SUKABUMI,Mbinews.id– Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp650 miliar dari Rp535 miliar pada 2026, dengan membentuk Tim 10 Optimalisasi Pajak Daerah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
“Tim 10 ini berisi seluruh kepala perangkat daerah untuk menormalkan kepatuhan pajak sesuai aturan dan tidak keluar dari koridor hukum,”ujar Ayep usai memimpin Rapat Evaluasi Optimalisasi PAD, di Balai Kota Sukabumi. Rabu, (7/1/2026).
Langkah ini ditempuh untuk memperkuat fiskal daerah, mengantisipasi potensi penurunan dana transfer dari pemerintah pusat. Ayep menekankan, peningkatan PAD bukan sekadar target angka, tetapi juga bagian dari tanggung jawab sosial pemerintah.
“Kenapa saya fokus di PAD? Pertama untuk menguatkan fiskal daerah, dan kedua karena ada kekhawatiran transfer keuangan dari pusat akan menurun,”ucapnya.
Pemkot menaruh perhatian pada sektor hotel, rumah makan, dan wajib pajak besar, terutama Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Menurut Ayep, PBJT adalah titipan masyarakat yang wajib disetorkan ke pemerintah.
“PBJT itu bukan uang pengusaha. Misalnya saya makan Rp5 juta, maka 10 persennya harus diserahkan ke pemerintah,” tegasnya.
Untuk menjamin kepatuhan, Pemkot bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Sukabumi, serta menjalin koordinasi dengan Kejaksaan bila ditemukan wajib pajak yang tidak kooperatif.
“Kita konsolidasi dulu. Mudah-mudahan semua tertib. Kalau masih tidak kooperatif, akan saya laporkan ke kejaksaan,” ujar Ayep.
Tim 10 yang mulai turun ke lapangan awal pekan ini akan bekerja berkelanjutan selama masa jabatan wali kota. Selain pengawasan, tim juga membina wajib pajak, termasuk mendorong peningkatan omzet usaha.
“Dalam dua hari turun ke lapangan, banyak temuan. Artinya, potensi pajak kita cukup besar,” kata Ayep.
Ayep optimistis target PAD dapat tercapai, sambil menegaskan bahwa peningkatan PAD terkait dengan kesejahteraan warga. Saat ini, sekitar 65 ribu warga Sukabumi berada di kategori Desil 1–2, dan 165 ribu warga di Desil 1–5.
“Mereka adalah keluarga besar kita yang hak hidupnya harus diperhatikan,”ungkapnya.
Ke depan, Pemkot akan menggabungkan edukasi pajak dengan event besar, peningkatan kunjungan, serta perbaikan infrastruktur pendukung usaha, seperti trotoar dan fasilitas publik.
“Ini uang rakyat. Kita hanya menjalankan amanah. Kalau kita bersatu dan berdaulat, akan melahirkan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran,” pungkas Ayep.ardan/wan/mbi.
