DPRD Kota Sukabumi Fraksi Golkar Soroti APBD Yang Tidak Terserap Tahun 2019

SUKABUMI, MBInews.id – Adanya beberapa pekerjaan pembangunan bersumber dari bantuan diluar APBD Kota Sukabumi yang tidak terserap di tahun 2019 menjadi sorotan para wakil rakyat. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi Golkar Yunus Suhandi, Ia meminta kepada Pemkot Sukabumi, agar permasalahan tersebut tidak terulang kembali di tahun 2020 ini.

Meskipun kata Yunus, beberapa permasalahan tidak terserapnya anggaran tersebut, bisa saja dikarenakan anggaran yang datang menjelang penghujung tahun, sehingga tidak cukup waktu untuk di kerjakan. Namun, terlepas dari persoalan tersebut kata Yunus, Pemkot khusunya semua intnasi harus matang dalam menyusun perencanaannya.”Ada beberapa pekerjaan pembangunan yang tidak terserap di tahun 2019 lalu. Untuk itu ditahun ini anggaran yang bersumber dari DAK, ataupun bantuan dari Provinsi Jabar harus bisa terealisasaikan,”ujar mantan Ketua DPRD Kota Sukabumi Masa Jabatan 2014-2019 tersebut.Kamis, (09/01/2020).

Untuk itu Yunus berharap, semua intansi bisa merencanakan yang baik, untuk menghindar dari permasalahan tidak terserapnya anggaran. Terutama berkaitan dengan pembangunan. Apalagi tambah Yunus, evaluasi APBD tahun anggaran 2020 sudah beres dilaksanakan, jadi apalagi yang harus ditunggu.”Jika masalah berkaitan dengan pengadaan barang, langsung saja bisa dilaksanakan. Sehingga planing pekerjaan pembangunan bisa tuntas sesuai jadwal, selain itu juga untuk menghindari permasalahan tidak terserapnya anggaran,”tandas Yunus.

Tapi lanjut Yunus, disini juga harus ada ketegasan dari pimpinan daerah untuk menggenjot para intansi untuk membuat perencanaan yang baik serta sudah menjadwlakanya daftar pekerjaan yang sudah menjadi agenda di tahun ini.”Setidaknya tuntasnya evluasi APBD tahun 2020, semua proyek yang akan dikerjakan sudah masuk ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) di bulan ini, sebab proses lelang dan semacamnya cukup memakan waktu yang lama. Apalagi kalau terjadi gagal lelang, bisa-bisa tidak terserap lagi,”bebernya.

selain itu, Yunus juga mengkritik adanya beberap pembangunan yang bersumber dari bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat sekitar Rp113 miliar, dinatarnay untuk pembangunan gedung Depo Arsip di Kecamatan Cibeureum, tergolong dipasakan. Sebab kata yunus, gedung arsip itu sudah ada, kenapa harus dianggarkan lagi ditahun ini. Lebiah baik untuk sektor lain yang dianggap belum maksimal. Seperti pembangunan dan penunjang kelangkapan gedung BPBD.”BPBD itu bukan hanya gedungnya saja yang perlu di support, termasuk infrastuktur penunjang lainya,”pungkas Yunus.(ardan/ mbi)