DPMPTSP Kota Sukabumi Tuntaskan Empat Pengaduan Perizinan, Ratusan Warga Manfaatkan Layanan Informasi
- account_circle mbiredaktur
- calendar_month 4 jam yang lalu
- visibility 51
- comment 0 komentar
- print Cetak

Kepala Bidang Informasi dan Pengaduan DPMPTSP Kota Sukabumi, Fifik Akhmad Taufik.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
SUKABUMI,Mbinews.id– Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Sukabumi mencatat, sebanyak empat pengaduan masyarakat terkait persoalan perizinan dan aktivitas usaha selama periode Januari hingga Oktober 2026. Seluruh laporan yang disampaikan melalui kanal pengaduan resmi maupun call center tersebut dipastikan telah ditindaklanjuti dan diselesaikan.
Kepala Bidang Informasi dan Pengaduan DPMPTSP Kota Sukabumi, Fifik Akhmad Taufik, mengatakan, empat pengaduan tersebut mencakup persoalan pembangunan ruko, keberadaan tiang jaringan internet, aktivitas warung kopi (warkop) di kawasan bekas Pabrik Cap Gan, serta pembangunan lantai empat di tempat kebugaran Fasttrack.
“Selama Januari hingga Oktober 2026, kami menerima empat pengaduan masyarakat. Alhamdulillah, seluruh pengaduan tersebut sudah ditindaklanjuti dan tuntas diselesaikan,” ujar Pipik kepada wartawan, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, selain menangani pengaduan, DPMPTSP Kota Sukabumi juga menerima ratusan permintaan informasi dari masyarakat. Pertanyaan yang paling banyak disampaikan berkaitan dengan keberadaan tenant atau gerai layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP), termasuk jenis layanan dan jadwal operasional masing-masing tenant.
“Ada ratusan masyarakat yang menanyakan tenant apa saja yang tersedia di MPP. Kami juga memberikan informasi mengenai jadwal pelayanan seluruh tenant agar masyarakat bisa menyesuaikan waktu ketika membutuhkan layanan,” ungkapnya.
Fifik menjelaskan, pengelolaan informasi dan pengaduan merupakan bagian dari upaya mewujudkan keterbukaan informasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal tersebut juga menjadi implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Untuk mempermudah akses masyarakat, DPMPTSP telah menyediakan sejumlah saluran pengaduan yang terintegrasi. Masyarakat dapat menyampaikan keluhan secara langsung di Mal Pelayanan Publik, melalui aplikasi khusus, layanan WhatsApp, maupun akun media sosial resmi instansi tersebut.

Kepala Bidang Informasi dan Pengaduan DPMPTSP Kota Sukabumi, Fifik Akhmad Taufik , Bersama Staff nya, Saat Mencatat Jumlah Aduan Persoalan Perizinan dan Akttivitas UsahaYang Masuk Dari Masyarakat.
Ia menegaskan, Bidang Informasi dan Pengaduan memiliki peran strategis sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah daerah, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
Selain menerima dan menindaklanjuti keluhan, bidang tersebut juga bertanggung jawab memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, jelas, dan mudah dipahami sebelum maupun selama proses pengurusan perizinan.
Informasi yang diberikan meliputi persyaratan administrasi, tahapan prosedur, hingga jangka waktu penyelesaian setiap jenis layanan. DPMPTSP juga berkewajiban menyosialisasikan kebijakan terbaru kepada masyarakat dan pelaku usaha agar proses perizinan berjalan lebih transparan dan memberikan kepastian pelayanan.
“Kami juga merumuskan dan mengelola sistem informasi pelayanan perizinan agar mudah diakses oleh masyarakat. Dengan begitu, masyarakat maupun pelaku usaha bisa memperoleh informasi yang dibutuhkan tanpa mengalami kesulitan,” jelasnya.
Ke depan, DPMPTSP Kota Sukabumi berkomitmen memperkuat fungsi pelayanan informasi dan pengaduan melalui penerapan standar operasional prosedur (SOP) dalam merespons setiap laporan masyarakat.
Fifik berharap, optimalisasi kanal informasi dan pengaduan tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah, sekaligus menciptakan iklim pelayanan perizinan yang semakin kondusif bagi kegiatan usaha dan investasi di Kota Sukabumi.
“Harapan kami, Bidang Informasi dan Pengaduan dapat terus berperan dalam mewujudkan pelayanan perizinan yang transparan, responsif, serta bebas dari praktik pungutan liar,” pungkasnya.ardan/mbi.
- Penulis: mbiredaktur



Saat ini belum ada komentar