Jangan Sampai MBG Ganggu Harga Pangan, Farhan Perintahkan SPPG Diawasi

BANDUNG, Mbinews  – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bandung tidak akan dibiarkan berjalan tanpa pengawasan pemerintah daerah. Mulai dari legalitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), keamanan makanan, ketersediaan bahan pangan, hingga pengelolaan limbah, seluruh aspek operasional program tersebut akan menjadi perhatian serius Pemkot Bandung.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan, pemerintah daerah tidak akan mengambil posisi sebagai operator maupun pengelola SPPG. Pemkot Bandung memilih menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan program strategis pemerintah pusat itu berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

“Sejak awal, Pemerintah Kota Bandung di bawah kepemimpinan saya sebagai wali kota sudah memutuskan bahwa baik wali kota maupun Pemerintah Kota Bandung tidak akan menjadi ‘pemain’ dan pelaksana dari MBG atau yang mengoperasikan SPPG. Kita akan menjadi wasit yang adil,” tegas Farhan saat Apel Mulai Bekerja di Plaza Balai Kota Bandung, Senin (2/11/2026).

Menurut Farhan, pengawasan MBG tidak boleh hanya terpaku pada makanan yang dibagikan kepada penerima manfaat. Tata kelola program secara menyeluruh juga harus diperhatikan, terutama karena kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar berpotensi memengaruhi pasokan dan stabilitas harga di pasaran.

Ia mengingatkan, sejumlah komoditas seperti cabai dan daging ayam memiliki tingkat kerentanan harga cukup tinggi. Peningkatan permintaan untuk memenuhi kebutuhan operasional SPPG harus diantisipasi agar tidak mengganggu ketersediaan pangan bagi masyarakat umum.

Perizinan SPPG hingga Keamanan Pangan Diperketat

Sebagai langkah konkret, Farhan menginstruksikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk meninjau seluruh perizinan SPPG di Kota Bandung. Pemeriksaan tersebut harus dilakukan melalui koordinasi dengan koordinator wilayah Badan Gizi Nasional (BGN).

Sementara itu, Dinas Perdagangan dan Perindustrian diminta mengidentifikasi kebutuhan bahan makanan serta memetakan rantai pasokan yang digunakan SPPG. Langkah ini penting untuk memastikan operasional program tidak mengganggu distribusi dan ketersediaan bahan pangan di pasar.

Pengawasan juga diarahkan pada aspek kesehatan dan keamanan pangan (food safety). Dinas Kesehatan bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian diminta memastikan kualitas bahan makanan, proses penanganan dan pengolahan, hingga pendistribusian makanan ke sekolah-sekolah.

Di sisi penerima manfaat, Dinas Pendidikan bertanggung jawab memastikan makanan diterima seluruh sekolah dengan baik. Pengelolaan sisa makanan juga menjadi perhatian agar program MBG tidak justru menambah persoalan sampah.

Adapun Dinas Lingkungan Hidup diminta memastikan limbah yang dihasilkan dari aktivitas SPPG dikelola secara tepat dan terintegrasi dengan program pengelolaan sampah Kota Bandung, termasuk gerakan Gaslah.

Camat Diberi Kewenangan Awasi SPPG

Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kota. Farhan juga memberikan kewenangan penuh kepada para camat untuk memantau langsung pelaksanaan SPPG di wilayah masing-masing.

Apabila ditemukan kejanggalan, anomali, atau indikasi penyimpangan, camat diminta segera mencatat dan melaporkannya kepada pihak terkait.

“Para camat, saya beri kewenangan penuh untuk melakukan pengawasan pelaksanaan SPPG. Apabila menemukan anomali, penyimpangan, catat dan laporkan,” tegasnya.

Sementara itu, para lurah diminta memastikan seluruh kelompok penerima manfaat mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya. Sasaran program tersebut meliputi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Farhan berharap pembagian peran antarperangkat daerah, camat, dan lurah dapat memastikan pelaksanaan MBG berlangsung tertib, aman, dan tepat sasaran.

Dengan pengawasan berlapis tersebut, Pemkot Bandung ingin memastikan program MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga memenuhi standar keamanan pangan, memiliki tata kelola yang baik, serta tidak menimbulkan persoalan baru pada rantai pasok dan lingkungan.