JAKARTA – Stop TB Partnership Indonesia (STPI) menyelenggarakan “Dialog Multistakeholder untuk Penguatan Peran Organisasi Masyarakat Sipil dan Komunitas dalam Perawatan Pengobatan Orang Dengan TBC Resisten Obat (RO)” pada Selasa 28 Februari 2023 di Hotel Royal Kuningan secara hybrid. Pertemuan ini bertujuan untuk mengidentifikasi situasi, tantangan dan peluang, serta input rencana tindak lanjut untuk memperkuat peran OMS dan komunitas mengimplementasikan perawatan pengobatan TBC RO yang berkualitas serta berpusat pada pasien sesuai rekomendasi WHO. Pertemuan ini dihadiri oleh Kementerian Kesehatan RI dan beberapa Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) seperti Perhimpunan Organisasi Penyintas (POP) TB Indonesia, Pejuang Tangguh (PETA), Jejaring Riset TB (JetSet TB), USAID Indonesia, WHO Indonesia, KOPI TB Indonesia, PR Konsorsium Penabulu-STPI, PPTI, Rekat Peduli Indonesia, Yayasan Terus Berjuang (Terjang) Jawa Barat, Yayasan Kareba Baji Sulawesi Selatan, Inisiatif Lampung Sehat dan media.
Ketua Koalisi Organisasi Profesi (KOPI) TB Indonesia, Dr. dr. Erlina Burhan, M.Sc., Sp.P(K) menyampaikan, “Pengobatan TBC RO saat ini sudah ada paduan jangka pendek dengan paduan baru yang membutuhkan waktu pengobatan 9 bulan saja, disebut pengobatan BPaL (Bedaquiline, Pretomanid, dan Linezolid)”. Dokter spesialis paru-paru tersebut memberikan saran bahwa Dinas Kesehatan setempat diharapkan dapat meningkatkan kuantitas dan kualitasp rogram penanggulangan TBC secara khusus dan berkelanjutan serta bagi OMS menjembatani komunikasi antar komunitas agar saling bekerja sama dalam melaksanakan program penanggulangan TBC dan memperkaya program yang sudah ada dan sudah berjalan sekaligus melibatkan Pemerintah Daerah dan Media.
Saat ini, Indonesia sedang melakukan uji coba pengobatan TBC RO dengan panduan baru (BPaL) di delapan kota dalam konteks penelitian operasional sejak Agustus 2022 sampai dengan Juni 2023. Telah terdapat 4 pasien TBC-RO yang dinyatakan sembuh dengan pengobatan BPaL ini*.
Seorang penyintas TBC RO, Aryudit, menyampaikan pengalamannya berobat dengan paduan BPaL. Awal mulanya, Ia melakukan pemeriksaan ke klinik kesehatan dan terdiagnosa TBC Sensitif Obat (SO) yang perlu menjalani pengobatan 6 bulan. Namun, setelah 5 bulan pertama pengobatan, Ia merasa sudah sehat dan memutuskan untuk berhenti minum obat tanpa melakukan kontrol ke klinik. Beberapa bulan setelahnya, kondisinya berkembang menjadi TBC RO dan harus memulai pengobatan BPaL di RS Persahabatan selama 9 bulan. Selama menjalani pengobatan BPaL, Aryudit mengalami efek samping ringan, “Awal-awal pengobatan saya tidak merasakan efek samping sama sekali, namun, setelah di akhir-akhir mulai merasa nyeri sendi. Selama saya menjalani pengobatan, saya beruntung karena tetap mendapatkan dukungan keluarga”, tambahnya.
Dalam pertemuan ini, Budi Hermawan, selaku Ketua Perhimpunan Organisasi Pasien TBC, menyampaikan, “Saat ini sudah ada obat-obatan BPaL yang dapat menyembuhkan pasien, tidak lagi harus 24 bulan dan tanpa suntikan seperti saya dulu. Namun, dukungan sosial bagi pasien TBC RO oleh pendidik sebaya tetap diperlukan untuk memotivasi pasien menuntaskan pengobatannya”.
Efek samping obat (ESO) menjadi salah satu permasalahan utama timbulnya pasien mangkir atau lost to follow up (LTFU) terutama pada pasien TBC RO. Maka dari itu, peran komunitas sangat diperlukan untuk memperkuat penanggulangan TBC RO. Barry Adhitya selaku Program Manager PR Konsorsium Komunitas Penabulu-STPI menyampaikan dari 1.441 pasien TBC RO yang didampingi oleh relawan komunitas pada tahun 2022, 4% diantaranya mangkir dalam 6 bulan pertama pengobatan, kondisi ini merupakan penurunan dari 6% di tahun 2021. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya peran serta komunitas yang berjalan di lapangan, namun, jumlah Manajer Kasus (MK) atau Patient Supporter (PS) belum memenuhi kebutuhan sejalan dengan penambahan Rumah Sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan primer yang melayani TBC TO. Namun, komunitas juga berperan memberikan dukungan terhadap pasien melalui hotline TBC RO dan laportbc.id.
Yoana Anandita, SKM mewakili WHO Indonesia menyampaikan bahwa Organisasi Penyintas (OPT) dan OMS serta komunitas dapat berperan dalam peningkatan literasi dan edukasi terkait TBC, pengobatan HAM dan Gender, dukungan sosial, pemberdayaan masyarakat, advokasi, menghimpun anggaran dari berbagai sumber dll. Selain itu, komunitas juga perlu mulai terlibat dalam manajemen efek samping obat yang dialami pasien TBC RO untuk mengurangi risiko dan menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Paran Sarimita Winarni, S.I.Kom selaku anggota WHO Civil Society Task Force dan Wakil Ketua regional Green Light Committee SEARO, menerangkan komunitas dapat memberikan umpan balik kepada pemegang kebijakan dan layanan TBC-RO, terlibat dalam pemantauan efek samping obat dan monitoring regimen baru, memfasilitasi komunikasi pasien dengan penyedia layanan TBC RO, melakukan penjangkauan kesadaran tentang TBC melalui media yang dimiliki, ikut terlibat dalam perumusan kebijakan dan guideline tentang TBC-RO, melakukan advokasi dalam pendanaan untuk TBC-RO dan mengawal kebijakan dari level nasional ke akar rumput.
dr. Henry Diatmo, MKM selaku Direktur Eksekutif Stop TB Partnership Indonesia (STPI) menyampaikan harapannya, “Dengan berkembangnya inovasi dan teknologi kesehatan yang direkomendasikan WHO, seperti pengobatan TBC RO baru dari BPaL, peranan komunitas harus ditingkatkan baik dari aspek literasi medis terkait pengobatan maupun dalam proses pendampingan”. (Rls/STPI)
