Breaking News
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.

Posko Pemprov Jabar Wujud Kepedulian Pemerintah Terhadap Korban Gempa Cianjur

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Jumat, 2 Des 2022
  • visibility 107
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

CIANJUR, MBInews.id – Keberadaan Posko Pemprov Jabar merupakan, wujud kepedulian pemerintah kepada korban terdampak bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Ida Wahida Hidayati di Posko Pemprov Jabar Bencana Gempa Cianjur  di Kecamatan Pacet.

Ida menjelaskan, saat ini pemerintah baik ditingkat kabupaten/kota, provinsi sampai pusat tengah berupaya memberikan segala bentuk bantuan bagi para korban gempa bumi cianjur.

“Insya Allah bantuan pasti banyak dari Pemerintah kabupaten kota provinsi bahkan pemerintah pusat bahkan dari negara lain pun sudah berdatangan” ucap Ida, Kamis (1/12/2022).

Ida menambahkan, seperti yang telah dikatakan Presiden Republik Indonesia bahwa rumah masyarakat yang mengalami kerusakan akibat bencana gempa akan mendapatkan bantuan dari pemerintah.

“Pak Presiden sudah mengatakan bahwa untuk penggantian rumah yang rusak berat itu akan diberikan sumbangan 50 juta untuk rusak sedang 25 juta untuk rusak ringan 10 juta mudah-mudahan bisa terealisasi”katanya.

Lebih lanjut Ida menyatakan, Posko Pemprov Jabar Bencana Gempa Cianjur akan berlangsung hingga situasi dan kondisi pasca bencana gempa dinyatakan kembali pulih.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mendirikan Posko Pemprov Jabar Bencana Gempa Cianjur di sejumlah kecamatan terdampak, salah satunya di  Kecamatan Pacet. Posko tersebut berlokasi di kawasan UPTD Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan Wilayah Selatan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat.

Adapun selaku _leading sector_ adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat bersama Sekretariat DPRD (Setwan), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat.

Humas DPRD Jabar

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Hari Kedua Operasi Zebra Lodaya, Petugas Bagikan Ratusan Masker

    Hari Kedua Operasi Zebra Lodaya, Petugas Bagikan Ratusan Masker

    • calendar_month Selasa, 16 Nov 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 84
    • 0Komentar

    SUKABUMI, Mbinews.id – Hari kedua pelaksanaan Operasi Zebra Lodaya 2021, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Sukabumi Kota, melakukan pembagian ratusan masker di beberapa titik keramaian yang ada di Kota Sukabumi, Selasa (16/11/2021). “Hari ini, kami melakukan giat Operasi Zebra Lodaya 2021 di tiga titik. Bundaran Adipura, di Simpang Mandiri dan di depan Gereja HKBP,” ujar […]

  • 30 Ribu Kendaraan di Kota Sukabumi Terancam Dihapus dari Data Regident

    30 Ribu Kendaraan di Kota Sukabumi Terancam Dihapus dari Data Regident

    • calendar_month Rabu, 14 Des 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 94
    • 0Komentar

    SUKABUMI, Mbinews.id – Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (Samsat) Kota Sukabumi mencatat ada sekitar 30 ribu kendaraan bermotor di Kota Sukabumi yang tidak membayar pajak. Hal tersebut tentunya  membuat kendaraan terancam dihapus dari data registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor (regident ranmor), Rabu (14/12). Kepala Samsat Kota Sukabumi, Iwan Juanda mengatakan, berdasarkan data terbaru harian, tercatat […]

  • DKP3 Kota Sukabumi Jamin Stok Pangan Sampai Akhir Tahun 2019 Aman

    DKP3 Kota Sukabumi Jamin Stok Pangan Sampai Akhir Tahun 2019 Aman

    • calendar_month Jumat, 27 Des 2019
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 75
    • 0Komentar

    SUKABUMI, MBInews.id –  Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) kota Sukabumi menjamin, jika stok pangan sampai akhir tahun 2019 aman. Meskipun saat ini stok pangan di kota hanya memenuhi 23,88 persen untuk kebutuhan konsumsi, sedangkan kalau beras hanya mampu 39 persen. Sehingga untuk memenuhi kekurangan tersebut, mengandalkan pasokan dari luar. “Kalau pangan asli diproduksi […]

  • Tokoh Radio Dan Pers Wan Abas Wafat, Pemkot Bandung Berduka

    Tokoh Radio Dan Pers Wan Abas Wafat, Pemkot Bandung Berduka

    • calendar_month Senin, 25 Apr 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 88
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung turut berduka cita atas wafatnya, H. Wawan Abas Hernawan di RS Santosa, Sabtu 23 April 2022. Almarhum yang biasa disapa dengan Wan Abas merupakan mantan Direktur Radio PRFM Bandung. Ia juga merupakan mantan wartawan Pikiran Rakyat. “Pemkot Bandung turut berduka cita atas wafatnya H. Wawan Abas Hernawan. Semoga […]

  • Ketua DPRD Kota Bandung, Berharap GEKRAFS Mampu Munculkan Kekhasan Ekonomi Kreatif Bandung

    Ketua DPRD Kota Bandung, Berharap GEKRAFS Mampu Munculkan Kekhasan Ekonomi Kreatif Bandung

    • calendar_month Sabtu, 28 Des 2024
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 81
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews — Ketua DPRD Kota Bandung, H. Asep Mulyadi, S.H., menghadiri perayaan HUT Ke-3 Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (GEKRAFS) Jabar, di Ludo Café Komplek Kiara Artha Park, Kota Bandung, Senin (23/12/2024). Kang Asmul, begitu Asep biasa dikenal, mengapresiasi kegiatan GEKRAFS sebagai wadah para penggerak ekonomi kreatif di Jawa Barat. Selain itu, dengan adanya GEKRAFS, […]

  • Pemerintah Kota Bandung Dalam Penegakan Perda Kawasan Tanpa Rokok Belum Maksimal

    Pemerintah Kota Bandung Dalam Penegakan Perda Kawasan Tanpa Rokok Belum Maksimal

    • calendar_month Minggu, 3 Nov 2024
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 83
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews — Anggota DPRD Kota Bandung Rendiana Awangga Mengatakan , Perda (Peraturan Daerah) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Belum Maksimal di laksanakan di Kota Bandung. Padahal Perda tersebut ,disahkan tahun 2021.Hal itu dikatakan kepada wartawan, Kamis (31/10/2024). Lebih Lanjut Anggota DPRD Kota Bandung memgatakan, Pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah KTR kurang maksimal, terbukti masih banyak […]

expand_less