Bandung || MBInews.id — Sebanyak 151 pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Perkoperasian yang digelar Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Kota Bandung, bertempat di Hotel Savoy Homann Bandung, pada Selasa, 14 Oktober 2025.
Melalui Bimtek Perkoprasian ini, para peserta diharapkan mampu memperdalam pengetahuan tentang manajemen koperasi, tata kelola yang transparan, pelaporan keuangan digital, serta pengelolaan usaha berbasis komunitas.
Pada kegiatan ini, Wakil Wali Kota Bandung, H. Erwin, S.E., M.Pd yang turut hadir, memberikan motivasi bagi para pengurus KKMP di wilayah Kota Bandung.
Erwin menyampaika, bahwa Bimtek ini sangat penting. Tanpa SDM yang kompeten, koperasi akan sulit beradaptasi dengan perubahan zaman dan tuntutan pasar yang semakin kompleks.
“Koperasi adalah motor penggerak kesejahteraan masyarakat. Koperasi yang kuat berarti masyarakatnya mandiri. Dan koperasi yang profesional berarti ekonomi rakyat berjalan sehat dan berkelanjutan,” tambahnya.
Erwin menilai, penguatan koperasi merupakan bagian dari komitmen Pemkot Bandung untuk mewujudkan visi Bandung Utama: Unggul, Terbuka, Amanah, Maju, dan Agamis.
“Kami terus berupaya menghadirkan kebijakan yang berpihak pada koperasi, termasuk mendorong digitalisasi usaha, memperluas akses pembiayaan, serta mempererat sinergi antara perangkat daerah, camat, lurah, dan masyarakat,” katanya.
Menurutnya, koperasi memiliki peran penting dalam menegakkan semangat gotong royong ekonomi dan menjadi solusi atas tantangan sosial-ekonomi di tingkat wilayah.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari literasi manajerial, keterbatasan modal, kepatuhan terhadap regulasi digital (OSS), hingga partisipasi anggota yang belum optimal.
“Bimtek ini menjadi ruang belajar yang relevan untuk memperkuat manajemen kelembagaan koperasi, menumbuhkan kepemimpinan kolektif, serta menanamkan nilai transparansi dan akuntabilitas,” jelas Erwin.
Sebagian besar koperasi kelurahan saat ini bergerak di bidang penjualan sembako. Harapannya, ke depan akan berkembang menjadi koperasi serba usaha, termasuk simpan pinjam dan pengelolaan aset produktif seperti kolam retensi.
“Selama aset pemerintah belum digunakan, koperasi boleh memanfaatkannya. Tapi kalau nanti dibutuhkan untuk kepentingan publik, tentu akan dikembalikan,” ujar Erwin.
Sementara itu, Kepala Dinas KUKM Kota Bandung, Budhi Rukmana menjelaskan bahwa saat ini sudah ada 33 KKMP yang aktif berjalan di Kota Bandung.
“Paling operasional dan maju itu ada di wilayah Cibaduyut Kidul dan Kopo. Mereka bahkan sudah bekerja sama dengan Bulog, ID Food, dan Pertamina untuk penyediaan sembako dengan harga lebih terjangkau,” tutur Budhi.
Terkait ketersediaan lahan dan tempat usaha, pihaknya kini berkoordinasi dengan BKAD untuk menyiapkan skema pemanfaatan tanah milik Pemda agar koperasi memiliki tempat usaha yang legal dan berkelanjutan. *red
