Breaking News
Trending Tags

Rotasi Jabatan Eselon II, Ayep Zaki Dorong Birokrasi Sukabumi Lebih Gesit

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Rabu, 4 Feb 2026
  • visibility 22
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SUKABUMI, Mbinews.id — Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki kembali melakukan langkah strategis dalam penataan birokrasi dengan merotasi lima Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) sekaligus melantik Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Bumi Wibawa. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan digelar di Balai Kota Sukabumi, Selasa (04/02/2026).

Rotasi ini menandai komitmen Pemerintah Kota Sukabumi untuk mempercepat kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) sekaligus memperkuat pelayanan publik di berbagai sektor strategis, mulai dari sosial, lingkungan hidup, hingga pelayanan air bersih.

Dalam pelantikan tersebut, Ayep Zaki menetapkan Asep Suhendrawan sebagai Kepala Dinas Sosial, Een Rukmini sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, serta Reni Rosyida Muthmainnah sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Sementara itu, jabatan Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia diamanahkan kepada Asep Irawan.

Selain itu, Wali Kota Sukabumi juga melantik Olga Pragosta sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, serta Dian Apriandi sebagai Direktur Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa, lembaga yang memiliki peran krusial dalam pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat.

Kepala BKPSDM Kota Sukabumi, Taufik Hidayah, menegaskan bahwa rotasi jabatan ini dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi. Menurutnya, mutasi bukan sekadar pergantian posisi, melainkan bagian dari upaya mendorong birokrasi agar lebih adaptif dan responsif.

“Mutasi ini dilakukan untuk mengakselerasi kinerja perangkat daerah. Semua bermuara pada peningkatan efektivitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Taufik usai pelantikan.

Ia menjelaskan, penempatan pejabat telah melalui pertimbangan kompetensi, pengalaman, serta tantangan yang akan dihadapi masing-masing OPD ke depan. Pemerintah daerah, kata dia, ingin memastikan bahwa jabatan strategis diisi oleh figur yang mampu menjawab tuntutan kinerja secara cepat dan tepat.

Sementara itu, terkait jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Sukabumi yang hingga kini masih kosong, Taufik mengungkapkan bahwa proses pengisiannya masih berjalan karena memerlukan mekanisme khusus.

“Pengisian jabatan Disdukcapil berbeda prosedurnya. Selain melibatkan pemerintah daerah dan Badan Kepegawaian Negara, juga harus melalui proses dari Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri,” jelasnya.

Dari hasil job fit, lanjut Taufik, terdapat tiga calon pejabat yang akan didorong mengikuti assessment oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri sebelum penetapan jabatan definitif dilakukan.

Rotasi dan pelantikan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa Pemerintah Kota Sukabumi di bawah kepemimpinan Ayep Zaki tengah menyiapkan birokrasi yang lebih solid, profesional, dan siap menjawab tuntutan pelayanan publik yang kian kompleks. (Ardan/Wan/Mbi)

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • RUU Omnibus Law Sangat Bersebrangan  Dengan Masa Depan Dunia Kerja Pendidikan Dan Dunia Kerja

    RUU Omnibus Law Sangat Bersebrangan Dengan Masa Depan Dunia Kerja Pendidikan Dan Dunia Kerja

    • calendar_month Rabu, 11 Mar 2020
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 24
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBInews.id  – Diskusi Madrasah malam raboan (MMR) dengan tema “RUU Omnibus Law, masa depan dunia kerja pendidikan dan dunia kerja  ” hadir pembicara, Pembicara Dr Cecep Darmawan ( UPI Bandung ), Prof. Dr.Ozan Pautanu (gubes politik -hukum Pascasarjana UIN Bandung ) dan Dr. Setia Mulyawan (FEB UIN Bandung), Jl. Ir. H. Juanda No.92, Bandung, […]

  • Walikota Sukabumi Kukuhkan FPSH dan HAM

    Walikota Sukabumi Kukuhkan FPSH dan HAM

    • calendar_month Jumat, 11 Jun 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 21
    • 0Komentar

    SUKABUMI,Mbinews.id– WaliKota Sukabumi Achmad Fahmi mengukuhan Forum Pelajar Sadar Hukum (FPSH), dan Hak Asasi Mahasiswa (HAM) di Aula SMAN 4 Kota Sukabumi. Jumat (11/6/2021). Acara yang dihadiri juga oleh Kepala KCD Willayah V Jawa Barat Nonong Winarni, perwakilan Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi dan Polres Sukabumi Kota, sekaligus penobatan duta Hukum-HAM. Fahmi mengungkapkan, keberadaan FPSH dan […]

  • Pansus 1 DPRD Kota Bandung Gelar Rapat Kerja, Pansus LKPJ Minta OPD Perinci Akurasi Data

    Pansus 1 DPRD Kota Bandung Gelar Rapat Kerja, Pansus LKPJ Minta OPD Perinci Akurasi Data

    • calendar_month Rabu, 6 Apr 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 21
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBInews.id – Panitia Khusus (Pansus) 1 DPRD Kota Bandung menggelar rapat kerja dengan ketua dan tim penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandung, dalam agenda ekspos awal LKPJ, di Ruang Rapat Badan Musyawarah Gedung DPRD Kota Bandung, Senin (04/04/2022). Rapat kerja dipimpin oleh Ketua Pansus 1, Ferry Cahyadi Rismafury, S.H., dan dihadiri oleh […]

  • Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa: Jabar Targetkan Perda Tentang Kebudayaan Tahun Depan

    Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa: Jabar Targetkan Perda Tentang Kebudayaan Tahun Depan

    • calendar_month Jumat, 18 Okt 2024
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 20
    • 0Komentar

    KOTA BANDUNG, Mbinews.id — Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Buky Wibawa meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki peraturan daerah tentang kebudayaan. Bahwa kebudayaan di Jawa Barat bukan hanya menampilkan keragaman dan ciri khasnya belaka, tetapi sangat penting untuk mempelajari kebudayaan tersebut yang kaya akan nilai-nilai luhur kebudayaan Jawa Barat. “Pada kesempatan kali ini saya berdiskusi […]

  • Penerapan PPKM Darurat,  Karunia Fitriadi: Masyarakat Berpotensi Kehilangan Hak Kebutuhan Dasar

    Penerapan PPKM Darurat, Karunia Fitriadi: Masyarakat Berpotensi Kehilangan Hak Kebutuhan Dasar

    • calendar_month Kamis, 15 Jul 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 24
    • 0Komentar

    JAKARTA, MBinews.id – Setelah sejumlah kebijakan dikeluarkan pemerintah yang bertujuan menekan laju penularan Covid-19 yang terus meningkat, kini pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan terbarunya dengan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali. Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk wilayah Jawa – Bali tersebut, secara resmi telah diberlakukan terhitung mulai tanggal 3 Juli […]

  • Fenomena Selebrity Dalam Kancah Pilkada Bandung Raya

    Fenomena Selebrity Dalam Kancah Pilkada Bandung Raya

    • calendar_month Rabu, 17 Jun 2020
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 24
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBInews.id -Demokrasi membuka ruang bagi setiap orang untuk berpartisipasi dalam politik. Siapapun dia, petani, politisi, pegawai, artis, olahragawan, semua punya kesempatan yang terbuka untuk berpolitik Dalam dunia seleb fenomena ini sudah umum terjadi. Kebanyakan seleb akan melakukan dua hal umum yaitu membangun bisnis atau ikut kontestasi pilkada atau pileg disaat karir selebnya mulai menurun. […]

expand_less