MBInews.id, Majalengka – Sekretaris PW Muhammadiyah Jawa Barat, Alan Barok Ulumudin, menegaskan bahwa munculnya tindakan radikalisme adalah berawal dari persoalan ekonomi sosial dan ketidakadilan.
Menurutnya, puncaknya sejak reformasi bergulir dengan bermunculan kelompok atau gerakan bebas baik semisal Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan lain sebagainya. Dengan muculnya gerakan itu membuka ruang organisasi ekonomi sosial agama maupun politik sebagai manifestasi kebebasan berpekspresi.
“Faktor faktor tersebut saya simpulkan dari literasi bahwa pemantiknya adalah ekonomi dan sosial,” kata Alan dalam dialog khusus dengan tema ‘Metamorfosis Gerakan Radikalisme Sebagai Ancaman Bangsa di Majalengka, Rabu (21/8/2019).
Alan juga membeberkan yang paling kental faktor atau penyebab dari gerakan radikalisme itu adalah soal ekonomi kemudian yang kedua sosial serta penegakan supremasi hukum yang timpang. Terlebih gerakan itu di Kabupaten Majalengka meski masih landai bukan tidak mungkin bisa menyulut ke arah radikalisme seperti dari informasi yang ada warga Majalengka yang tertangkap di Jakarta terkait aksi 21-22 Mei lalu.
“Ini artinya meski pun organisasi dibubarkan akan tetapi ideologi tetap berkembang, sehingga ketika organisasi tanpa rumah saya kira harus diwaspadai,” tambah Alan.
Masih dijelaskan Alan bahwa satu Ideologi yang harus ditanamkan adalah Pancasila dimana negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah. Darul Ahdi artinya negara tempat kita melakukan konsensus nasional.
“Negara kita berdiri karena para pendiri sepakat bahwa. seluruh kemajemukan bangsa, golongan, daerah, kekuatan politik, sepakat untuk mendirikan Indonesia,” tukasnya.
Ditempat yang sama Ketua PWI Perwakilan Majalengka, Jejep Falahulalam menyatakan, metamorfosis gerakan radikalisme sebagai ancaman bangsa penyebab utama berkembang subur adalah soal ekonomi.
Solusi yang harus dilakukan, kata Jejep, baik dilakukan oleh Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, Kecamatan hingga Desa atau Kelurahan yakni dengan kembali menumbuhkan kecintaan kepada ideologi Pancasila.
Bahwa founding father sepakat dasar dan Ideologi adalah Pancasila yang tidak bisa diganggu gugat kemudian Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945 serta bahwa kesepakatan negara ini adalah kesatuan atau NKRI.
“Ini semua harus kita tanamkan kepada generasi muda sebagai penerus bangsa. Kemudian solusi lainnya adalah hati-hati dengan informasi yang diterima tidak asal sebar, dan membaca berita dari media yang terpercaya atau mainstream,” pungkasnya. (Koes**)
