Breaking News
Trending Tags

Wujudkan KLA, Pemkot Sukabumi Usung 24 indikator yang terdiri dari kelembagaan dan lima kluster

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Senin, 8 Agt 2022
  • visibility 53
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SUKABUMI,Mbinews.id– Kota Layak Anak (KLA) adalah kota yang mampu merencanakan, menetapkan serta menjalankan seluruh program pembangunannya dengan berorientasi pada hak dan kewajiban anak.

Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi melalaui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat, telah membentuk Kecamatan Layak Anak (Kelana) dan dan Desa/Kelurahan Layak Anak (Dekelana).

“Belum lama ini kita sudah sosialisasikan Kelana dam Dekelana, sebagai support sistem untuk mendukung Sukabumi sebagai kota layak anak,”ujar Ketua Gugus Tugas KLA, sekaligus Kepala Bappeda Kota Sukabumi Reni Rosyida Mutmainah. Senin, (8/8/2022).

Reni mengatakan, KLA di Indonesia sudah lebih terarah dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021, tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Dalam peraturan tersebut dijelaskan, jika Kebijakan KLA bertujuan untuk mewujudkan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Reni menambahkan, di KLA ini ada 24 indikator yang terdiri dari kelembagaan dan lima kluster. Yaitu, yang pertama Peraturan Daerah (Perda) KLA, Terlembaga KLA, Keterlibatan Masyarakat, dunia usaha dan media (kelembagaan), kemudian Akta Kelahiran, Informasi Layak Anak, Partisipasi Anak (Kluster I Hak Sipil Kebebasan), Perkawinan Anak, Lembaga Konsultasi bagi Orang tua atau keluarga, Lembaga Pengasuhan Alternatif, Infrastruktur Ramah Anak, PAUD-HI (Kluster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif). Dilanjut dengan persalinan di fasilitas kesehatan (fakses), Prevalensi Gizi, PMBA, Faskes dengan Pelayanan Ramah Anak, Air Minum dan Sanitasi, Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok (Kluster III Kesehatan Dasar dan kesejahteraan).
Dilanjut dengan wajar 12 tahun, Sekolah Ramah Anak (SRA), Pusat Kreatifitas Anak (PKA), korban kekerasan dan eksploitasi, korban pornografi dan situasi darurat, penyandang disabilitas, dan terakhir indikator ke 24 ABH, trorisme, stigma.

“Sedangkan untuk lima kluster yang dimaksud yaitu, hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, dan perlindungan khusus. Sedangkan untuk Kecamatan meliputi 19 indikator, dan Kelurahanya memiliki 14 indikator,”jelas Reni.

Sedangkan berbagai upaya dalam mewujudkan KLA diantaranya, dilakukan dengan program inovasi Posmamah (Posyandu Mapay Imah), Sukabumi Youth Planner Conference, Sahabat Gerakan Literasi, Kelurahan Sport Center dan Galeri Literasi yang berlokasi di Alun – Alun.

“Begitu juga dengan program Ananda Sehat yang diluncurkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Program dokumen administrasi kependudukan ini merupakan layanan Kartu Identitas Anak dan Akta Kelahiran. Inovasi ini juga salah satu bentuk dalam dukunganya terhadap KLA di Kota Sukabumi,”pungkasnya.ardan/wan/mbi.

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Panwascam Cangkuang Amankan APK Jelang Pemilu 2024

    Panwascam Cangkuang Amankan APK Jelang Pemilu 2024

    • calendar_month Minggu, 26 Mei 2024
    • account_circle MBI Admin
    • visibility 46
    • 0Komentar

    KAB.BANDUNG, MBINews.id – Panitia Pengawas (Panwas) Kecamatan Cangkuang Bersama Panwas Kelurahan/Desa dibantu Satpol PP dan Linmas Kecamatan Cangkuang melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Masa Tenang Pemilu Serentak Tahun 2024, Panwascam Cangkuang Bersama Panwas Kelurahan/Desa dibantu Satpol PP dan Linmas Kecamatan Cangkuang Untuk Melakukan Penertiban APK Pada Masa Tenang Pemilu Serentak Tahun 2024 (26 […]

