Bandung || MBInews.id — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung launching program Pendidikan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI) yang wajib diikuti seluruh aparatur sipil negara (ASN), bertempat di Gedung Serbaguna Balai Kota Bandung, pada Senin, 22 September 2025.
Program ini merupakan yang pertama kali dijalankan di level pemerintah kota/kabupaten dengan supervisi langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyebut PADI sebagai bentuk pencegahan dini terhadap praktik korupsi di lingkungan pemerintahan.
“Program ini untuk semua ASN di Pemkot Bandung. Bentuk sosialisasi agar kita punya patokan yang jelas, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Kolaborasi dengan KPK ini levelnya sudah sangat struktural,” ujarnya.
Farhan berharap, pelaksanaan PADI dapat meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPI) Kota Bandung. Saat ini skor SPI Bandung masih di bawah target yang ditetapkan KPK.
“SPI kita masih harus dikejar sampai di atas angka 79. Dengan adanya program ini, saya berharap bisa memperbaikinya,” ungkapnya.
Wali Kota Bandung juga menekankan, program PADI harus dijalankan berkelanjutan.
“Setiap tahun wajib ada pendidikan antikorupsi. Harapan saya, siapapun wali kotanya nanti, program ini tidak boleh berganti. Inovasi ini harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana menjelaskan, Kota Bandung menjadi daerah pertama yang meminta langsung agar konten pembelajaran antikorupsi KPK bisa diadopsi.
“Konten dari LMS (Learning Management System) KPK ditransfer ke Bandung, lalu dikembangkan lagi. Hari ini di-launching untuk 16.000 ASN, dari pejabat tinggi hingga staf,” ungkap Wawan.
Menurutnya, dengan mengikuti PADI, seluruh ASN akan memiliki pemahaman yang sama terkait korupsi.
“Kalau pengertiannya sama, pejabat dan pegawai tidak bisa kongkalikong lagi. Target kita jelas, menghapus korupsi di Bandung,” ujarnya.
Program ini tidak hanya berisi teori, tetapi juga pembelajaran mengenai modus korupsi yang terus diperbarui sesuai perkembangan zaman, termasuk yang menggunakan teknologi baru.
“Konten PADI dinamis. Misalnya, modus dengan cryptocurrency, itu akan masuk sebagai pembelajaran. Jadi pemahaman ASN akan selalu relevan dengan kondisi terbaru,” kata Wawan. *red
