Breaking News
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.

BRI Subang dan Kejari Subang Resmi Tanda Tangani MoU, Fokus Perlindungan Aset dan Kepastian Hukum

  • account_circle Admin01
  • calendar_month Jumat, 24 Jul 2026
  • visibility 1.009
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Subang || MBInews.id – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Branch Office (BO) Subang dan Branch Office (BO) Pamanukan resmi menjalin kerja sama strategis dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Subang melalui penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding/MoU) tentang Penanganan Masalah Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Penandatanganan MoU tersebut berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri Subang, Kamis (23/07/2026), sebagai bentuk komitmen kedua belah pihak dalam memperkuat sinergi kelembagaan, khususnya dalam penanganan persoalan hukum yang berkaitan dengan kegiatan operasional perbankan.

Dokumen kerja sama ditandatangani langsung oleh Pemimpin Cabang BRI BO Subang, Bright Brennan Parulian, bersama Pemimpin Cabang BRI BO Pamanukan, Andri Prayogi, dengan Kepala Kejaksaan Negeri Subang, Dr. Noordien Kusumanegara, S.H., M.H.

Penandatanganan tersebut turut didampingi Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejari Subang, Pradipta Teguh Sutanto, S.H., M.H., serta disaksikan Area Head Area 1 Regional Office Bandung, Dodi Wahyu Budiarso, beserta jajaran pejabat dan staf dari BRI maupun Kejaksaan Negeri Subang.

Pemimpin Cabang BRI BO Subang, Bright Brennan Parulian, mengatakan bahwa penandatanganan Nota Kesepahaman ini merupakan wujud komitmen BRI dalam menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) sekaligus memperkuat mitigasi risiko hukum di setiap aktivitas operasional perbankan.

Menurutnya, kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Subang memiliki peran strategis dalam memberikan kepastian hukum terhadap berbagai aktivitas bisnis BRI, sekaligus mendukung upaya penyelamatan aset negara apabila menghadapi persoalan hukum di bidang perdata maupun tata usaha negara.

“Kerja sama ini mencakup pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum (legal opinion), hingga tindakan hukum lainnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Melalui sinergi bersama Kejaksaan Negeri Subang, kami berharap dapat mengoptimalkan penyelamatan aset negara sekaligus menyelesaikan berbagai tantangan hukum secara efektif, profesional, dan akuntabel,” ujar Bright.

Ia menambahkan, kolaborasi ini juga menjadi langkah nyata BRI dalam memperkuat sistem pengelolaan risiko, sehingga setiap kebijakan maupun aktivitas operasional dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Subang, Dr. Noordien Kusumanegara, S.H., M.H., menyambut positif terjalinnya kerja sama tersebut. Menurutnya, Kejaksaan melalui fungsi Jaksa Pengacara Negara (JPN) siap memberikan dukungan hukum kepada BRI BO Subang dan BO Pamanukan.

Pendampingan tersebut meliputi pemberian bantuan hukum, pendapat hukum, pertimbangan hukum, hingga pengawalan terhadap berbagai persoalan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi BRI dalam menjalankan operasional perbankan.

“Kami siap memberikan pendampingan dan pengawalan hukum agar seluruh kegiatan operasional perbankan dapat berjalan sesuai regulasi, memiliki kepastian hukum, serta mampu mendukung tata kelola perusahaan yang baik,” ungkap Noordien.

Melalui kerja sama ini, BRI dan Kejaksaan Negeri Subang berharap sinergi yang terjalin tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi institusi, tetapi juga memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan akuntabilitas, serta mendukung terciptanya ekosistem keuangan yang aman, sehat, dan kondusif bagi masyarakat Kabupaten Subang.

