Breaking News
Trending Tags

Pemkot dan DPRD Kota Bandung Teken Nota Kesepakatan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2023

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Jumat, 12 Agt 2022
  • visibility 144
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BANDUNG, MBInews.id – Wali Kota Bandung, Yana Mulyana menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2023 dengan DPRD Kota Bandung.

Dokumen KUA-PPAS yang ditandatangani eksekutif dan legislatif tersebut berpedoman pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penandatanganan dilakukan Wali Kota Bandung, Yana Mulyana dan pimpinan DPRD Kota Bandung pada Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Bandung, Jumat 12 Agustus 2022.

Yana mengungkapkan, penyusunan KUA-PPAS 2023 merupakan rangkaian dalam penyusunan APBD 2023.

“Alhamdulillah hari ini telah ditandatangani KUA-PPAS tahun 2023 mudah-mudahan ini menjadi pegangan kita bersama program berbasis anggaran untuk kesejahterakan masyarakat,” ujar Yana.

Dia mengaku akan terus menyelesaikan berbagai program pemerintah Kota Bandung termasuk 26 janji Wali Kota dalam anggaran tahun 2023 mendatang.

“Kita mempunyai 26 janji Wali Kota dan itu tetap kita prioritaskan dalam anggaran 2023 mendatang,” katanya.

Yana mengucapkan seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Bandung berserta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah bersama-sama membahas proses penyusunan rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2023 dari awal hingga ditandatanganinya nota kesepakatan KUA-PPAS APBD Kota Bandung.

“Terima kasih kepada DPRD kota Bandung dan tim TSPD yang telah menyelesaikan satu tahapan dan ini tetap berlanjut untuk menjadi APBD Tahun anggaran 2023,” ujarnya.

Yana berharap, seluruh tahapan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 berjalan lancar sehingga berbagai program dapat berjalan dengan baik.

“Ini merupakan upaya mewujudkan visi Kota Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera dan agamis,” kata Yana. (rob)*

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kolaborasi Vaksinasi Akselerasi Herd Immunity Di Kota Bandung

    Kolaborasi Vaksinasi Akselerasi Herd Immunity Di Kota Bandung

    • calendar_month Jumat, 17 Sep 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 154
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews.id – Kolaborasi berbagai pihak dalam pelaksanaan vaksinasi dapat mempercepat herd immunity di Kota Bandung. Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana optimis, Kota Bandung akan capai target 100 persen vakasinasi pada akhir tahun. Salah satu kolaborasi pelaksanaan vaksinasi dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bersama Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) dan […]

  • Second Home Visa Ibarat Jalan Tol, Masuknya WNA Berkualitas Premium ke Indonesia

    Second Home Visa Ibarat Jalan Tol, Masuknya WNA Berkualitas Premium ke Indonesia

    • calendar_month Senin, 19 Des 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 133
    • 0Komentar

    Tanjung Pinang || MBInews.id — Peluncuran berlakunya kebijakan Second Home Visa secara resmi akan dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly di Tanjung Pinang Kepulauan Riau pada Rabu, 21 Desember 2022. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Widodo Ekatjahjana mengatakan bahwa peluncuran ini dilakukan lebih awal 3 hari dari ketentuan yang diatur dalam SE […]

  • Pemkot Kota Sukabumi Kembali Raih Penghargaan “JDIH” Tingkat Jabar

    Pemkot Kota Sukabumi Kembali Raih Penghargaan “JDIH” Tingkat Jabar

    • calendar_month Kamis, 5 Des 2019
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 145
    • 0Komentar

    SUKABUMI, MBInews.id – Pemerintah Kota (pemkot) Sukabumi kembali mendapatkan penghargaan dalam dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) tingkat Jawa Barat. Penghargaan tersebut, diserahkan langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly dan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum Kepada Wakil Wali Kota Sukabumi Andri Setiawan Hamami di Gedung Sate Kota […]

  • Gagasan Diskominfo Kota Sukabumi  Untuk Pembuatan Web  Covid-19 Di Hentikan

    Gagasan Diskominfo Kota Sukabumi Untuk Pembuatan Web Covid-19 Di Hentikan

    • calendar_month Selasa, 21 Apr 2020
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 120
    • 0Komentar

    SUKABUMI, MBInews.id –  Pembuatan aplikasi Sukabumi kita yang digagas oleh Dinas Komunikasi Informasi (Diskominfo) Kota Sukabumi di tunda setelah adanya covid-19. Padahal, inovasi yang digagas sejak akhir tahun 2019 dan direncanakan launching di tahun 2020 ini, harus tergantikan dengan web tentang covid-19.”Iya semenjak adanya covid-19, kita harus membuat web covid tersebut,”ujar Kabid Infrastruktur TIK, Persandian […]

  • Ringkus RW, Polisi Amankan Puluhan Paket Sabu Siap Edar

    Ringkus RW, Polisi Amankan Puluhan Paket Sabu Siap Edar

    • calendar_month Sabtu, 28 Agt 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 150
    • 0Komentar

    SUKABUMI, Mbinews.id – Satuan Reserse (Satres) Narkoba Polres Sukabumi Kota membekuk RW (20) atas dugaan peredaran narkoba, pada Rabu (25/8/2021) malam. Dari tangan terduga pelaku, petugas Satres Narkoba Polres Sukabumi Kota berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa 21 paket sabu siap edar dengan total berat 5.95 gram, kemudian paket narkoba jenis tembakau sintesis seberat total […]

  • Hendry Ch. Bangun Sudah di Pecat Tak Bisa Bekukan PWI

    Hendry Ch. Bangun Sudah di Pecat Tak Bisa Bekukan PWI

    • calendar_month Rabu, 26 Mar 2025
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 128
    • 0Komentar

    JAKARTA, Mbinews – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menegaskan bahwa pembekuan pengurus PWI Jawa Barat yang diketuai Hilman Hidayat oleh Hendry Ch. Bangun adalah tidak sah dan melanggar aturan organisasi. Hendry Ch. Bangun, yang telah dipecat oleh Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat, tidak memiliki kewenangan apa pun untuk mengambil keputusan atas nama PWI Pusat, termasuk […]

expand_less