  • Mahasiswa Harus peka Melirik Realita di Masyarakat

    Mahasiswa Harus peka Melirik Realita di Masyarakat

    • calendar_month Kamis, 24 Apr 2025
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 52
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews — Ketua DPRD Kota Bandung H. Asep Mulyadi, S.H., mengatakan mahasiswa harus kian peka melirik realita yang ada di tengah masyarakat. Mengingat masyarakat di Indonesia yang heterogen dan memiliki berbagai latar belakang yang berbeda. Hal tersebut ia sampaikan saat menjadi pembicara utama pada acara Pelantikan Dewan Amanat Unisba dan Badan Eksekutif Mahasiswa Unisba […]

  • Emil Maju Jadi Calon Ketua Kwarda Pramuka Jabar , Berpotensi Melanggar AD/ART Gerakan Pramuka

    Emil Maju Jadi Calon Ketua Kwarda Pramuka Jabar , Berpotensi Melanggar AD/ART Gerakan Pramuka

    • calendar_month Senin, 5 Okt 2020
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 48
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBInews.id – Menjelang Musda Pramuka di Bogor ada beberapa opini dari tokoh didalam tubuh Kepramukaan di Jawa Barat Perihal keabsahan Calon Ketua Kwarda Pramuka Daerah Jawa Barat sesuai AD/ART. Tidak serta merta setiap pejabat publik setingkat Gubernur secara langsung, secara rujukan bersama atau pun secara aklamasi terpilih langsung menjadi ketua kwarda pramuka di Jawa […]

  • Sistim PPDB Jabar,  FMPP Kecewa  “Jangankan Belajar Daftar Saja Harus Pakai Uang”

    Sistim PPDB Jabar, FMPP Kecewa “Jangankan Belajar Daftar Saja Harus Pakai Uang”

    • calendar_month Selasa, 23 Jun 2020
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 51
    • 0Komentar

    BANDUNG,  MBInews.id – Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) geruduk  kantor Disdik Jabar ungkapkan rasa kekecewaan terhadap putra putri meteka terhadap penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2020 Orang tua yang tergabung dalam FMPP ini mengeluhkan masalah sistem PPDB sosialisasi dan tranparansi penerimaan peserta didik kepada panitia PPDB kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat, Jalan Dr Rajiman, […]

  • Bapemperda Sepakati Pencabutan Raperda LKK

    Bapemperda Sepakati Pencabutan Raperda LKK

    • calendar_month Kamis, 4 Mei 2023
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 52
    • 0Komentar

    BANDUNG — Pimpinan dan Anggota Bapemperda DPRD Kota Bandung melaksanakan kegiatan Rapat Kerja terkait Pembahasan Lanjutan Pencabutan Raperda Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) yang dipimpin langsung oleh Ketua Bapemperda, Dudy Himawan S.H. bersama Sekretariat DPRD Kota Bandung dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung, Kamis (4/5/2023). Pada rapat kerja kali ini turut dihadiri oleh H. Wawan Mohamad […]

  • Pansus III DPRD Jabar Serap Aspirasi Ojol

    Pansus III DPRD Jabar Serap Aspirasi Ojol

    • calendar_month Kamis, 22 Des 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 57
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBIInews..id – Anggota Pansus III DPRD Jabar, Faizal Hafan Farid mengatakan sistem yang digunakan di Indonesia untuk para driver atau pengemudi Ojek Online (Ojol) dengan para aplikator adalah kemitraan. Dalam hal ini, Pansus III DPRD Provinsi Jawa Barat serap masukan dari pihak aplikator layanan ojek online (ojol) saat Rapat Dengar Pendapat dalam rangka Pembahasan […]

expand_less