JAKARTA, MBInews.id – Pidato Perdana Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai dilantik untuk periode keduanya, Minggu (20/10) di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi sorotan berbagai kalangan tak tekecuali Anggota DPR-RI TB Hasanuddin.
Politisi PDI Perjuangan itu menyebut pidato Jokowi sangat relevan dan harus menjadi pedoman masyarakat terutama para pembantunya. ”Pidato ini menarik dan mencerminkan visi Presiden Jokowi untuk meneruskan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan rakyat Indonesia,” tegas Purnawirawan TNI itu.
TB Hasanuddin menyoroti pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang diperlukan mengingat Indonesia ke depan akan menghadapi persaingan yang cukup berat di wilayah Asia, terutama Asia Tenggara. Sementara untuk infrastruktur, Indonesia masih memerlukan pembangunan yang berkelanjutan dalam konteks memberikan fasilitas kepada pelaku-pelaku ekonomi.
“Termasuk juga dapat dimanfaatkan untuk konektivitas sehingga antara produsen dan pasar semakin dekat,” jelas TB Hasanuddin.Pria yang pernah menjabat sebagai Sekretaria Militer ini juga menyoroti tentang regulasi terkait lapangan pekerjaan dan investasi.
TB Hasanuddin menyebut pentingnya undang-undang tentang ketenagakerjaan yang lebih akomodatif terhadap masyarakat dan kemudahan dalam mengakses informasi lapangan kerja.
TB Hasanuddin mengamini pidato Presiden tentang struktur birokrasi yang perlu direstrukturisasi agar jenjang kepangkatan eselon tidak terlalu panjang dan berbelit-belit. “Panjangnya struktur birokrasi akan berakibat lamanya proses perizinan, rumitnya prosedur administratif, dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh rakyat,” tegas TB. Hasanuddin.
Terkait dengan transformasi ekonomi, mantan Pimpinan Komisi 1 DPR RI ini mengusulkan pentingnya hilirisasi sehingga sumber daya alam Indonesia memiliki nilai tambah dan keuntungan yang lebih besar bagi rakyat. “Selain itu, rakyat harus dilibatkan dalam proses dari hulu ke hilir agar menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. Menjual bahan mentah secara langsung, hanya akan menguntungkan pihak ketiga,” tukas TB.Hasanuddin.
Seperti diketahui, usai dilantik bersama Wakil Presiden K.H Maruf Amin, Jokowi langsung menyampaikan pidato. Ada lima poin yang menjadi fokus prioritas kebijakan pemerintahan Jokowi-Maruf Amin, antarlai Pembangunan SDM, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan regulasi terkait lapangan kerja, UMKM, dan investasi. Selanjutnya adalah rasionalisasi birokrasi, penyederhanaan struktur dan terakhir transformasi ekonomi, dari ekonomi berbasis SDA ke manufaktur.(TB)
Panglima TNI Hadiri Sidang Paripurna MPR RI Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI
(Panglima TNI Marsekal TNI Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, S.I.P., bersama Kapolri Jenderal Pol. Prof. H.M. Tito Karnavian, Ph.D., Kasal Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, S.E., M.M., Kasau Marsekal TNI Yuyu Sutisna, S.E., M.M. dan Wakasad Letjen TNI Tatang Sulaeman, menghadiri Sidang Paripurna MPR RI pelantikan Presiden RI Ir. H. Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Prof. Dr. K.H. Ma’ruf Amin periode 2019-2024, bertempat di Gedung Nusantara MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2019).
Segenap pimpinan dan keluarga besar Pusat TNI – POLRI – BIN mengucapkan Selamat atas Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo, dan Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin, Periode 2019 – 2024. Bersama, Indonesia Maju! Amin..Amin…Amin (Iwan**)
