BOGOR, MBInews.id – Terkait Pembentukan Provinsi Bogor Raya, Wali Kota Bogor Bima Arya menjadi narasumber dalam diskusi bertajuk “Provinsi baru penyangga Jakarta di Gedung Graha Pena Jawa Pos, Kebayoran Lama, Jakarta, Kamis (29/8/2019).
Di kesempatan itu, Bima Arya meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat dan berbagai media terkait pembentukan Provinsi Bogor Raya.
“Ini bukan tentang proposal pembentukan Provinsi Bogor Raya. Tidak seperti itu. Konteksnya adalah sebagai wali kota, saya harus mengantisipasi perkembangan wilayah bukan saja lima tahun ke depan, tapi 10-30 tahun ke depan,” ungkap Bima.
Sekarang ini, kata Bima, Jabodetabek secara keseluruhan jumlah penduduknya lebih dari 30 juta jiwa atau megacities kedua terbesar di dunia setelah greater Tokyo. “Bahkan ada yang sudah membaca ini sudah melewati Tokyo karena Jepang pertumbuhan penduduknya stagnan. Tapi kalau Jabodetabek nambah terus. Jadi pertumbuhan penduduk semakin tinggi, persoalan terkait lahan juga semakin kompleks,” jelasnya.
Oleh karena itu, kata dia, harus ada tren yang dibaca ke depannya. “Kalau sebagai walikota berpikiran sempit, ga usah pusing saya pikirkan itu. Tapi kan tidak bisa begitu. Saya harus pikir juga untuk jangka panjang. Kenapa? Karena saya membaca tren pertumbuhan penduduk Bogor yang diprediksi akan mencapai 1,5 juta jiwa,” katanya.
Menurut dia, wacana pertama itu adalah perluasan wilayah yang dinilai bukan sebagai wacana baru. “Tahun 1995 Kota Bogor itu meluas mengambil beberapa wilayah Kabupaten. Disahkan oleh Perpres. Dulu rumah saya, yang sekarang saya tinggali itu KTP saya KTP Kabupaten Bogor. Tapi karena perluasan wilayah jadi wilayah kota,” terangnya.
Ia menambahkan, akhir-akhir ini pun banyak yang menyuarakan hal yang sama. Ada usul, beberapa wilayah di Kabupaten Bogor sebaiknya masuk wilayah Kota Bogor karena memudahkan koordinasi dalam pelayanan dan lain-lain.
“Nah dari situ muncul lah opsi-opsi lain. Ibu Bupati (Ade Munawaroh Yasin) menyampaikan kepada saya, bahwa dari dulu sebenarnya ada wacana Provinsi Bogor Raya. Ini disuarakan oleh Pak Rahmat Yasin (RY), bupati sebelumnya waktu itu. Memang ada logikanya juga disitu. Jadi saya bilang ini menarik wacananya, coba nanti kita diskusikan kembali. Tapi berkembanglah kemudian seolah-olah yang mengajukan wacana itu saya,” ujar Bima.
“Kemudian oleh media di lempar lagi ke Bekasi. Di sana muncul juga, opsi untuk gabung Jakarta. Ada benarnya juga sih. Karena urusan banjir, macet, kita lebih banyak koordinasi dengan Mas Anies di Jakarta daripada Kang Emil di Jawa Barat. karena konektivitas. Apalagi nanti kalau ada LRT,” tambahnya.
Opsi lain, lanjut Bima, adalah Bogor tetap masuk Jawa Barat tapi ada mekanisme yang berbeda dalam hal koordinasi wilayah dalam konteks ini Jabodetabek.
“Ini dulu Bang Yos (mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso) pernah mengusulkan. Ini menurut saya paling benar. Jabodetabek ini tidak pernah beres koordinasinya dari dulu. Tumpang tindih. Setiap saat Jakarta bisa saja mengeluarkan kebijakan yang merugikan Bogor. Misalnya Bus APTB, dari Bogor bisa langsung ke Jakarta terintegrasi Bus Transjakarta. Ini ga ada koordinasi dengan kami sama sekali. Belum lagi masalah banjir dan lain lain. Jabodetabek ini wilayah yang sangat sangat strategis tapi administrasinya seadanya. Padahal yang namanya greater Tokyo diurus oleh aturan khusus. Lihat juga bagaimana greater London, greater New York,” tandasnya.
Ketika Bang Yos mengusulkan itu, Bima mengaku sangat setuju. “Ada usulan badan otoritas khusus Jabodetabek. Bang Yos dulu usulannya menteri Khusus Jabodetabek. Bener juga. Karena payung hukumnya jelas nanti, anggarannya juga jelas dan lain-lain,” kata dia.
Untuk itu, semua opsi tersebut akan dikaji secara akademis dengan menggandeng Pusat Pengkajian Perencanaan Pengembangan Wilayah (P4W) IPB University
Rektor IPB University Arif Satria mengatakan, Jabodetabek ini sudah lama tidak tertangani dengan baik padahal wilayah-wilayah tersebut memiliki ikatan-ikatan fungsi baik secara demografis, ekonomi dan ekologis. “Jabodetabek ini government-nya harus diperkuat dan dituntaskan sehingga masalah ekonomi, ekologis, lingkungan serta masalah demografis bisa diantisipasi,” katanya.
“Jadi, intinya IPB menerima tawaran dari Pemkot untuk melakukan kajian akademik berkaitan dengan isu Jabodetabek ini. Tim akan segera kami bentuk dan kami akan terus berkoordinasi dengan Pemkot dan juga Pemkab paling tidak pada bulan Desember sudah ada beberapa hasil (kajian),” tambah rektor. (ASP/HMS)
