BPKPD Kota Sukabumi Optimalkan Opsen PKB, Operasi Gabungan Raup Rp93,26 Juta dalam Tiga Hari

SUKABUMI,Mbinews.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi, berhasil menghimpun penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp93.267.100 melalui operasi gabungan pemeriksaan kendaraan yang berlangsung selama tiga hari, 9–11 November 2026. Dari 1.528 kendaraan yang diperiksa, sebanyak 119 kendaraan tercatat melakukan pembayaran pajak secara langsung di lokasi operasi.

Kegiatan yang dikoordinasikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi tersebut dilaksanakan di sejumlah titik strategis, yakni kawasan Superindo Ciaul dan Jalan Cemerlang.

Operasi ini melibatkan sejumlah instansi, antara lain Satlantas Polres Sukabumi Kota, Subdenpom III/1-2 Sukabumi, Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kota Sukabumi, Dinas Perhubungan, Jasa Raharja, serta Bank BJB.

Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengendalian Pajak Daerah BPKPD Kota Sukabumi, Rahmat Hidayat, mengatakan, operasi tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan.

“Selama tiga hari pelaksanaan, kami telah memeriksa 1.528 kendaraan. Dari jumlah tersebut, 119 kendaraan melakukan pembayaran pajak secara langsung dengan total penerimaan mencapai Rp93.267.100,” ujar Rahmat, Rabu (11/11/2026).

Berdasarkan data BPKPD, kendaraan yang terjaring pemeriksaan terdiri atas 1.078 kendaraan roda dua dan 450 kendaraan roda empat.

Adapun pembayaran pajak di lokasi operasi dilakukan oleh 96 kendaraan roda dua dan 19 kendaraan roda empat. Selain itu, terdapat 87 kendaraan yang pemiliknya menyatakan kesanggupan untuk melunasi kewajiban pajak.

Dari jumlah tersebut, 39 kendaraan merupakan kendaraan roda dua dan 48 lainnya kendaraan roda empat.

Rahmat menjelaskan, operasi gabungan ini tidak semata-mata berorientasi pada penindakan terhadap kendaraan yang menunggak pajak. Pemerintah daerah juga mengedepankan pendekatan persuasif melalui edukasi langsung kepada masyarakat mengenai pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan.

Menurutnya, peningkatan kepatuhan pembayaran PKB memiliki peran strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Terlebih, penerimaan dari sektor opsen PKB menjadi salah satu sumber pendapatan yang dapat mendukung pembiayaan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Pendekatan yang kami lakukan lebih mengutamakan edukasi dan persuasif. Kami ingin masyarakat memahami bahwa pembayaran pajak kendaraan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah,” jelasnya.

Ia menambahkan, pelaksanaan operasi gabungan tersebut dibiayai melalui skema cost sharing Opsen PKB Tahun 2026. Skema pembiayaan ini menjadi bagian dari sinergi antarlembaga dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan optimalisasi pendapatan daerah.

BPKPD Kota Sukabumi memastikan upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak akan terus dilakukan secara berkelanjutan melalui kolaborasi lintas instansi serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Kami berkomitmen memperkuat upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah, khususnya dari sektor PKB. Harapannya, kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya semakin meningkat sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan dan pelayanan publik,” pungkas Rahmat. ardan/mbi.