Breaking News
Trending Tags

DPRD Dukung Penuh Pemprov Jabar Kembali Buka Kegiatan Belajar Mengajar

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Rabu, 21 Apr 2021
  • visibility 146
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

PUWAKARTA, MBInews.id –  Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana membuka kembali kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka di sekolah dan DPRD Provinsi Jawa Barat mendukung penuh rencana tersebut.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya mengatakan, dengan rencana akan dibuka kembali KBM tatap muka, ada beberapa catatan yang harus di perhatikan terutama mengenai penerapan protokol kesehatan.

“Jika Pemprov Jabar berencana buka sejumlah sekolah, saya dukung tapi dengan beberapa catatan” kata Abdul Hadi saat melakukan rapat kerja dengan KCD Pendidikan Wilayah IV di Kabupaten Purwakarta, Rabu, (21/4/2021).

Hadi menegaskan, kesehetan tenaga pengajar sangat penting untuk diperhatikan selain penerapan protokol kesehatan pada pelaksanaan KBM tatap muka.

“Ketika guru belum di vaksinasi maka kita harus backup untuk memastikan kesehatan para pengajar,” tegas Hadi.

Hadi menambahkan, jika pihaknya akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait demi memastikan serta mencari jalan keluar agar proses KBM tatap muka di era new normal dapat berjalan dengan aman.

“Kami komisi V akan terus berkomunikasi dengan dinas terkait agar hal ini cepat mendapat solusi di jawa barat,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Dessy Susilawati menyebut jika para pengawas sekolah memiliki peranan yang sangat penting di dunia pendidikan. Merekalah yang memiliki peran strategis dalam tugas monitoring dan evaluasi proses pendidikan di sekolah.

“Seharusnya peran pengawas itu lebih diperkuat dan di perhatikan, untuk meningkatkan layanan kepada murid dan hasil belajar murid,” tutup Dessy.

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • RAPBN 2020: Pemerintah Sediakan 818 Ribu KIP Kuliah dan Inisiasi Kartu Pra Kerja

    RAPBN 2020: Pemerintah Sediakan 818 Ribu KIP Kuliah dan Inisiasi Kartu Pra Kerja

    • calendar_month Sabtu, 17 Agt 2019
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 158
    • 0Komentar

    MBInews.id, Jakarta – Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berfoto bersama pimpinan DPR dan DPD RI 2014-2019 usai menyampaikan RAPBN 2020 Beserta Nota Keuangannya, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019) siang. Sesuai dengan amanat konstitusi, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari belanja negara, atau sebesar Rp505,8 triliun, meningkat 29,6% dibandingkan realisasi anggaran […]

  • Perkuat Komitmen, Jamkrindo dan IFG Lakukan Penandatanganan Piagam  Anti Fraud

    Perkuat Komitmen, Jamkrindo dan IFG Lakukan Penandatanganan Piagam Anti Fraud

    • calendar_month Rabu, 14 Agt 2024
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 160
    • 0Komentar

    Sukabumi-Mbinews.id – Indonesia Financial Group (IFG) beserta anggota holdingnya menandatangani Piagam Komitmen Anti Fraud. Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk memperkuat implementasi sistem anti fraud di ekosistem holding BUMN asuransi, penjaminan dan investasi tersebut. Penguatan sistem anti fraud ini, sejalan dengan amanat dari Kementerian BUMN agar BUMN terus melakukan implementasi […]

  • Faisal Minta Bapemperda Tunda Bahas Raperda Penyertaan Modal PDAM

    Faisal Minta Bapemperda Tunda Bahas Raperda Penyertaan Modal PDAM

    • calendar_month Sabtu, 1 Mei 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 138
    • 0Komentar

    SUKABUMI,Mbinews.id-Salah satu anggota DPRD Kota Sukabumi, meminta agar salah satu Rancangan Peraturan Daerah (raperda) yang dijadwalkan akan dibahas pada triwulan ke dua ini, lebih baik di tunda. Satu raperda yang dimaksud itu yakni mengenai penyertaan modal bagi PDAM. “Di triwulan ke dua ini, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Sukabumi, akan membahas tiga raperda. […]

  • Sambut HJKB Ke-209, Pidato Walikota Bandung Usung Tagline “Bandung Nu Urang” Dan Logo Patrakomala Cangkurileung

    Sambut HJKB Ke-209, Pidato Walikota Bandung Usung Tagline “Bandung Nu Urang” Dan Logo Patrakomala Cangkurileung

    • calendar_month Kamis, 26 Sep 2019
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 158
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBInews.id – Menyambut Hari Jadi Kota Bandung (HJKB) ke-209, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dan seluruh pihak serta jajaran terkait bersama DPRD Kota Bandung secara resmi mengusung slogan ‘Bandung Nu Urang’ dengan Logo Patrakomala dan Cangkurileung, Di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Bandung, Rabu,  (25/9/19). Dalam Sidang Paripurna hadir Walikota dan Wakil Walikota Bandung,  Setda, […]

  • Besok Aturan Ganjil Genap Di Kota Sukabumi Diberlakukan

    Besok Aturan Ganjil Genap Di Kota Sukabumi Diberlakukan

    • calendar_month Kamis, 12 Agt 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 157
    • 0Komentar

    SUKABUMI,Mbinews.id– Demi menekan mobilitas warga Kota Sukabumi dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 di Kota Sukabumi, Forum Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Sukabumi, melakukan pemantauan terhadap kesiapan pemberlakuan ganjil-genap, Kamis siang (12/8/2021). Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sy Zainal Abidin mengatakan, kebijakan ganjil-genap yang akan mulai diterapkan pada Jumat (13/8) tersebut, merupakan implementasi dari […]

  • Pansus LKPJ Minta Dinsos Matangkan Integrasi DTKS Dengan Kewilayahan

    Pansus LKPJ Minta Dinsos Matangkan Integrasi DTKS Dengan Kewilayahan

    • calendar_month Jumat, 15 Apr 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 149
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBInews.id Anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandung, Rizal Khairul meminta Dinas Sosial Kota Bandung untuk melakukan pemutakhiran atau memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kota Bandung. Hal tersebut ia sampaikan pada Rapat Kerja Pansus 1 LKPJ terkait Pembahasan Realisasi Kinerja Kegiatan T.A. 2021 yang dipimpin Ketua Pansus 1, […]

expand_less