Wakil Wali Kota Bandung: Pemerintah Bertanggung Jawab Pastikan Pembangunan dan Tata Ruang Berjalan Efektif dan Berkelanjutan
- account_circle Admin01
- calendar_month Jumat, 10 Okt 2025
- visibility 45
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Bandung || MBInews.id — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berkomitmen untuk memastikan layanan di bidang pembangunan dan tata ruang berkualitas dan keberlanjutan di Kota Bandung.
Komitmen ini disampaikan oleh Wakil Wali Kota Bandung, H. Erwin, S.E., M.Pd. dalam talkshow bersama Radio Sonata, pada Kamis, 9 Oktober 2025.
“Sebagai pemerintah, kami bertanggung jawab memastikan semua layanan di bidang pembangunan dan tata ruang berjalan efektif, transparan, dan berkelanjutan,” ujar Erwin.
Wakil Wali Kota Bandung menjelaskan, bahwa Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi, dan Tata Ruang (Diciptabintar) memang merupakan dinas teknis, namun Pemkot Bandung memberi dukungan penuh melalui kebijakan, anggaran, dan pengawasan agar fungsinya tidak hanya administratif.
“Kami ingin Diciptabintar tidak sekadar mengurus izin, tapi juga bisa mengontrol kualitas pembangunan di kota ini,” katanya.
Lebih lanjut, kata Erwin, Pemkot Bandung juga mendorong kerja sama lintas dinas agar penataan kota semakin selaras.
“Misalnya, saat Diciptabintar mengatur zonasi, harus nyambung dengan Dinas Lingkungan Hidup, PUPR, dan Perhubungan. Ke depan, kami ingin semua sistem makin transparan dan digital supaya masyarakat bisa ikut memantau pembangunan secara langsung,” jelasnya.
Erwin menyampaikan, masyarakat kini bisa melaporkan aduan terkait pembangunan atau izin bangunan dengan mudah.
“Sekarang kita punya saluran pengaduan yang bisa diakses lewat aplikasi, media sosial, atau langsung ke kelurahan. Setiap laporan akan diproses cepat supaya tidak berkembang jadi konflik,” tuturnya.
Selain itu, Pemkot Bandung rutin melakukan sosialisasi sebelum izin dikeluarkan agar warga memahami aturan dan dampaknya.
“Kalau pun sudah ada masalah, Pemkot turun langsung jadi mediator, mempertemukan warga, pengembang, dan dinas terkait agar semua pihak mendapat solusi yang adil dan transparan,” tambahnya.
Erwin juga mengingatkan, pembangunan tanpa izin bisa menimbulkan dampak jangka panjang seperti kemacetan, banjir, atau tata kota yang semrawut.
“Karena itu, kami akan memperkuat sistem monitoring dan penegakan hukum agar semua pembangunan benar-benar tertib,” tegasnya.
Erwin berharap, Diciptabintar semakin kuat dan kolaborasi antar OPD semakin solid.
“Kota Bandung makin kompleks, jadi butuh dinas yang tangguh dan adaptif. Penataan jalan, drainase, dan ruang kota harus sinkron,” ungkapnya.
“Kami berharap warga Bandung ikut jadi pengawas bersama lewat akses data terbuka dan kanal pelaporan. Kalau semua terlibat, Bandung akan makin nyaman untuk semua,” imbuhnya. *red
- Penulis: Admin01
Saat ini belum ada komentar