SUKABUMI, Mbinews.id – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kota Sukabumi tahun 2023, untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024, terdapat isu strategis dan prioritas pembangunan yang sudah ditetapkan bersama berbagi unsur.
“Ada enam isu atau program strategis yang sudah ditetapkan bersama. Dengan herapan pada 2024 nanti, menjadi patokan Pemda Kota Sukabumi untuk melaksanakan pembangunan,” ujar Wali Kota Sukabumi, Achamad Fahmi, usai membuka kegiatan Musrenbang tingkat Kota Sukabumi yang diinisiasi oleh Badan Perencanaan Pembanguan Daerah (Bappeda) setempat, di Gor Merdeka Kota Sukabumi. Kamis, (16/03).
Adapun untuk isu strategsi tersebut, kata Fahmi, diantaranya, prubahan regulasi, SDM perencanaan, Sisitem Informasi Pembanguna Daerah (SIPD) versi Baru, keterbatsan anggaran serta pendanaan pemilu dab Pilkada serentak 2024, dan penyusunan dokumen perencanaan Jangka Panjang Menengah dan Pendek secara bersamaan.
Sedangkan, untuk prioritas pembangunan, lanjut Fahmi, adalah peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan kondisi sosial, pembangunan infrastruktur yang berkualitas, menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, serta revitalisasi pariwisata.
Kemudian peningkatan produktivitas tenaga kerja dan peningkatan inovasi pelayanan publik dalam kerangka smart city.
“Program prioritas pembangunan tersebut juga, seperti yang disamapikan oleh Kemendagri untuk tidak melupakan kesinambungan sinkronisai dengan pemeirntah pusat dan Provini Jawa Barat,” terang Fahmi.
Fahmi juga mengatakan, untuk ke enam prioritas tersebut Pemkot SUkabumi sudah menyiapkan anggaran. Karena, perencanaan itu bagian dari fungsi penganggaran yang sudah disampaikan.
“Jadi setelah enam priorotas itu kemudian kita turunkan proses anggaranya. Meskipun, di tahun ini kita mengalami penurunan anggaran APBD, termasuk anggaran bantuan Gubernur juga alami hal yang sama, tetapi kita akan perkuat dana kompetitifnya di 2024,” aku Fahmi.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Sukabumi, Reni Rosyida Mutmainah, mengungkapkan, ada sekitar 459 usulan dari Musrenbang tingkat Kelurahan.
Kemudian, setelah dilakukan verivikasi dari jumlah tersebut aklhirnya menjadi 347 usulan.
“Hasil verivikasi ada 347 usulan, kemudian 50 usulan tidak kita teruskan karena tidak sesuai dengan kewenagan, dan 30 usulan di tolak karena tidak sesuai dengan isu strategis,” ucapnya.
Ratusan usulan itu, hampir 80 persen lebih ke kegiatan fisik. Sehingga, kata Reni, banyak usulan yang diteruskan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR). Sedangkan untuk memenuhi kebuthan tersebut, pihaknya membutuhkan sekitar Rp148 miliar.
‘Namun akan disesuakan kembali, karena didalam perencaaan pengangarran itu satu saja pendekatan secara partisipat dengan masyarakat. Tapi, kita masih punya pendekatan yang lain. Yaitu, secara top down, teknokratik, dan juga politik kita pertimbangkan untuk komposisi anggaran,” pungkas Reni. (Ardan/Wan/MBI)
