FPD Bappeda Kota Sukabumi, Walikota: Ketika Tidak Ada RPJMD, Semua Mengacu Kepada RPD

Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi menghadiri langsung kegiatan FPD yang juga sekaligus sebagai tahapan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 mendatang.

“FPD ini kita menyusun untuk tahun 2024, dimana tidak ada RPJMD di tahun 2024 nanti, tetapi mengacu kepada RPD tahun 2024-2026, karena kepala daerahnya adalah PJ (Pejabat),” ungkap Fahmi kepada awak media.

Lanjutnya,maka dari itu diharapkan setelah tersusunnya RPD 2024-2026 nanti, dapat melanjutkan segala program-program unggulan pada RPJMD 2018-2023 yang masih layak dilanjutkan.

“Itulah sebabnya kami meminta betul-betul, ketika tidak ada RPJMD, semuanya mengacu kepada RPD 2024-2026. Pastikan program-program unggulan yang ada RPJMD 2018-2023 masih bisa dilanjutkan, untuk dilanjutkan kembali,” jelasnya.

Baca Juga: Ini Kata Walikota di FPD Bappeda Kota Sukabumi

Terkait RPJMD 2018-2023, Fahmi mengkonfirmasi bahwa dirinya siap menuntaskan 100 persen janji politik yang telah tertuang tersebut. Meskipun hingga saat ini, masih dilakukan penyisiran terkait janji politik apa saja yang belum terlaksana.

“Insya Allah kami optimis, sampai akhir tahun 2032 ini kami akan menyelesaikan 100 persen RPJMD tahun 2018-2023. Saat ini sedang melakukan penyisiran yang belum terlaksana,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Sukabumi, Reni Rosyida Muthmainah mengatakan, RPD merupakan suatu proses untuk mengisi kekosongan RPJMD akibat tidak adanya kepala daerah.

“RPJMD kita kan berakhir tahun 2023, tetapi perencanaan itu akan selalu ditetapkan 2 tahun sebelumnya. Jadi mulai tahun 2022, di akhir tahun kita sudah mulai menyusun RPJMD tahun 2024. Karena RPJMD kita sudah berakhir tahun 2023, kita tidak punya dasar untuk melakukan perencanaan di tahun 2024,” tuturnya.

Lanjutnya, oleh sebab itu, mengingat masa jabatan Kepala Daerah Kota Sukabumi sudah habis pada tahun 2023 ini, maka diwajibkan untuk membuat suatu rancangan pembangunan melalui RPD tersebut.

.”Maka dari itu, diwajibkan kepada pemerintah daerah, yang masa berlaku kepala daerahnya sampai tahun 2023, untuk membuat RPD. Ini merupakan produk teknokratik, serta evaluasi dari pemerintah daerah, terkait apa saja yang belum dituntaskan ataupun program jangka panjang yang belum dilaksanakan,” bebernya.

“Hari ini, FPD Bappeda merupakan salah satu proses kita untuk melakukan RKPD tahun 2024. Sesuai dengan tema, kondusifitas dan pembangunan kota dengan memperhatikan adanya pesta demokrasi,” pungkasnya. (Ardan/Wan/Mbi)