Breaking News
Trending Tags

Social Distancing Di Jabar Tak Berlaku, Wk Ketua Fraksi Partai Gerindra Daddy : Pencegahan Covid-19 Dilakukan Pemrov Salah Besar…!!

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Minggu, 22 Mar 2020
  • visibility 138
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BANDUNG, MBInews.id – Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady menilai langkah pencegahan Covid-19 yang dilakukan Pemprov Jabar salah besar. Ia menyampaikan penilaian tersebut ketika dimintai tanggapannya tentang rencana pengumpulan masyarakat di tiga stadion.

“Langkah tersebut bisa fatal akibatnya. Jangan-jangan masyarakat yang ketika berangkat masih sehat walafiat, justru setelah pulang malah jadi positif tertular corona. Hal itu bukan tidak mungkin. Bisa jadi di antara mereka yang berkumpul itu adalah /carier/ sehingga lantas menularkan kepada mereka yang awalnya sehat,” ujar politisi Gerindra asal dapil Cirebon-Indramayu tersebut.saat dikonfirmaai via whatsapp, minggu (22/3/2020)

Langkah pengumpulan masa dalam jumlah banyak tersebut memang sangat berpotensi menyebabkan terjadinya penularan. Betapa tidak, dengan jumlah orang sekian banyak, tidak mungkin lantas orang menjaga jarak minimal satu meter. Padahal, pemerintah sudah menegaskan bahwa salah satu cara untuk meminimalisir penularan Covid-19 adalah dengan cara menjaga jarak (/social distancing/).

“Apakah ketika ada begitu banyak orang di sebuah stadion, masyarakan masih bisa menjaga jarak?” tanyanya retoris.

Pengumpulan orang di stadion juga, menurut Daddy, merupakan langkah paradoks dengan kebijakan pemerintah. Bahkan, langkah tersebut juga bertentangan dengan langkah di berbagai negara yang justru menempuh /lockdown/ seperti yang dilakukan di sebagian Italia dan terakhir di New York.

“Jadi, menurut saya, mengumpulkan masyarakat di stadion merupakan langkah yang sangat kontra produktif dengan penanggulangan Covid-19. Risikonya terlalu berat,” lanjut Daddy.

Lantas, apakah Pemprov Jabar akan tetap merealisasikan rencana tersebut?

**/mbi

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemkot Bandung Jajaki Kerja Sama Dengan Kota Daegu Korea Selatan

    Pemkot Bandung Jajaki Kerja Sama Dengan Kota Daegu Korea Selatan

    • calendar_month Sabtu, 19 Mar 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 161
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews.id – Pemerintah Kota Bandung berencana menjajaki kerja sama dengan Kota Daegu Korea Selatan. Hal ini disampaikan dalam pertemuan dengan perwakilan Daegu di Balai Kota, Jumat 18 Maret 2022. Dalam pertemuan tersebut, Plt. Wali Kota Bandung Yana Mulyana menyambut baik kedatangan perwakilan Daegu. Menurutnya, Kota Bandung dan Daegu memiliki banyak kesamaan sebagai kota metropolitan. […]

  • Ini Manfaat Uji Emisi Gas Buang Kendaraan

    Ini Manfaat Uji Emisi Gas Buang Kendaraan

    • calendar_month Rabu, 27 Jul 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 162
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBInews.id – Mulai 8 Agustus 2022 nanti, kawasan parkir Balai Kota Bandung akan menerapkan Kawasan Emisi Bersih. Oleh karena itu, kendaraan yang akan parkir di area parkir Balai Kota Bandung Wajib lulus emisi gas buang kendaraan yang dibuktikan dengan stiker lulus uji emisi. Ketua Asosiasi Bengkel Indonesia, Yayat Ruhiyat mengatakan, uji emisi dilakukan untuk […]

  • Presiden Jokowi Berharap Sejumlah RUU Dibahas DPR Periode Mendatang

    Presiden Jokowi Berharap Sejumlah RUU Dibahas DPR Periode Mendatang

    • calendar_month Senin, 23 Sep 2019
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 140
    • 0Komentar

    Mbinews.id– Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menunda pengesahan sejumlah rancangan undang-undang (RUU). “RUU Minerba, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan, RUU KUHP itu (saya minta) ditunda pengesahannya untuk bisa mendapatkan masukan-masukan, mendapatkan substansi-substansi yang lebih baik,” kata Presiden Jokowi usai menerima pimpinan DPR, ketua fraksi DPR, dan ketua komisi DPR […]

  • BPD Terbesar di Indonesia, Bank bjb Dorong Pembentukan Holding

    BPD Terbesar di Indonesia, Bank bjb Dorong Pembentukan Holding

    • calendar_month Senin, 14 Mar 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 143
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBInews.id – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (bank bjb) terus menancapkan pengaruhnya menjadi bank besar di Indonesia. Berbagai program jangka menengah dan panjang tengah dirancang untuk menjadi raksasa BPD di Indonesia. Hal itu disampaikan jajaran direksi bank bjb saat hadir menjadi pembicara live Youtube Mirae Asset “Kamu Beli Saham Apa”, […]

  • Pansus 8 DPRD Kota Bandung Bahas Raperda Pesantren

    Pansus 8 DPRD Kota Bandung Bahas Raperda Pesantren

    • calendar_month Kamis, 24 Jul 2025
    • account_circle Admin01
    • visibility 164
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews — Pansus 8 DPRD Kota Bandung  membahas Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, telah melakukan ekspose dengan tim naskah akademik Ketua Pansus 8 DPRD Kota Bandung  Aa Abdul Rozak S.Pdi M.Ag mengatakan , Dewan melakukan ekspose dengan tim naskah akademik, untuk mengetahui filosopi latar belakang , Sejarah terkait kenapa pentinngnya  Raperda […]

  • Isu Kudeta Partai Demokrat, Wasekjen DPP Partai Demokrat, Jovan: Saya Salut Dan Bangga Dengan Ketum AHY

    Isu Kudeta Partai Demokrat, Wasekjen DPP Partai Demokrat, Jovan: Saya Salut Dan Bangga Dengan Ketum AHY

    • calendar_month Rabu, 3 Feb 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 139
    • 0Komentar

    JAKARTA, MBINews.id – Upaya pengambilalihan paksa Partai Demokrat patIsu Kudeta Partai Demokrat, Wasekjen DPP Partai Demokrat, Jovan: Saya Salut Dan Bangga Dengan Ketum AHYut menjadi perhatian pemerintah maupun masyarakat sipil, bukan semata-mata persoalan internal partai. “Ini masalah integritas, karena menyangkut suatu jabatan publik yang diamanahkan rakyat, tetapi ada dugaan disalahgunakan,” tegas Wasekjen DPP Partai Demokrat […]

expand_less