Breaking News
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.

Pemkot Kota Sukabumi Kembali Raih Penghargaan “JDIH” Tingkat Jabar

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Kamis, 5 Des 2019
  • visibility 128
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SUKABUMI, MBInews.id – Pemerintah Kota (pemkot) Sukabumi kembali mendapatkan penghargaan dalam dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) tingkat Jawa Barat. Penghargaan tersebut, diserahkan langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly dan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum Kepada Wakil Wali Kota Sukabumi Andri Setiawan Hamami di Gedung Sate Kota Bandung Kemarin.

Dalam piagam penghargaan disebutkan Kota Sukabumi terbaik I di Jabar sebagai anggota JDIH Pemerintah Kabupaten atau Kota di Jawa Barat Tahun 2019.”Alhamdulillah, kami bersyukur bisa kembali mempertahankan sebagai JDIH terbaik di Jabar, ujar Wakil Wali Kota Sukabumi Andri Setiawan Hamami.

Sebelumnya pada 2018 lalu JDIH Kota Sukabumi juga menjadi yang terbaik di Jabar. bahkan belum lama ini juga Kota Sukabumi keluara sebagi juara ke satu tingkat Nasional dalam pengelolaan JDIH.

JDIH adalah salah satu bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada warga masyarakat. Di mana warga yang membutuhkan berbagai dokumentasi dan informasi terkait produk hukum dapat dengan cepat dan mudah untuk memperolehnya di JDIH.

Layanan JDIH ini menyediakan dokumentasi dan informasi terkait berbagai produk hukum dari tahun ke tahun.”Untuk mendapatkannya warga dapat langsung berkunjung ke Bagian Hukum Pemkot Sukabumi maupun dengan mengunduh aplikasinya di playstore smart phone masing-masing,”ujar Andri.

Sementara itu Kepala Bagian Hukum Setda Kota Sukabumi Lulu Yuliasar mengungkapkan, penghargaan yang diterima ini tentunya suatu kebanggan bagi Pemkot Sukabumi dan masyarakat. Sebab, dalam perlombaan ini, Pemkot Sukabumi melalui Bagian Hukum mampu memenuhi semua aspek dan persyaratan yang menjadi acuan dalam lomba JDIH tersebut.”Alhamdulillah Kota Sukabumi bisa keluar sebagai juara JDIH,”ujarnya. Kamis,(05/12/2019)

Lulu juga menambahkan, dengan adanya JDIH bisa memepermudah dalam pelayanan kepada masyarakat. Sebab, ketika masyarakat akan mencari produk hukum atau peraturan tinggal datang langsung ke bagian hukum setda Kota Sukabumi atau ingin tahu produk Perda yang sudah disahkan oleh Pemkot Sukabumi.”Masyarakat bisa memanfaatkanya dengan baik layanan JDIH ini dan tidaka sulit ketika akan mencari sebuah produk hukum,”pungkasnya. (ardan/mbi)

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Selama Liburan Lebaran Tingkat Okupansi Menunjukkan Tren Peningkatan Signifikan

    Selama Liburan Lebaran Tingkat Okupansi Menunjukkan Tren Peningkatan Signifikan

    • calendar_month Minggu, 29 Mar 2026
    • account_circle MBI Admin
    • visibility 150
    • 0Komentar

    BANDUNG,MBINEWS – Tingkat hunian hotel atau okupansi di Kota Bandung selama libur Lebaran 2026 menunjukkan tren peningkatan signifikan. Kondisi ini sejalan dengan melonjaknya jumlah wisatawan yang datang ke kota tersebut. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyebut, okupansi hotel bintang tiga hingga lima berada di atas 50 persen. Sementara secara keseluruhan, tingkat hunian mendekati angka tersebut. […]

  • Tanggapi Usulan Masa Jabatan Presiden 3 Periode,  Apakah Bisa Yang Namanya Amandemen Itu Hanya Dibatasi?

    Tanggapi Usulan Masa Jabatan Presiden 3 Periode, Apakah Bisa Yang Namanya Amandemen Itu Hanya Dibatasi?

    • calendar_month Selasa, 3 Des 2019
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 125
    • 0Komentar

    JAKARTA, MBInews.id – Berita Presiden Jokowi didampingi Mensesneg Pratikno menjawab wartawan saat bertemu di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/2019) siang. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan dirinya adalah Presiden produk dari  pemilihan langsung. Karena itu terhadap keinginan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD), Presiden mengaku telah memberikan jawaban. “Apakah bisa yang namanya amandemen itu hanya dibatasi untuk […]

  • APBD 2025 Kota Bandung Ditetapkan, Catatan Badan Anggaran Dewan untuk Tingkatkan Kualitas Pembangunan

    APBD 2025 Kota Bandung Ditetapkan, Catatan Badan Anggaran Dewan untuk Tingkatkan Kualitas Pembangunan

    • calendar_month Rabu, 27 Nov 2024
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 118
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews – Raperda APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2025 ditetapkan jadi Perda, dalam Rapat Paripurna pada Selasa, 26 November 2024. Sebelum ditetapkan, Badan Anggaran DPRD Kota Bandung memberikan laporan hasil pembahasan RAPBD 2025 yang dibacakan di hadapan forum Rapat Paripurna oleh Sekretaris DPRD selaku Sekretaris bukan Anggota pada Badan Anggaran, Salman Fauzi. Pembahasan Raperda […]

  • Jika Temukan Pungutan Liar Oleh ASN,  Wali Kota Bandung Minta Warga Tak Segan Malapor

    Jika Temukan Pungutan Liar Oleh ASN, Wali Kota Bandung Minta Warga Tak Segan Malapor

    • calendar_month Senin, 29 Mar 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 127
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBINews.id – Wali Kota Bandung, Oded M. Danial meminta masyarakat agar tak segan melaporkan apabila menemukan praktik Pemungutan Liar (Pungli) oleh aparat Pemerintah Kota (Pemkot). Utamanya, dalam rangka pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Hal ini disampaikan langsung oleh Oded kepada masyarakat yang sedang mengurus administrasi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) […]

  • Peran Disdagin Kota Bandung Dalam Mekanisme Distribusi Gas 3 Kg

    Peran Disdagin Kota Bandung Dalam Mekanisme Distribusi Gas 3 Kg

    • calendar_month Rabu, 12 Feb 2025
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 165
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews — Pimpinan dan anggota Komisi II DPRD Kota Bandung melaksanakan rapat kerja lanjutan bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin), terkait rencana T.A. 2025, di Ruang Rapat Komisi II, Selasa, 11 Februari 2025. Rapat kerja dipimpin oleh Ketua Komisi II, H. Aries Supriyatna, S.H., M.H., serta dihadiri oleh para anggota Komisi II yakni, M. […]

  • Wakil Ketua DPRD Jabar, Iswara Sebut Perda Pesantren Jadi Langkah Membentuk Akhlaqul Karimah

    Wakil Ketua DPRD Jabar, Iswara Sebut Perda Pesantren Jadi Langkah Membentuk Akhlaqul Karimah

    • calendar_month Jumat, 18 Okt 2024
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 113
    • 0Komentar

    KOTA BANDUNG, Mbinews.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menilai Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Fasilitasi Pesantren merupakan bentuk pengakuan Pemprov Jabar bahwa pesantren merupakan salah satu lembaga yang tidak hanya menyelenggarakan terkait pendidikan keterampilan praktis tetapi juga aspek keagamaan terutama dalam membentuk akhlak yang baik. Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua DPRD Provinsi […]

expand_less