Pemkot Sukabumi Terima Rekomendasi Pembangunan Bapas, Perkuat Layanan Pemasyarakatan
- account_circle mbiredaktur
- calendar_month 2 jam yang lalu
- visibility 34
- comment 0 komentar
- print Cetak

foto dokpim kota sukabumi
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
SUKABUMI,Mbinews.id – Pemerintah Kota Sukabumi, Jawa Barat, memperoleh dukungan pemerintah pusat untuk merealisasikan pembangunan Balai Pemasyarakatan (Bapas). Dukungan tersebut tertuang dalam rekomendasi kebijakan strategis yang diserahkan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) kepada sejumlah pemerintah daerah.
Rekomendasi tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, dalam kegiatan penyerahan salinan rekomendasi kebijakan strategis di Flores Ballroom, Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Ayep mengatakan, salah satu agenda strategis yang akan ditindaklanjuti Pemerintah Kota Sukabumi adalah pembangunan Bapas di wilayahnya. Kehadiran fasilitas tersebut dinilai penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan pembimbingan dan pendampingan kemasyarakatan.
“Alhamdulillah, Pemerintah Kota Sukabumi telah menerima salinan rekomendasi kebijakan dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Salah satu kebijakan yang akan ditindaklanjuti di Kota Sukabumi adalah pembangunan Balai Pemasyarakatan. Selanjutnya, kami menunggu proses pembangunan tersebut,” ujar Ayep, dikutip dari situs resmi pemkotsukabumi.
Menurutnya, keberadaan Bapas memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Lembaga ini bertugas memberikan pendampingan, pembimbingan, serta pengawasan terhadap klien pemasyarakatan.
Dengan adanya Bapas di Kota Sukabumi, pelayanan pemasyarakatan diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan mudah dijangkau masyarakat. Selain itu, fasilitas tersebut juga diharapkan mendukung proses reintegrasi sosial bagi warga binaan dan klien pemasyarakatan agar dapat kembali beradaptasi di lingkungan masyarakat.
Penyerahan rekomendasi kebijakan strategis tersebut merupakan bagian dari koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memperkuat implementasi kebijakan di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan.
Dalam kegiatan yang sama, sejumlah kepala daerah dan perwakilan pemerintah provinsi turut menerima rekomendasi serupa. Di antaranya Bupati Karimun, Bupati Kepulauan Meranti, serta perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Bali, dan Sulawesi Utara.
Bagi Pemkot Sukabumi, rekomendasi tersebut menjadi landasan awal untuk memperkuat koordinasi dan sinergi dengan pemerintah pusat dalam menindaklanjuti rencana pembangunan Bapas.
Meski demikian, realisasi pembangunan fasilitas tersebut masih memerlukan tindak lanjut melalui tahapan koordinasi dan proses pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemkot Sukabumi berharap pembangunan Bapas dapat memperkuat ekosistem pelayanan pemasyarakatan di daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.ardan/wan/mbi.
- Penulis: mbiredaktur



Saat ini belum ada komentar