Breaking News
Trending Tags

TAPD Bersama DPRD Kota Sukabumi Lakukan Pembahasan KUA-PPAS APBD Perubahan 2020

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Selasa, 1 Sep 2020
  • visibility 56
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SUKABUMI, MBInews id – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran DPRD Kota Sukabumi, mulai melakukan pembahasan kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan tahun 2020.”Hari ini, kita masih dalam rangka pembahasan kesepakatan (KUA-PPAS), dan mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada kesepakatan untuk dibahas selanjutnya,”ujar Sekda Kota Sukabumi Dida Sembada, usai melakukan rapat internal dengan unsur Pimpinan DPRD. Selasa, (01/09/2020).

Dida mengatakan, secara umum pendapatan di APBD maupun belanjanya di perubahan belum sama dengan anggaran murni. Karena dengan adanya recofusing, ternyata masih banyak kekurangan-kekurangan yang akan sama menjadi yang murni tahun 2020.”jadi masih dibawah yang murni APBD tahun 2020,”tuturnya.

Dida juga belum bisa memastikan apakah nanti beberapa kegiatan yang tidak terlaksana apakah akan dimasukan ke perubahan atau tidak, saat ini masih menunggu kesepakatan. Sebab, akau Dida pagu anggarannya tidak mencukupi. Artinya, masih dibawah anggaran yang murni.”Kita masih mennunggu kesepekatan yang dimaksud itu, tapi disisi lain anggaranya tidak mencukupi,”ungkapnya.

Yang jelas lanjut Dida, pembahasan APBD perubahan ini, harus secepatnya karena waktunya sangat terbatas, karena harus menyelesaikan di bulan September ini, sehingga tiga bulan kedepan (oktober, November, dan Desember) tinggal melakukan pelaksanaanya.”Jadi kita dengan pihak dewan harus menyelesaikan Rancangan APBD perubahanya,”pungkasnya. (Ardan/MBI)

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Fasos Fasum di Kecamatan Cibiru Kota Bandung Sudah 35 Tahun Dari Pengembang Belum Diserahkan Kepada Warga

    Fasos Fasum di Kecamatan Cibiru Kota Bandung Sudah 35 Tahun Dari Pengembang Belum Diserahkan Kepada Warga

    • calendar_month Selasa, 6 Mei 2025
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 74
    • 0Komentar

    BANDUNG,Mbinews — Masa sidang reses , Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Aswan Asep Wawan, mendapat aspirasi dari Perumahan Kompleks Vijaya Kusuma Permai RW 16 Kecamatan Cibiru, Kota Bandung terkait masalah Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di wilayahnya. Sehingga Senin, 5 Mei 2025, Aswan bersama Dinas terkait dan pihak kelurahan langsung meninjau lokasi yang dikeluhkan […]

  • Pemkot Sukabumi Bentuk Tim Penanganan Pengangguran, TPT Masih 8,19 Persen

    Pemkot Sukabumi Bentuk Tim Penanganan Pengangguran, TPT Masih 8,19 Persen

    • calendar_month Kamis, 2 Apr 2026
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 184
    • 0Komentar

    SUKABUMI,Mbinews.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)  membentuk Tim Penanganan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) untuk menekan angka pengangguran yang masih tergolong tinggi. Pembentukan tim tersebut ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Sukabumi Nomor 100.3.3.3/Kep.51/Bappeda/2026 sebagai langkah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanganan pengangguran. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, TPT Kota Sukabumi […]

  • PTM Harus di Pertimbangkan, Simak Pemaparan Ketua Umum IDAI Ajukan Rekomendasi PTM 2022

    PTM Harus di Pertimbangkan, Simak Pemaparan Ketua Umum IDAI Ajukan Rekomendasi PTM 2022

    • calendar_month Senin, 3 Jan 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 67
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBInews.id – Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) memgeluarkan rekomendasi terkait Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di masa pandemi Covid-19, Minggu, 2 Januari 2022. Ketua Umum IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanuarso, Sp.A(K) memaparkan, pelaksanaan PTM ini harus mempertimbangkan beberapa hal. Di antaranya sudah ditemukannya varian Omicron di Indonesia. Kemudian, data di negara lain yaitu Amerika Serikat, […]

  • Dorong Semangat Literasi Generasi Muda, Komunitas Sukabumi Sukabuku Menggelar Kegiatan ‘Tamasya Literasi’

    Dorong Semangat Literasi Generasi Muda, Komunitas Sukabumi Sukabuku Menggelar Kegiatan ‘Tamasya Literasi’

    • calendar_month Rabu, 21 Agt 2024
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 50
    • 0Komentar

    SUKABUMI, Mbinews.id -Dongkrak pertumbuhan semangat literasi generasi muda di Kota Sukabumi, Komunitas Sukabumi Sukabuku menggelar kegiatan ‘Tamasya Literasi’ di Wahana Bermain Air, Santa Sea Waterpark Sukabumi, Selasa (20/08/2024). Sebanyak 138 orang peserta yang terdiri dari pelajar SMA, mahasiswa, guru dan dosen mengikuti kegiatan yang digelar sejak pagi hari tersebut. Ketua Sukabumi Sukabuku, Ratna Istianah mengatakan, […]

  • Pansus R-APBD 2024 Tuntas Dibentuk, Ini Kata Sekretaris DPRD Kota Sukabumi

    Pansus R-APBD 2024 Tuntas Dibentuk, Ini Kata Sekretaris DPRD Kota Sukabumi

    • calendar_month Kamis, 2 Nov 2023
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 54
    • 0Komentar

    SUKABUMI,MBinews.id– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi, langsung membentuk Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2024. Hal itu menyusul, tuntasnya tahapan awal penyampaian R-APBD, hingga jawaban Pj Wali Kota Sukabumi atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap R-APBD 2024 tersebut. “Betul, diakhir tahapan pembahasan jawaban Fraksi terhadap R-APBD 2024 yang […]

  • Diaga Muda Sukabumi ; Gegara Omnibus Law, DPR Langgar Hak Demokrasi

    Diaga Muda Sukabumi ; Gegara Omnibus Law, DPR Langgar Hak Demokrasi

    • calendar_month Selasa, 6 Okt 2020
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 61
    • 0Komentar

    SUKABUMI, MBInews.id – Diaga Muda Indonesia Kabupaten Sukabumi menolak pengesahan RUU Omnibus Law atau Cipta Kerja. Pasalnya DPR RI sama sekali tidak mengakomodir kepentingan Rakyat. ” Kami menyangkan atas sikap yang diambil oleh DPR RI karena telah menetapkan RUU Omnibuslaw menjadi UU, kami melihat bahwa atas penetapan Omnibus Law ini DPR RI tidak mengindahkan apa […]

expand_less