BANDUNG,Mbinews – DPRD Kota Bandung menekankan perlunya langkah konkret untuk menekan angka kemiskinan di Bojongloa Kaler. Forum Musrenbang RKPD Kecamatan Tahun 2026 menjadi momen strategis menyusun prioritas pembangunan berbasis kebutuhan riil warga.
Forum ini menjadi langkah strategis menyusun prioritas pembangunan untuk menekan angka kemiskinan sekaligus memaksimalkan potensi ekonomi lokal.
Musrenbang diikuti Christian Julianto Budiman, H. Soni Daniswara, S.E., Agus Hermawan, S.A.P., dan Andri Gunawan, S.Ak., S.M., yang membahas berbagai persoalan sosial-ekonomi di tingkat kecamatan.
Berdasarkan data Laci RW, Bojongloa Kaler menjadi kecamatan dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Kota Bandung, yang menjadi perhatian utama DPRD.
Soni Daniswara menekankan perlunya perhatian serius dan langkah konkret untuk keluar dari zona kemiskinan. “Data ini harus menjadi perhatian kita semua. Upaya dan ikhtiar bersama harus dilakukan agar Bojongloa Kaler bisa memperbaiki kondisi ekonomi warganya,” ujarnya.
Sejalan dengan itu, Agus Hermawan menyoroti pentingnya pemberdayaan UMKM kreatif sebagai solusi ekonomi jangka panjang. Pelatihan keterampilan dan dukungan usaha dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Christian Julianto Budiman menambahkan potensi pariwisata lokal sebagai nilai tambah. Ia menilai, kampung toleransi di Bojongloa Kaler memiliki daya tarik unik yang bisa dikembangkan menjadi wisata berbasis masyarakat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi.
Andri Gunawan menegaskan pentingnya pendekatan kearifan lokal dalam penyelesaian masalah sosial. Filosofi musyawarah ala Sunda menjadi landasan bagi pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran.
Dalam forum tersebut, DPRD mencatat 145 usulan dari berbagai OPD yang akan dikawal secara serius, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program agar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Musrenbang Kecamatan Bojongloa Kaler menjadi salah satu tahapan penting dalam penyusunan RKPD Kota Bandung 2027, sekaligus menjadi sarana bagi DPRD dan masyarakat untuk menentukan arah pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
