Breaking News
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.

Hati – Hati, Beredar Pemalsuan Sertifikat UKW Dan Tidak Terdaftar Di Dewan Pers

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Sabtu, 2 Mei 2020
  • visibility 79
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, MBInews.id – Direktur Uji Kompetensi Wartawan (UKW) PWI Pusat, Rajab Ritonga mengatakan, PWI Pusat tidak pernah menyelenggarakan UKW di Jakarta pada 19-20 Oktober 2018 dan karenanya tidak pernah mengajukan rekomendasi penerbitan Serfitikat Kompetensi Wartawan ke Dewan Pers sebagai hasil kegiatan UKW tersebut.

Pernyataan Direktur UKW itu disampaikan sehubungan dengan beredarnya Sertifikat Kompetensi UKW PWI yang seolah-olah diterbitkan oleh lembaga uji PWI Pusat pada 19 November 2019, ditandatangani Ketua Umum PWI Pusat, Atal S. Depari dan Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo.

“Sertifikat itu dipastikan palsu, dan tidak terdaftar di Dewan Pers. Silahkan periksa di web Dewan Pers” kata Rajab Ritonga. Tanggal penerbitan sertifikat juga dinilai janggal, setahun lebih setelah penyelenggaraan UKW.

Menurut Rajab, sejumlah kejanggalan lainnya ditemui pada sertifikat itu sehingga dengan mudah pihaknya memastikan kepalsuan sertifikat itu. “Ketua Dewan Pers, sejak 21 Mei 2019 sudah dijabat Bapak Muhamad Nuh, bukan lagi Pak Adi Prasetyo,” kata Rajab.

Selain itu, tambahnya, logo PWI pada sertifikat itu juga palsu. “Tidak sama dengan logo PWI yang sesungguhnya,” kata Rajab sambil menambahkan, perbuatan memalsukan sertifikat itu merupakan tindak pidana.

Pada kesempatan itu Rajab juga mengatakan, Lembaga UKW PWI Pusat tidak pernah menyelenggarakan UKW secara virtual, karena materi uji UKW belum memungkinkan diujikan secara online. Pernyataan itu dia sampaikan sehubungan dengan adanya informasi di sebuah daerah telah berlangsung UKW online.**mbi

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • 5 Ikatan Alumni Inisiasi W20 Bangkitkan Peran Perempuan Dan Difabel di Kota Bandung

    5 Ikatan Alumni Inisiasi W20 Bangkitkan Peran Perempuan Dan Difabel di Kota Bandung

    • calendar_month Kamis, 19 Mei 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 89
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews.id – Lima ikatan alumni (IKA) kampus bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan menggelar Women 20 (W20) dengan meriah di Jalan Asia Afrika Kota Bandung pada 1-3 Juli 2022 mendatang. Kelimanya yaitu IKA Universitas Padjadjaran (Unpad), IKA Universitas Parahyangan (Unpar), IA-ITB (Institut Teknologi Bandung), HA-IPB (Institut Pertanian Bandung) dan Iluni UI (Universitas Indonesia). Mengusung […]

  • Daddy Rohanady: Perda Pengelolaan Sampah Belum Sejalan dengan Dinas Terkait

    Daddy Rohanady: Perda Pengelolaan Sampah Belum Sejalan dengan Dinas Terkait

    • calendar_month Rabu, 7 Feb 2024
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 98
    • 0Komentar

    KABUPATEN CIREBON, Mbinews.id — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Daddy Rohanady menyebut implementasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2016 atas perubahan Perda No. 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah belum selaras dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dan Dinas Perumahan Dan Pemukiman Provinsi Jawa Barat. Sebab, keduanya memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan […]

  • Tanggapi Usulan Masa Jabatan Presiden 3 Periode,  Apakah Bisa Yang Namanya Amandemen Itu Hanya Dibatasi?

    Tanggapi Usulan Masa Jabatan Presiden 3 Periode, Apakah Bisa Yang Namanya Amandemen Itu Hanya Dibatasi?

    • calendar_month Selasa, 3 Des 2019
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 90
    • 0Komentar

    JAKARTA, MBInews.id – Berita Presiden Jokowi didampingi Mensesneg Pratikno menjawab wartawan saat bertemu di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/2019) siang. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan dirinya adalah Presiden produk dari  pemilihan langsung. Karena itu terhadap keinginan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD), Presiden mengaku telah memberikan jawaban. “Apakah bisa yang namanya amandemen itu hanya dibatasi untuk […]

  • Komisi IV DPRD Bandung Tekankan Sinkronisasi Data dan Kemudahan Akses Kesehatan

    Komisi IV DPRD Bandung Tekankan Sinkronisasi Data dan Kemudahan Akses Kesehatan

    • calendar_month Sabtu, 4 Apr 2026
    • account_circle MBI Admin
    • visibility 213
    • 0Komentar

    BANDUNG,Mbinews  — Komisi IV DPRD Kota Bandung melaksanakan rapat kerja bersama Dinas Kesehatan, camat se-Kota Bandung, lurah se-Kota Bandung, rumah sakit se-Kota Bandung, serta BPJS Kesehatan, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Kamis, 2 April 2026. Rapat dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung H. Iman Lestariyono, S.Si, S.H., diikuti Sekretaris Komisi IV drg. […]

  • Ketua DPRD Kabupaten Bandung, H. Sugih Sosialisasikan Tata Cara Pencoblosan Pemilu 2024

    Ketua DPRD Kabupaten Bandung, H. Sugih Sosialisasikan Tata Cara Pencoblosan Pemilu 2024

    • calendar_month Kamis, 16 Nov 2023
    • account_circle MBI Admin
    • visibility 91
    • 0Komentar

    Kab Bandung, Mbinews. id – Reses kali ini selain menjaring kegiatan -kegiatan masyarakat, Kita juga memperkuat posisi sosialisasi untuk Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024 Hal yang sama menurut H. Sugianto. SAg.MSi, Ketua DPRD Kab Bandung usai reses di Aula Desa Nagrak Kec Cangkung Kab Bandung (15/11/2023) , Pileg dan Pilpres perlu […]

  • Putus Mata Rantai Covid-19, Wali Kota Sukabumi Cegah ASN Ambil Cuti Nataru

    Putus Mata Rantai Covid-19, Wali Kota Sukabumi Cegah ASN Ambil Cuti Nataru

    • calendar_month Kamis, 16 Des 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 94
    • 0Komentar

    SUKABUMI, Mbinews.id – Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi, melarang kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, untuk melakukan pengambilan cuti selama Natal dan Tahun Baru (Nataru). Hal tersebut, dilakukan sebagai upaya dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 saat nataru mendatang. “Kami sudah membuat surat edaran, ASN dilarang mengambil cuti […]

expand_less