SUKABUMI, MBInew.id – Sejumlah tokoh pergerakan ormas Islam Sukabumi, yang tergabung dalam Kesatuan Aktivis Muslim Sukabumi (KAMUS) mendatangi Polres Sukabumi Kota menyatakan sikap keprihatinan terhadap penembakan 6 orang yang ditembak oleh anggota kepolisian Polda Metro Jaya.
Sekitar 30 orang, beraudensi dengan Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sumarni menyampaikan sikapnya menuntut Kapolri untuk terbuka dalam penanganan kasus 6 orang ditembak mati.
“Prihatin dan mengecam atas tragedi tersebut, karena diduga telah melanggar hak azazi manusia (Ham) yang sangat jelas tidak dibenarkan apa pun alasannya,” ujar Koordinator KAMUS H. Faturrahman.
Lanjutnya “Tegakkan hukum yang berkeadilan dan usut tuntas serta meminta pertanggungjawaban kepada semua yang terlibat dalam tragedi tersebut, sesuai dengan hukum yang berlaku di negara Kesatuan Republika Indonesia. Sehingga tragedi tersebut menjadi yang terakhir dan tidak boleh terulang kembali,” tuturnya.
Tidak hanya itu , Kamus juga menuntut kepada Kapolri untuk membebaskan Habib Rizik Shihab dan 5 lainnya dari jeratan hukum yang dianggap tidak adil.
“Demi citra kepolisian sebagai lembaga negara , maka kami meminta kepada kepolisian untuk segera membebaskan Habib Muhammad Rizieq Shihab dan tersangka 5 lainnya dari semua tuntutan,” tegas H. Fatur yang juga pernah Menjabat Ketua DPW FPI Kota Sukabumi.
Selain dari itu, Kamus juga meminta kepada Komnas HAM untuk mengusut tuntas peristiwa tewasnya 6 anggota laskar khusus FPI yang terjadi di Km. 50 Tol Cikampek- Karang.
“Segera bentuk tim pencari fakta investigasi yang indefenden dan kredibel, sehingga permasalahan tersebut bisa terang benderang serta transparan dan tidak ada sakwa sangka terhadap semua pihak,” pungkasnya.
Sementara itu Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sumarni mengatakan pihaknya meminta untuk terlebih dahulu menunggu hasil penyelidikan.
“Kasusnya kan masih dalam tahapan penyidikan dan kita belum mengetahui secara utuh. Jadi ditunggu saja hasilnya,” ucapnya.
“Kami juga mengajak kepada semua elemen masyarakat untuk menjaga kondusifitas dan tentunya menetapkan protokol kesehatan,” imbuhya. (Dian/Mbi)
