BANDUNG, MBInews.id – Aksi massa dan PAREUMAN (Parade Rakyat Melawan Negara) merupakan bentuk demo untuk menyuarakan tuntutan desakan rakyat 7+1 perihal reformasi yang belum tuntas.
Rute aksi dimulai dan sebagai titik kumpul di Gedung Indonesia Menggugat dengan melakukan long march hingga di jalan Dipenogoro depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat dan sesuai surat Izin dan Surat Pemberitahuan Aksi yang terlampir pada Polrestabes tertanggal 25 Oktober 2019 atas nama Humas Aksi Sdr. Irwan.
Adapun Aksi Massa dan Parade Rakyat PAREUMAN berlangsung dari jam 13:00 sampai dengan jam 18:00, hari Senin, bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda ke 91 tanggal 28 Oktober 2019.
Dari bentangan spanduk yang nampak dan terbentang lebar tertulis Rakyat menuntut 7+1 sebagai penjabaran atas tuntutannya, tiada lain terkait politik, hukum, kebijakan, demokrasi dan korupsi yang belum dituntaskan dalam agenda tujuan reformasi.
Tuntutan dalam spanduk yang terekam yang lainnya bertuliskan diantaranya batalkan pimpinan KPK yang Bermasalah, tolak TNI-Polri pada jabatan Sipil, hentikan kriminalisasi aktivis, menolak RUU minerba, bentuk tim investigasi aparat yang terlibat kekerasan, hentikan pembakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera, serta terapkan hukum jera bagi para pelaku korupsi.
Aksi massa yang digelar tersebut sesuai yang akan mengikuti terhitung ada kurang lebih 100 orang dengan harapan damai dan ada kesepakatan bersama dari itikad baik para dewan DPRD Provinsi Jawa Barat yang mewakili suara rakyat untuk diteruskan dan ditindaklanjuti pada pemerintah pusat.
Adapun alasan para aktivis Massa dan Parade Rakyat Pareuman menggelar aksi atas dasar Pasal 10 ayat 1 UU No. 9/1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum dan pada kesempatan ini menyampaikan di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat sebagai kantor penyambung dan menjembatani juga mengakomodasi suara aksi tersebut atas berbagai suara aspirasi dan tuntutan sesuai tugas dan fungsi para dewan.
Namun dari beberapa aksi demo di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat selalu terkendala kurangnya aspiratif dari Anggota Dewan Terkesan tidak ada perwakilan dari Anggota Dewan yang menemui dan dengan barikade penjagaan pagar betis aparat keamanan dan bahkan tidak ada yang mempersilahkan perwakilan dari aksi demo untuk langsung mengadakan audiensi maka sering dan kerap kali menemui jalan buntu bahkan seperti membiarkan aksi berlarut – larut dan aksi demo serupa berulang-ulang atas ketidak pekaan para anggota dewan tersebut.
Banyak para pengamat apresiasi dan memuji langkah yang dilakukan Gubernur Ganjar Pranowo yang mampu menenangkan aksi massa yang terjadi di depan Gedung DPRD dan Gubernuran di Semarang belum lama ini yaitu sebagai contoh rujukan menenangkan aksi demo, mempersilahkan perwakilan aksi demo menyampaikan tuntutan aspirasinya untuk diteruskan ke pusat hingga para pendemo tenang bahkan melakukan pungut sampah hingga memperbaiki taman yang rusak terinjak para aksi demo.
Sangat disayangkan kenapa dewan DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak melakukan hal yang serupa dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo tersebut.
Aksi massa dan Demo di Jawa Barat kerap kali terjadi karena ulah para dewan dan pemerintahan terkait di provinsi Jawa Barat yang terkesan acuh dan tidak peduli atas suara aspirasi rakyat.
Juga tumpulnya media sosial yang digunakan para pelaku pejabat pemerintahan sebagai jendela awal informasi yang tidak digunakan semestinya dan digunakan tidak baik dalam merespon suara aspirasi rakyat. Meskipun hanya sekedar admin sangat wajar ada saling silang dan terjadi sinergiritas informasi yang berjalan baik antara admin pejabat pemerintahan dengan publik, kalau perbanyak admin untuk menjawab semua aspirasi rakyat sesuai pos aduan masyarakat yang akan dipertanyakan.
Dewan dan pemerintahan kota berlombalah untuk kebaikan-kebaikan rakyat dalam segala hal bukan acuh bahkan minus informasi publik sehingga publik tidak puas dan kecewa atas kinerja anda yang kurang terekpose dan terkesan nol aktivitas.
Semoga masukan ini sebagai kritikan dan masukan yang membangun untuk merealisasikan tugas, fungsi dan tanggung jawab serta peranan anggota dewan DPRD atau pun pemerintah provinsi Jawa Barat dengan sebenar-benarnya dirasakan rakyat. (iwan b/Mbi)
