Dari Jambore PKK, Wali Kota Sukabumi Serukan Gerakan Bersama Atasi Pendidikan dan Pengangguran

SUKABUMI,Mbinews.id- Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi untuk mempercepat penanganan persoalan pendidikan dan pengangguran, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Jambore PKK Tingkat Kota Sukabumi Tahun 2026 yang mengusung tema “Gerak PKK, Keluarga Sejahtera, Sukabumi Sehat” di Kota Sukabumi, Selasa (6/10/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Ayep menyebut, masih terdapat warga Kota Sukabumi yang belum menuntaskan pendidikan dasar hingga menengah. Di sisi lain, angka pengangguran pada kelompok usia produktif juga masih menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Menurutnya, kedua persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan sektor pendidikan dan ketenagakerjaan, tetapi juga memiliki dampak terhadap berbagai persoalan sosial lainnya.

“Pendidikan dan pengangguran harus menjadi perhatian bersama. Penyelesaiannya tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi membutuhkan kerja nyata, kolaborasi, dan komitmen seluruh unsur pemerintahan hingga tingkat kewilayahan,”ujar Ayep.

Untuk sektor pendidikan, Pemkot Sukabumi akan mendorong masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan formal agar mengikuti program pendidikan kesetaraan melalui Paket A, Paket B, dan Paket C, termasuk pemanfaatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Sementara di sektor ketenagakerjaan, pemerintah daerah akan mendorong peningkatan penempatan tenaga kerja. Salah satu upaya yang disiapkan yakn,i membuka peluang kerja melalui program Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan dan kesiapan tenaga kerja.

Ayep menilai, penyelesaian dua persoalan tersebut dapat memberikan efek berantai terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan yang lebih baik dan tersedianya lapangan kerja dinilai dapat membantu menekan angka kemiskinan sekaligus berkontribusi terhadap penanganan stunting, rumah tidak layak huni, dan berbagai persoalan sosial lainnya.

“Ketika pendidikan diselesaikan dan masyarakat usia produktif mendapatkan pekerjaan, dampaknya akan luas. Kita ingin persoalan kemiskinan, stunting, rumah tidak layak huni, dan persoalan sosial lainnya dapat ditangani secara bertahap,”katanya.

Ia juga mengajak, Tim Penggerak PKK (TP PKK), camat, lurah, serta seluruh perangkat daerah untuk membangun komitmen bersama dalam mendukung program tersebut.

Menurutnya, TP PKK memiliki posisi strategis karena berhubungan langsung dengan keluarga dan masyarakat. Peran tersebut diharapkan dapat diperkuat untuk mendukung berbagai program pemerintah, khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan keluarga.

“Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga harus diwujudkan melalui kerja nyata. Mari kita bangun kekompakan dan menyelesaikan persoalan pendidikan serta pengangguran secara bersama-sama demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,”tegasnya.

Ayep menargetkan, upaya penanganan persoalan pendidikan dan pengangguran dapat dilakukan secara berkelanjutan hingga 2035. Langkah tersebut menjadi bagian dari visi jangka panjang Pemerintah Kota Sukabumi dalam mewujudkan Sukabumi Emas.

“Saya berharap, kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang konsolidasi kader PKK, tetapi juga memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan program pemberdayaan serta meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kota Sukabumi,”pungkasnya.ardan/mbi.