BANDUNG, — Ketua DPRD Kota Bandung H. Tedy Rusmawan, A.T., M.M., beserta Ketua Badan Pendiri Forum RW Kota Bandung, yang juga Anggota DPRD Kota Bandung Dr. Ir. H. Juniarso Ridwan, S.H., M.H., M.Si., menghadiri rapat kerja Forum RW Kota Bandung, di Hotel Grand Cipaku, Bandung, Senin (20/2/2023).
Hadir pula Wali Kota Bandung Yana Mulyana, Ketua Forum RW Kota Bandung Lily Maulana, dan Ketua Kadin Kota Bandung Iwa Gartiwa.
Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan menaruh harapan besar sinergitas dan komunikasi antara DPRD bersama Forum RW semakin menguat.
“Kita apresiasi Forum RW dengan pola diplomatis yang terus terjalin dengan DPRD Kota Bandung ini akan membentuk pembangunan Kota Bandung lebih baik di masa mendatang,” tuturnya.
Tedy juga berkomitmen untuk terus mengawal kelanjutan produk hukum yang salah satunya menaungi keberadaan Forum RW Kota Bandung, seusai pencabutan Raperda LKK karena sudah melebihi batas masa satu tahun pembahasan.
“Kita akan terus tindaklanjuti oleh Bapemperda, selambat-lambatnya 40 hari kalender. Kalau bisa lebih cepat kenapa ditunda-tunda,” tuturnya.
Tedy menilai perlu ada aturan yang jelas dan kuat, salah satunya agar bisa meminimalisir potensi sengketa di tengah masyarakat.
“Warga seumur-umur hidup di tingkat RW. Makanya tentu kita tidak ingin ada masalah di tingkat RW. Inginnya guyub, akur, meski ada dinamika. Tetapi kalau sampai ke ranah pengadilan seharusnya bisa dihindari. Namanya juga rukun warga, fungsinya merukunkan warga,” katanya.
Kabar baiknya, kata Tedy, DPRD dan Pemkot Bandung telah melakukan kajian terkait asuransi keselamatan kerja dan kematian bagi ketua RT dan ketua RW. Kajian ini melibatkan akademisi.
“Sudah dianggarkan, walaupun untuk kematian dan keselamatan kerja. Itu political will DPRD dan Pemkot Bandung. APBD 2023 kami mendorong melakukan kajian untuk insentif LKK. Jadi tidak hanya RW dan RT saja, kita mengawal kajian insentif LKK idealnya seperti apa.
Kami secara political will di APBD 2023, kita akan terus upayakan dan menjadi payung ke depannya lebih mudah lagi,” ujarnya.
Terkait dengan isu keamanan, DPRD terus berkomunikasi dengan kepolisian. Untuk tingkat Jabar telah ada edaran bahwa setiap Polresta kembali menghidupkan patrol gabungan. Di Bandung ada Tim Prabu. Di tingkat warga, Tedy berharap diterapkan kembali tamu wajib lapor 2×24 jam.
“Meski terkesan sederhana, ini kontrol langsung dari warga agas kita harus selalu hati-hati.
Terlebih lagi kita memasuki tahun politik, tidak satu tahun lagi. Kami berpesan agar kolaborasi menjadi kata kunci kita bersama. Potensi yang hadir di wilayah kita luar biasa. Tinggal dilakukan pembinaan agar komponen masyarakat. Perda TJSL (Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/CSR) juga disosialisasikan kembali untuk bisa mendorong peningkatan pemberdayaan masyarakat,” tutur Tedy.
Ketua Badan Pendiri Forum RW Kota Bandung, yang juga Anggota DPRD Kota Bandung Dr. Ir. H. Juniarso Ridwan, S.H., M.H., M.Si., menyepakati bahwa legal standing Forum RW Kota Bandung harus segera disempurnakan.
Selama ini yang dialami di lapangan berkaitan dengan keberadaan RW di daerah, selain penguatan payung hukum perlu pula perwal berkaitan dengan kelembagaan di tingkat RW.
Perlu juga dipikirkan adanya kode etik dan lembaga pengawas untuk organisasi ini.
“Karena ada friksi di lapangan, di mana posisi ketua RW tidak sinkron dan tidak akur dengan ketua RT, bahkan dengan masyarakat. Secara kasuistis banyak ditemui berkaitan dengan rebutan iuran. Ada suara masyarakat yang tidak didengar. Bahkan lurah dan camat tidak bisa menyelesaikan ini. Mudah-mudahan dalam raker ini…