Kolaborasi antara lembaga perbankan milik negara dan aparat penegak hukum tersebut juga diharapkan menjadi fondasi dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sektor perbankan, sekaligus memperkuat pelayanan kepada masyarakat melalui operasional yang profesional, transparan, dan berlandaskan kepastian hukum. (**)

  • Penulis: Admin01

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bertemu Forum Buruh, Yana Serap Aspirasi Terkait Permenaker No 2 Tahun 2022

    Bertemu Forum Buruh, Yana Serap Aspirasi Terkait Permenaker No 2 Tahun 2022

    • calendar_month Selasa, 8 Mar 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 56
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews.id – Plt Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengaku akan menyampaikan aspirasi para buruh terkait Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 mengatur soal tata cara dan pembayaran manfaat Jaminan Hari Tua (JHT). Apalagi sejumlah buruh merasa keberatan dengan hal tersebut. Hal itu diungkapkan Yana saat menerima Forum Komunikasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh […]

  • Sambangi SMK Bina Warga Bandung, Timbul Manurung Sosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan

    Sambangi SMK Bina Warga Bandung, Timbul Manurung Sosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan

    • calendar_month Rabu, 18 Sep 2019
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 68
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBInews.id -. Anggota MPR RI Brigjen Pol (Purn) Drs. Timbul P. Manurung dari Partai Hanura ini, menyambangi SMK Bina  Warga  Bandung, Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan  harus terus dilakukan Hal ini diyakini menjadi upaya untuk menekan Penyebaran paham radikalisme dan juga kekerasan antara lain memberikan pemahaman dan edukasi terkait nilai-nilai dan ideologi pancasila Sosialisasi Pentingnya  […]

  • Musrenbang Kelurahan Nanggeleng Tetapkan TPT dan Drainase sebagai Prioritas RKPD 2027

    Musrenbang Kelurahan Nanggeleng Tetapkan TPT dan Drainase sebagai Prioritas RKPD 2027

    • calendar_month Sabtu, 13 Des 2025
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 78
    • 0Komentar

    SUKABUMI.Mbinews.id -Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Nanggeleng, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, menetapkan pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) serta perbaikan dan rehabilitasi saluran drainase sebagai prioritas utama dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Keputusan tersebut disampaikan Lurah Nanggeleng, Mulyono, saat Musrenbang tingkat kelurahan yang digelar di Aula Kelurahan Nanggeleng, Jumat (12/12/2025). Kegiatan tersebut dihadiri […]

  • PosIND Sukses Kirim Lebih dari 50 Trip Wing Box Bilah Selubung Garuda ke IKN

    PosIND Sukses Kirim Lebih dari 50 Trip Wing Box Bilah Selubung Garuda ke IKN

    • calendar_month Jumat, 19 Apr 2024
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 59
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews – PosIND sukses mengirimkan lebih dari 50 trip wing box bilah selubung Garuda dari PT Siluet Nyoman Nuarta ke Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser, Kalimantan Timur. Bilah berbahan baja dan kuningan tersebut dipakai sebagai material pokok untuk pembangunan Istana Negara di IKN. Seremonial pelepasan wing box sesi akhir dilakukan dari PT […]

  • Dewan Apresiasi Keseriusan Pemprov Jabar Dalam Penataan Aset

    • calendar_month Kamis, 2 Mei 2019
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 76
    • 0Komentar

     Bandung BEDAnews.com Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari mengapresiasi, upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal penanganan aset. Selain mengapresiasi penataan aset,  pihaknya berkomitmen untuk mengawal langkah-langkah strategis yang sudah tertuang dalam dokumen kesepakatan. “Penanganan ini harus dilakukan karena kami yakin, ini salah satu upaya penataan aset yang merupakan langkah-langkah strategis yang harus dilakukan” […]

  • PAD Kota Sukabumi 2025 Melejit, Banggar DPRD: Dampak Opsen Pajak Kendaraan

    PAD Kota Sukabumi 2025 Melejit, Banggar DPRD: Dampak Opsen Pajak Kendaraan

    • calendar_month Selasa, 23 Des 2025
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 76
    • 0Komentar

    SUKABUMI, Mbinews.id — Kenaikan tajam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sukabumi pada tahun anggaran 2025 menuai beragam tafsir di tengah masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Sukabumi, Danny Ramdhani, membeberkan sumber utama peningkatan pendapatan daerah yang dinilai kerap disalahartikan. Menurut Danny, lonjakan PAD dari sektor pajak dan retribusi tidak mencerminkan peningkatan […]

expand_less