BANDUNG,Mbinews — Masa sidang reses , Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Aswan Asep Wawan, mendapat aspirasi dari Perumahan Kompleks Vijaya Kusuma Permai RW 16 Kecamatan Cibiru, Kota Bandung terkait masalah Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di wilayahnya.
Sehingga Senin, 5 Mei 2025, Aswan bersama Dinas terkait dan pihak kelurahan langsung meninjau lokasi yang dikeluhkan warga.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung mengatakan aspirasi dari RW 16 mengenai fasum/ fasos yang belum diberikan kepada Pemerintah Kota Bandung oleh pihak pengembang. Langsung di tindaklanjuti ke Dinas terkait. Hasil kesepakatan warga saat ini sudah dibentuk forum warga dan setelah 35 tahun warga Vijaya Kusuma menanti penyerahan fasum fasos ini. akan kawal terus hingga tuntas karena ini untuk kebaikan warga juga.
DPRD Kota Bandung , mendorong agar proses serah terima antara pihak pengembang dan Pemerintah Kota Bandung , segera dilakukan.Agar beberapa program dari Pemerintah Kota Bandung dapat dinikmati masyarakat yang sudah membayar pajak.
Kabid DPKP Kota Bandung mengatakan , seminggu sudah beres langsung pengukuran selesai , nanti ada pemasangan plang beberapa titik lokasi seperti GOR , ruko-ruko yang tanpa ada sertifikat, terus taman, jalan-jalan, penerangan, dan sebagainya harus sudah diserahkan segera ke Pemerintah Kota Bandung karena warga kan sama bayar pajak. Tetapi selama ini belum dapat dapat bantuan dari pemerintah karena dikarenakan kendala belum adanya penyerahan PSU dari pengembang ke pemerintah Kota Bandung,” ujar Asep Wawan.
Terkait nasib beberapa bangunan yang berada di lahan fasum, Aswan berharap ada jalan tengah yang disepakati oleh pemilik bangunan dan pihak RW, sehingga tidak ada pembongkaran yang dilakukan.
Kita win-win solution, lah, jangan sampai ada pembongkaran. Tetapi intinya nanti mungkin ya ada kesepakatan dari dilakukan kedua belah pihak,” katanya.
Maraknya kasus serupa, pihaknya siap mengawal setiap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Sebab, ia menemukan banyak kasus serupa.Karena ini bagian tugas tupoksi Dewan di DPRD Kota Bandung beberapa kasus akan usulkan (perbaikan fasilitas publik) juga terkendala dengan belum ada penyerahan fasum, fasos dari pihak pengembang kepada Pemerintah Kota Bandung,” katanya.**
