan adanya JDIH bisa memepermudah dalam pelayanan kepada masyarakat. Sebab, ketika masyarakat akan mencari produk hukum atau peraturan tinggal datang langsung ke bagian hukum setda Kota Sukabumi atau ingin tahu produk Perda yang sudah disahkan oleh Pemkot Sukabumi.”Masyarakat bisa memanfaatkanya dengan baik layanan JDIH ini dan tidaka sulit ketika akan mencari sebuah produk hukum,”pungkasnya. (ardan/mbi)

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Persiapan Bantuan, Pemkot Bandung Matangkan Data Warga Terdampak Pademi Covid-19 Sampai Tingkat RT/RW

    Persiapan Bantuan, Pemkot Bandung Matangkan Data Warga Terdampak Pademi Covid-19 Sampai Tingkat RT/RW

    • calendar_month Senin, 13 Apr 2020
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 66
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBInews.id – Pemerintah Kota Bandung matangkan persiapan pemberian bantuan jaringan pengaman sosial bagi warga terdampak Covid-19. Saat ini, Pemkot Bandung juga masih menunggu arahan dari pemerintah pusat dan provinsi terkait dimulainya pemberian bantuan.. “Daerah menunggu ketentuan yang dilakukan oleh pusat dan provinsi. Tapi kita terus pematangan dalam persiapan terutama pembersihan data agar tepat sasaran. […]

  • Cukup Dengan NIB, UMKM Bisa Lanjut Sertifikat Halal Dan HAKI

    Cukup Dengan NIB, UMKM Bisa Lanjut Sertifikat Halal Dan HAKI

    • calendar_month Senin, 25 Apr 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 77
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews.id – Jika bicara tentang perizinan produksi, terlintas langsung dalam benak proses panjang dan berbelitnya persyaratan yang harus dipenuhi. Namun, tenang saja, bagi para Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ingin membuat izin legalitas usaha, HAKI, dan sertifikasi halal, cukup dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) semua legalitas produksi bisa diakses dengan mudah. Kepala […]

  • Lagi, Dewan Pers Menang di Pengadilan Tinggi Jakarta

    Lagi, Dewan Pers Menang di Pengadilan Tinggi Jakarta

    • calendar_month Rabu, 11 Sep 2019
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 66
    • 0Komentar

    JAKARTA, MBInews.id — Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menolak seluruh gugatan yang diajukan tergugat  Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke dan kawan-kawan (dkk) yang  menggugat keabsahan Peraturan Dewan Pers (PerDP). Dengan demikian,  Peraturan Dewan Pers dikukuhkan berlaku dan mengingat semua pihak terkait dengan pers, Rabu (11/09/2019). Dalam keputusannya No […]

  • Korps Marinir Puslatpurmar 6 Antralina Sukabumi, Bangun Rumah Mak Unaesih

    Korps Marinir Puslatpurmar 6 Antralina Sukabumi, Bangun Rumah Mak Unaesih

    • calendar_month Selasa, 5 Okt 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 64
    • 0Komentar

    SUKABUMI,Mbinews.id– Peringati HUT TNI ke-76, TNI AL Korps Marinir Puslatpurmar 6 Antralina Sukabumi, resmikan bedah rumah tidak layak huni milik seorang jompo yakni Mak Unaesih, di Kampung Kemang RT 02 / 02, Desa Cicantayan, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi. Selasa, (05/10/2021). Sebelumnya TNI AL Korpas Marinir Puslatpurmar 6 Antralina Sukabumi terus gencar melaksanakan kegiatan peduli terhadap […]

  • Permintaan Rukun Warga RW 12 Bandung Inten, Yana  Mohon Maaf Rencana Pembangunan Kolam Retensi

    Permintaan Rukun Warga RW 12 Bandung Inten, Yana Mohon Maaf Rencana Pembangunan Kolam Retensi

    • calendar_month Kamis, 23 Jan 2020
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 71
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBInews.id – Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana memastikan, pembangunan kolam retensi di kawasan Komplek Bandung Inten merupakan permintaan warga RW 12 Kelurahan Derwati Kecamatan Gedebage. Kendati demikian, Yana memohon maaf jika ada warga yang belum mengetahui atau kurang berkenan dengan rencana pembangunan kolam retensi tersebut. Yana mengetahui permohonan tersebut melalui surat hasil musyawarah […]

  • Terkait Pengawasan BUMD dan Perseroan Terbatas DPRD Kaltim Studi Banding ke DPRD Jabar

    Terkait Pengawasan BUMD dan Perseroan Terbatas DPRD Kaltim Studi Banding ke DPRD Jabar

    • calendar_month Rabu, 4 Okt 2023
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 75
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews.id — DPRD Jawa Barat menerima studi banding ihwal pengawasan BUMD dan badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Studi banding tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua Komisi III Sugianto Nangolah, dan Sekretaris Komisi III Hasim Adnan dan Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat Husin di ruang […]

expand_less