SUKABUMI,Mbinews.id– Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki menegaskan, komitmen pemerintah kota untuk memastikan kelompok rentan, seperti disabilitas, lansia, perempuan, dan anak-anak, merasakan manfaat pembangunan secara nyata. Menurutnya, mereka bukan sekadar penerima, tetapi bagian tak terpisahkan dari proses pembangunan di sektor infrastruktur, sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
“Disabilitas, lansia, perempuan, dan anak-anak harus benar-benar merasakan denyut nadi ekonomi yang sedang kita perjuangkan,” ujar Ayep, usai membuka Musrenbang khusus kelompok rentan yang digagas Bappeda Kota Sukabumi, Jumat (14/11/2025).
Ayep menekankan, pembangunan bermakna bukan hanya soal gedung megah atau jalan lebar, tetapi menghadirkan kebahagiaan dan kemandirian bagi seluruh warga. Musrenbang, menurutnya, menjadi forum strategis untuk menyerap aspirasi kelompok rentan secara langsung. Ia menegaskan, keberpihakan pada kelompok rentan bukan pilihan, tetapi kewajiban moral dan konstitusional.
“Dengan kolaborasi dan keterbukaan, Musrenbang ini menjadi langkah penting menuju Sukabumi yang ramah, inklusif, dan berkeadilan,” tambahnya.
Ayep juga menyoroti tantangan fiskal daerah. Meski terjadi pemotongan transfer pusat, ia menilai hal itu justru menjadi pemacu bagi pemerintah untuk bekerja lebih keras. Akhir tahun ini, Pemkot akan mengevaluasi kinerja seluruh OPD 2025 dan memetakan rencana kerja 2026.
“Kalau kinerjanya kurang baik, siap-siap saya rotasi. Rotasi dilakukan berdasarkan kompetensi,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Sukabumi, Mohamad Hasan Asari, menyebut pembangunan daerah harus seimbang antara fisik dan nonfisik. Musrenbang inklusif menghadirkan 36 komponen masyarakat, termasuk sekolah SLB, untuk menggali aspirasi kelompok rentan.
“Hasil masukan komunitas ini akan diintegrasikan dalam berbagai kebijakan, termasuk pengembangan angkutan umum ramah bagi disabilitas, lansia, perempuan, dan anak. Aspek sosial dan pemenuhan hak-hak mereka tetap menjadi prioritas lintas sektor,” jelas Hasan.
Musrenbang inklusif yang rutin digelar ini juga menjadi bagian dari upaya pembangunan berkelanjutan. Kegiatan ini membantu penyusunan program pembangunan 2027, sementara usulan untuk 2026 sedang difinalisasi menjelang pengesahan RKPD pada Juli 2026.
“Untuk hal-hal mendesak, kami lakukan proses USG untuk menentukan prioritas yang berdampak nyata bagi kenyamanan masyarakat,” pungkas Hasan.ardan/wan/mbi.
