Diskominfo Kota Sukabumi Terbitkan 50 Klarifikasi Hoaks, Modus Penipuan Catut Nama Pejabat Jadi Sorotan
- account_circle mbiredaktur
- calendar_month 1 jam yang lalu
- visibility 40
- comment 0 komentar
- print Cetak

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Kota Sukabumi, Ross Pristianasari
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
SUKABUMI, Mbinews.id – Pencatutan nama pejabat publik hingga program bantuan sosial pemerintah menjadi salah satu modus penipuan digital yang perlu diwaspadai masyarakat. Sepanjang Januari hingga September 2026, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Sukabumi telah menerbitkan 50 klarifikasi hoaks sebagai upaya membendung penyebaran informasi palsu sekaligus melindungi masyarakat dari berbagai bentuk penipuan.
Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Kota Sukabumi, Ross Pristianasari, mengatakan, puluhan klarifikasi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memutus rantai penyebaran hoaks melalui pemeriksaan fakta dan edukasi digital.
Salah satu kasus yang mendapat perhatian adalah penipuan berkedok pendaftaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk memperoleh bantuan sosial pemerintah. Klarifikasi mengenai informasi palsu tersebut ditayangkan Diskominfo pada 28 September 2026.
Modus penipuan itu mengarah pada upaya pencurian data pribadi dengan memanfaatkan program pemerintah untuk meyakinkan calon korban. Dalam klasifikasi informasi palsu, praktik tersebut termasuk kategori impostor content, yakni konten yang menggunakan identitas atau atribut pihak lain untuk membangun kepercayaan dan menyesatkan masyarakat.
“Kasus serupa juga ditemukan pada 11 Agustus 2026. Saat itu, Diskominfo Kota Sukabumi mengklarifikasi dugaan penipuan melalui akun WhatsApp yang menggunakan nama dan foto profil Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana,”ujar Ochie sapaan akrabny. Selasa, (17/11/2026).
Ia mengungkapkan, penanganan hoaks tidak hanya dilakukan melalui penerbitan klarifikasi, tetapi juga melibatkan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk narasumber resmi, perangkat daerah, dan tim Jabar Saber Hoaks.
“Diskominfo terus berupaya memutus penyebaran hoaks melalui klarifikasi dan cek fakta. Kami bekerja sama dengan narasumber resmi, perangkat daerah, serta tim Jabar Saber Hoaks. Selain itu, literasi digital juga terus kami gencarkan kepada masyarakat dan SKPD,”terang Ochi.
Menurutnya, edukasi kepada masyarakat perlu dilakukan dengan pendekatan yang mengikuti perkembangan tren komunikasi digital. Karena itu, Diskominfo turut mengemas materi literasi dalam berbagai format konten, termasuk video yang disesuaikan dengan tren media sosial agar jangkauannya semakin luas.
Dengan pendekatan tersebut, pesan edukasi diharapkan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kewaspadaan terhadap informasi palsu dan berbagai modus penipuan digital.
Upaya penguatan literasi digital juga dilakukan melalui kolaborasi dengan ICT Watch sejak Oktober 2026. Organisasi masyarakat sipil tersebut dikenal aktif dalam berbagai inisiatif peningkatan literasi digital dan pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI).
Melalui kerja sama tersebut, Diskominfo menayangkan konten edukatif yang bertujuan melindungi anak-anak di ranah digital. Ross menyebut kolaborasi itu sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat edukasi ant hoaks di tengah meningkatnya tantangan ruang digital.
“Kerja sama ini juga merupakan bagian dari upaya untuk edukasi antihoaks,”ungkapnya.
Ochi mengingatkan masyarakat, agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang diterima, terlebih jika berkaitan dengan bantuan pemerintah, permintaan data pribadi, maupun pesan yang mengatasnamakan pejabat publik.
“Coba biasakan diri melakukan verifikasi sebelum mempercayai atau menyebarluaskan informasi. Langkah sederhananya dengan membandingkan informasi melalui mesin pencari, media massa kredibel, serta kanal resmi pemerintah,”katanya.
Selain itu, masyarakat juga diminta lebih kritis terhadap konten visual, terutama video yang diduga merupakan hasil rekayasa kecerdasan artifisial. Menurut Ross, sejumlah video hasil manipulasi AI masih dapat dikenali melalui kejanggalan visual, seperti gerakan yang tidak alami atau potongan adegan yang tidak masuk akal.
“Pola penipuan digital kini semakin sistematis dengan memanfaatkan nama instansi pemerintah maupun pejabat publik untuk membangun kepercayaan calon korban. Karena itu, pastikan informasi benar terlebih dahulu sebelum dibagikan agar tidak ikut menjadi bagian dari penyebaran hoaks,” tegasnya.
Sebagai bagian dari peningkatan pelayanan publik, Diskominfo Kota Sukabumi juga membuka ruang koordinasi bagi masyarakat yang ingin memastikan kebenaran suatu informasi. Warga dapat melakukan verifikasi langsung kepada Diskominfo apabila menemukan kabar yang diragukan keasliannya.
Ochi menegaskan, keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam menekan peredaran informasi palsu. Sebab, dampak hoaks tidak hanya memicu keresahan sosial, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi, terutama bagi pelaku usaha yang menjadi sasaran penipuan dengan modus pencatutan nama lembaga pemerintah.
“Kami ingin masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga aktif melakukan verifikasi. Dengan sinergi tersebut, penyebaran hoaks dapat ditekan sehingga ruang digital menjadi lebih aman dan sehat bagi semua,”pungkasnya.ardan/wan/mbi.
- Penulis: mbiredaktur



Saat ini belum ada komentar