Pansus 15 DPRD Bandung Fokus Sinkronisasi Program dan Kinerja Pemerintah Daerah

BANDUNG,Mbinews  — Panitia Khusus (Pansus) 15 DPRD Kota Bandung merampungkan rangkaian pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandung Tahun 2025 yang berlangsung selama tiga hari.

Pembahasan tersebut dikemas melalui Focus Group Discussion (FGD) Sinkronisasi dan Penajaman Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2027 berbasis evaluasi kinerja dan rekomendasi LKPJ Tahun 2025, yang digelar di Ruang Rapat Besar Bapperida Kota Bandung dan berakhir pada Selasa (5/5/2026).

Rapat dipimpin Ketua Pansus 15 DPRD Kota Bandung, H. Rizal Khairul, S.IP., M.Si., didampingi Wakil Ketua Pansus 15, Drs. Heri Hermawan, M.M.Pd.
Turut hadir pimpinan DPRD Kota Bandung, yakni Toni Wijaya, S.E., S.H., Dr. H. Edwin Senjaya, S.E., M.M., dan Rieke Suryaningsih, S.H., bersama jajaran anggota Pansus 15 DPRD Kota Bandung.

Seusai kegiatan, Pimpinan DPRD Kota Bandung, Dr. H. Edwin Senjaya, S.E., M.M., menyampaikan apresiasi atas dedikasi Pansus 15 dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyelesaikan tahapan pembahasan LKPJ.

Menurut Edwin, kinerja Pansus 15 menjadi bagian penting dari fungsi pengawasan DPRD guna memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai koridor dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Pansus 15 LKPJ yang telah bekerja keras menyelesaikan tugasnya. Kami juga mengapresiasi seluruh OPD yang telah menunjukkan sinergi dan kerja sama selama proses pembahasan berlangsung,” ujarnya.

Ia menekankan, dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran, seluruh perangkat daerah perlu memiliki pemahaman ekonomi yang kuat. Menurutnya, anggaran tidak hanya dipandang sebagai biaya, melainkan investasi yang harus memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Edwin juga menyoroti pentingnya keseimbangan antara capaian pembangunan berbasis data valid dengan efektivitas kebijakan anggaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Melalui pemahaman yang komprehensif terhadap data dan kebijakan, seluruh jajaran pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memastikan setiap program benar-benar berdampak bagi masyarakat Kota Bandung,” katanya.

Ia berharap kolaborasi legislatif dan eksekutif dapat terus menghasilkan rekomendasi terbaik, baik berupa masukan maupun kritik konstruktif, demi meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

“Pada prinsipnya, apa yang kita lakukan adalah untuk kebaikan bersama. Yang sudah baik harus dipertahankan, sementara yang masih kurang perlu diperbaiki bersama,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Pansus 15 DPRD Kota Bandung, Rizal Khairul, menjelaskan bahwa pembahasan LKPJ tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga menelaah substansi pelaksanaan program di seluruh OPD.

Menurut Rizal, evaluasi tersebut menjadi momentum penting untuk memastikan kualitas pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah dilakukan secara komprehensif dan akuntabel.

“Pembahasan LKPJ ini merupakan proses evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Kami tidak hanya melihat sisi administratif, tetapi juga menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan dokumen perencanaan seperti RKPD dan RPJMD,” ujarnya.

Ia menegaskan, evaluasi DPRD bukan untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.

Hasil pembahasan Pansus 15 nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi resmi DPRD Kota Bandung yang menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Tahun 2027 serta pelaksanaan program pembangunan Tahun 2026.

Rizal juga menekankan pentingnya kesiapan seluruh OPD dalam memahami capaian kinerja masing-masing, meskipun terjadi dinamika rotasi maupun mutasi jabatan di lingkungan pemerintah daerah.

“Ini bukan untuk mengkuliti atau menelanjangi OPD, tetapi sebagai upaya konstruktif dalam mengkritisi kinerja agar ke depan bisa lebih baik.

Rekomendasi yang dihasilkan nantinya diharapkan menjadi bahan perbaikan yang konkret,” katanya.

Selanjutnya, Pansus 15 DPRD Kota Bandung akan menyusun rekomendasi secara objektif, terukur, dan komprehensif untuk disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung dalam waktu dekat.